PM Xanana serukan negara CPLP untuk bersama hadapi konflik dan tantangan global
DILI, 19 Agustus 2026 (TATOLI) – Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão menyerukan adanya tindakan politik bersama oleh Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) untuk menangani konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan tantangan global.
Seruan tersebut disampaikan PM Xanana dalam pembukaan Pertemuan Biasa ke-31 Dewan Menteri CPLP yang diselenggarakan di aula utama Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama di Dili. Kepala Pemerintah itu menekankan perlunya organisasi ini untuk memperkuat suaranya dalam membela perdamaian, keadilan, dan martabat manusia.
Xanana Gusmão menyatakan bahwa pengalaman sejarah negara-negara anggota CPLP memberikan wawasan untuk memahami proses dan tantangan global lainnya; dalam konteks ini, ia merujuk pada perjuangan Timor-Leste untuk memulihkan kemerdekaan dan menarik perbandingan dengan situasi di Sahara Barat.
Ia mengenang bahwa setelah diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 690 pada tanggal 29 April 1991—yang menetapkan misi untuk referendum Sahara Barat—pihak perlawanan Timor mengikuti proses tersebut dengan harapan bahwa konsultasi itu dilaksanakan pada bulan Januari 1992.
“Jika referendum berlangsung di Sahara pada bulan Januari 1992, Palestina akan menjadi giliran berikutnya, dan kemungkinan besar, kami akan menyusul setelah itu,” kenang Xanana Gusmão, mengutip pesan yang disampaikan kepada pihak perlawanan Timor.
Menurut Perdana Menteri, perkembangan terkait proses Sahara Barat memperkuat tekad perlawanan Timor untuk melanjutkan perjuangan demi penentuan nasib sendiri.
Xanana Gusmão juga mengenang peristiwa tahun 1999, ketika kekerasan mengancam proses konsultasi rakyat mengenai masa depan Timor-Leste. Ia menceritakan bahwa saat berada dalam tahanan di Jakarta, ia diberitahu oleh utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai niat untuk menunda referendum akibat situasi keamanan yang tidak kondusif dan jatuhnya korban jiwa—sebuah sikap yang ia tolak.
Dalam pandangan Perdana Menteri, pengalaman Timor menunjukkan pentingnya bagi masyarakat internasional untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap situasi konflik dan penderitaan; ia berpendapat bahwa CPLP harus mencari cara untuk membangun konsensus yang memungkinkan suara politiknya didengar.
Kepala Pemerintah juga menyoroti terpilihnya Portugal sebagai anggota Dewan Keamanan PBB untuk periode 2027–2028, seraya mencatat bahwa kehadiran negara tersebut dalam badan itu merupakan peluang untuk mengedepankan nilai-nilai dan prioritas yang dimiliki bersama oleh negara-negara anggota CPLP.
“Seluruh negara CPLP dapat dan harus berkontribusi dalam mewujudkan peran Portugal sebagai pembangun jembatan yang berfokus pada dialog global, serta memberikan substansi nyata melalui tindakan kita,” ujarnya.
Xanana Gusmão juga mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan visi strategis CPLP selama satu dekade terakhir, serta menegaskan bahwa landasan penting telah diletakkan bagi aksi bersama organisasi tersebut.
Terkait penyusunan visi strategis baru CPLP untuk periode 2027–2033, ia mendorong penguatan kerja sama politik-diplomatik dan multisektoral, serta peningkatan profil internasional komunitas tersebut.
“Oleh karena itu, saya berharap siklus baru mendatang ini akan mewujudkan mobilitas yang lebih besar, hubungan yang lebih erat antarwarga, generasi muda yang sepenuhnya digerakkan sebagai pilar strategis sejati bagi masa depan kita, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan pangan yang lebih kuat,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Xanana Gusmão menyerukan kepada negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama dalam menegakkan perdamaian, melindungi iklim, dan melestarikan planet ini.
Tim TATOLI
