FHT soroti hambatan monetisasi digital di Timor-Leste
DILI, 19 Agustus 2026 (TATOLI) – Yayasan bernama Fundação Hadomi Timor (FHT) menilai Timor-Leste masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses monetisasi digital dari platform internasional seperti Google dan Meta, termasuk aspek regulasi, sistem pembayaran, pasar periklanan digital, serta pengembangan ekosistem digital di negara ini.
Direktur Eksekutif FHT, Abrão Monteiru “Nicho Linux”, mengatakan berdasarkan pengamatan yayasan tersebut, proses menghadirkan monetisasi ke Timor-Leste membutuhkan keterlibatan serius dari negara dan Pemerintah, terutama untuk melanjutkan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi internasional.
“Berdasarkan pengamatan FHT, alasan utama mengapa negara kita belum menghadirkan monetisasi Google dan Facebook di Timor-Leste adalah karena negara atau Pemerintah belum memiliki keseriusan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan seperti Google dan Facebook,” kata Nicho Linux dalam Wawancara Eksklusif dengan TATOLI di Kantor FHT, Farol, Dili.
Ia menilai kerangka hukum juga menjadi aspek penting, termasuk perlindungan data pribadi dan peraturan mengenai kejahatan siber, guna menjamin keamanan pengguna serta aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui platform digital.
Selain regulasi, Nicho juga menyoroti ekosistem periklanan digital. Ia menjelaskan model bisnis platform juga bergantung pada pendapatan dari iklan, sehingga perkembangan pasar periklanan lokal dapat berperan penting dalam keberlanjutan ekosistem monetisasi.
“Sekarang, jika perusahaan atau usaha lokal kita di Timor belum banyak berinvestasi dalam promosi atau periklanan, misalnya penggunaan Google Ads masih sedikit, bagaimana Google memiliki uang untuk membayar content creator?” tanyanya.
Nicho juga menilai mekanisme pembayaran internasional dan sistem perpajakan terhadap pendapatan digital perlu mendapat perhatian. Menurutnya, ketika content creator mulai memperoleh penghasilan dari platform internasional, negara perlu memiliki mekanisme yang jelas terkait pembayaran dan kewajiban perpajakan.
Ia juga menunjuk bahasa Tetum sebagai tantangan lainnya, terutama terkait kemampuan sistem otomatis milik platform internasional untuk memahami dan memoderasi konten berbahasa Tetum sesuai dengan aturan masing-masing platform.
Di sisi lain, Nicho meminta agar upaya yang saat ini dilakukan Pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam rencana dan hasil yang jelas, sehingga publik dapat mengikuti perkembangan proses negosiasi tersebut.
“Selama ini para pejabat pemerintah berinisiatif untuk berbicara, tetapi tidak didasarkan pada suatu rencana. Seperti MTK dan SEKOMS yang mengatakan telah melakukan ini dan itu, tetapi rencana mengenai berapa persen target yang ingin dicapai tidak dituliskan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah memastikan upaya untuk memenuhi berbagai kondisi yang diperlukan dan melakukan pendekatan dengan Google serta Meta masih terus berlangsung.
Sementara itu, Sekretaris Negara Komunikasi Sosial, Expedito Dias Ximenes, mengatakan proses tersebut dilakukan secara bersama antara Sekretariat Negara Komunikasi Sosial (SEKOMS) dan Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MTK), sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
“Upaya ini merupakan upaya bersama. Dari aspek konten menjadi bagian SEKOMS, sedangkan dalam konteks infrastruktur komunikasi menjadi bagian MTK. Kedua anggota Pemerintah ini sedang melakukan upaya tersebut,” kata Expedito.
Ia menginformasikan bahwa selama 2024 dan 2025, Pemerintah melakukan kontak teknis dan pertemuan dengan perwakilan platform, termasuk di Singapura serta dengan Google dan Meta di Jakarta, Indonesia.
“Kami pergi ke Singapura untuk berbicara dengan tim teknis mereka, dan saya bersama Menteri MTK pergi ke Google dan Meta di Jakarta. Kami melakukan kontak dan mereka memberikan penjelasan secara rinci,” katanya.
Menurut Expedito, infrastruktur internet dan kecepatannya menjadi salah satu aspek penting yang sedang dipersiapkan Pemerintah. Ia mengatakan pemasangan serat optik melalui kabel bawah laut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan menjawab kebutuhan transformasi digital.
Selain infrastruktur, SEKOMS juga mempromosikan literasi digital bersama Dewan Pers dan organisasi-organisasi jurnalis untuk meningkatkan pengetahuan kaum muda dan pelajar mengenai penggunaan internet dan media sosial secara bertanggung jawab.
Expedito mengatakan, setelah berbagai kondisi yang diperlukan siap, Pemerintah akan melanjutkan komunikasi dengan pusat regional platform-platform tersebut di Asia.
Menteri Transportasi dan Komunikasi, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, juga mengonfirmasi bahwa Pemerintah terus mempertahankan komunikasi dengan Google dan Meta setelah sejumlah pertemuan yang telah dilakukan.
“Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan Meta dan Google ada kesepahaman, tetapi setelah kembali ke Timor komunikasi tetap dilakukan. Karena itu, saya telah mengarahkan penasihat dan tim teknis kita untuk terus menjaga komunikasi agar apa yang telah mereka setujui di Malaysia dapat kita implementasikan,” kata Miguel.
Menteri juga mengakui bahwa ukuran pasar Timor-Leste yang kecil menjadi tantangan dalam proses pendekatan dengan platform-platform internasional, namun menegaskan Pemerintah terus berupaya mencari jalan bagi Timor-Leste.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
