Pengusiran Diplomat Timor-Leste oleh Myanmar menuai kecaman Pemerintah
DILI, 19 Februari 2026 (TATOLI) – Pemerintah Konstitusional ke-IX Timor-Leste mengecam keras keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor-Leste dari negara tersebut.
Dalam pernyataannya, Timor-Leste menegaskan bahwa sikapnya sejalan dengan posisi ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menekankan pentingnya mendukung upaya pemulihan tatanan demokratis di Myanmar.
Pemerintah juga menyatakan solidaritasnya kepada rakyat Myanmar serta mendesak Junta Militer agar menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai atas krisis yang berlangsung.
Berita terkait : Diplomat Timor-Leste diminta tinggalkan Myanmar paling lambat 20 Februari
Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar mengalami krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang serius. Junta militer membatalkan hasil pemilu demokratis dan menimbulkan kekhawatiran global.
Komunitas internasional, termasuk Timor-Leste, terus menyerukan penyelesaian damai serta penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Myanmar.
Juru Bicara Pemerintah, Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira, menegaskan, “Republik Demokratik Timor-Leste tetap teguh dalam keyakinannya bahwa hanya melalui dialog dan penghormatan terhadap kehendak rakyat, solusi damai dan berkelanjutan atas krisis di Myanmar dapat tercapai.”
Ia menambahkan bahwa komunitas internasional harus bersatu untuk mempromosikan pemulihan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
