La’o Hamutuk minta pembahasan APBN 2027 dilakukan secara transparan

DILI, 14 Oktober 2026 (TATOLI) – Organisasi masyarakat sipil La’o Hamutuk meminta Parlemen Nasional Timor-Leste untuk memastikan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Orçamento Geral do Estado (OGE) tahun 2027 dilakukan secara transparan, inklusif, dan bertanggung jawab, dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 14 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, dengan tembusan kepada Presiden Republik José Ramos-Horta, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão, Menteri Keuangan Santina José Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso, serta seluruh komisi khusus permanen Parlemen Nasional.

Dalam surat yang ditandatangani Peneliti La’o Hamutuk, Celestino Gusmão Pereira, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah kekhawatiran dan rekomendasi mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 33/VI (4.ª) tentang APBN 2027.

La’o Hamutuk menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk memastikan keputusan mengenai penggunaan sumber daya negara dapat menjawab kebutuhan rakyat Timor-Leste, baik saat ini maupun pada masa mendatang.

Organisasi tersebut mengapresiasi inisiatif Komisi C Parlemen Nasional yang menyelenggarakan seminar bertajuk Panorama Orçamental 2027 pada Rabu (14/10), sebagai bagian dari upaya memperluas diskusi publik mengenai pengelolaan keuangan negara.

Namun, La’o Hamutuk menilai seminar dan audiensi sektoral tidak boleh hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan bukti, mengajukan pertanyaan, serta mengetahui bagaimana kontribusi mereka dipertimbangkan dalam laporan dan rekomendasi parlemen.

Berdasarkan jadwal pembahasan APBN 2027, audiensi komisi-komisi khusus permanen Parlemen Nasional berlangsung pada 13 hingga 23 Oktober 2026. Selanjutnya, pendapat sektoral dijadwalkan diserahkan kepada Komisi C paling lambat 26 Oktober, sedangkan penyusunan laporan dan pendapat akhir Komisi C harus diselesaikan pada 4 November 2026.

Menurut La’o Hamutuk, dengan waktu pembahasan yang relatif singkat, akses terhadap informasi anggaran serta kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan harus tersedia secara jelas, cepat, dan mudah dijangkau.

Organisasi tersebut juga menyoroti belum tersedianya dokumen Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta buku-buku proposal anggaran melalui tautan resmi Pemerintah dan Parlemen Nasional, sebagaimana disebutkan dalam surat terbukanya.

La’o Hamutuk menilai keterbukaan dokumen tersebut sangat penting agar masyarakat, organisasi sipil, dan pihak berkepentingan dapat mempelajari rencana penerimaan dan pengeluaran negara serta memberikan masukan berdasarkan informasi yang memadai.

Merujuk pada Pasal 145 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, La’o Hamutuk mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menyusun anggaran negara, sementara Parlemen Nasional berwenang memberikan persetujuan.

Karena itu, pengawasan parlemen dinilai tidak boleh hanya berfokus pada besarnya anggaran yang diusulkan pemerintah, tetapi juga harus mempertimbangkan sumber pembiayaan, biaya keseluruhan, hasil yang diharapkan, risiko fiskal, serta manfaat sosial dan ekonomi dari setiap pengeluaran.

Minta pengawasan ketat Dana Perminyakan dan proyek strategis

Selain transparansi pembahasan anggaran, La’o Hamutuk meminta Parlemen Nasional memperketat pengawasan terhadap sumber pembiayaan APBN 2027, terutama penarikan dana dari Dana Perminyakan (Petroleum Fund) dan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal negara.

Organisasi tersebut juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kualitas belanja negara, termasuk biaya, risiko, dan manfaat ekonomi dari proyek-proyek pembangunan berskala besar.

Menurut La’o Hamutuk, setiap proyek strategis dan infrastruktur yang akan dibiayai melalui APBN perlu dinilai berdasarkan manfaat publik, dampak lingkungan dan sosial, risiko terhadap masyarakat, serta kemampuannya menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Selain itu, parlemen diminta mempertimbangkan biaya peluang dari investasi proyek-proyek besar dibandingkan dengan pengalokasian anggaran bagi sektor produktif dan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan.

La’o Hamutuk mengingatkan bahwa keputusan anggaran negara dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta mata pencaharian masyarakat.

Oleh karena itu, organisasi tersebut menekankan perlunya keterlibatan langsung komunitas yang berpotensi terdampak oleh proyek atau kebijakan pembangunan yang akan dibiayai pemerintah.

Untuk proyek yang dapat memengaruhi hak, tanah, sumber daya alam, dan kehidupan masyarakat, La’o Hamutuk meminta agar konsultasi publik dilakukan secara efektif, termasuk penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent atau FPIC), apabila diwajibkan berdasarkan hukum dan standar yang berlaku.

Dorong publikasi hasil audiensi Parlemen

La’o Hamutuk juga meminta Parlemen Nasional mempublikasikan seluruh dokumen anggaran utama, jadwal pembahasan, hasil audiensi, pendapat sektoral, serta laporan dan rekomendasi Komisi C agar dapat diakses masyarakat.

Organisasi tersebut menekankan pentingnya penyediaan informasi dalam bahasa Tetum dan format digital yang mudah dibaca serta dipahami publik.

Selain itu, setiap komisi parlemen diharapkan menjelaskan bagaimana aspirasi dan rekomendasi masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan laporan maupun keputusan anggaran.

Apabila terdapat masukan yang tidak dapat diakomodasi, La’o Hamutuk meminta agar alasan utama keputusan tersebut juga dijelaskan kepada publik.

Menurut organisasi tersebut, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan serta memungkinkan warga negara memantau penggunaan anggaran secara lebih efektif.

La’o Hamutuk turut mengusulkan pembentukan mekanisme permanen untuk memastikan partisipasi publik dalam seluruh tahapan siklus anggaran, mulai dari penyusunan, persetujuan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Organisasi tersebut berharap masukan dari masyarakat sipil, komunitas terdampak, dan warga negara dapat dipertimbangkan dalam penyusunan pendapat sektoral serta laporan akhir Komisi C sebelum batas waktu 04 November 2026.

La’o Hamutuk menegaskan bahwa transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan independen bukan merupakan hambatan terhadap tata kelola pemerintahan, melainkan syarat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya negara dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

Menurut organisasi tersebut, APBN harus menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, melindungi lingkungan, serta membangun fondasi ekonomi produktif yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

La’o Hamutuk juga menyatakan akan menyampaikan analisis dan rekomendasi yang lebih lengkap melalui dokumen masukan substantif dalam waktu mendatang untuk mendukung proses pembahasan APBN 2027 di Parlemen Nasional. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz