Dewan Menteri putuskan lahan Pelican Paradise Tibar dikembalikan kepada Negara
DILI, 12 Agustus 2026 (TATOLI) – Dewan Menteri memutuskan lahan yang sebelumnya diberikan kepada Pelican Paradise Group Limited untuk proyek investasi di kawasan Tibar dikembalikan kepada negara, menyusul berakhirnya Perjanjian Khusus Investasi atau Acordo Especial de Investimento (AEI) perusahaan tersebut.
Keputusan itu diambil melalui persetujuan terhadap rancangan Resolusi Pemerintah yang diajukan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Ekonomi, Francisco Kalbuadi Lay.
Berdasarkan keputusan Dewan Menteri, lahan tersebut sebelumnya diserahkan kepada Pelican Paradise Group Limited dalam kerangka AEI yang disetujui melalui Resolusi Pemerintah Nomor 133/2021 tertanggal 15 Desember 2021.
Pemerintah menyatakan AEI tersebut telah berakhir dan pemberitahuan mengenai berakhirnya perjanjian juga telah disampaikan kepada pihak perusahaan. Karena itu, seluruh lahan yang diberikan dalam kerangka investasi tersebut harus dikembalikan ke dalam penguasaan negara.
Berita terkait : Tegaskan hak atas lahan, Pelican Paradise belum kosongkan kawasan Proyek Tibar
Resolusi tersebut menugaskan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Urusan Ekonomi untuk mendorong dan mengoordinasikan seluruh langkah yang diperlukan guna memastikan proses pengembalian lahan berjalan sesuai keputusan Pemerintah.
Pemerintah juga menetapkan bahwa lahan tersebut harus diserahkan kembali kepada negara dalam keadaan bebas dari orang dan barang. Seluruh lembaga publik terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing, diwajibkan mengambil tindakan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Keputusan terbaru Dewan Menteri itu menjadi kelanjutan dari proses yang berlangsung selama beberapa bulan terkait masa depan investasi Pelican Paradise di Tibar.
Pada Maret 2026, Pemerintah telah mengungkapkan rencana membatalkan investasi Pelican Paradise setelah menilai proyek tersebut tidak menunjukkan kemajuan signifikan selama sekitar 15 tahun. Wakil Perdana Menteri Francisco Kalbuadi Lay saat itu mengatakan rencana pembatalan telah memperoleh persetujuan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.
Proyek Pelican Paradise merupakan investasi berskala besar dengan nilai sekitar US$700 juta yang direncanakan mencakup pembangunan resort bintang lima, lapangan golf, kawasan residensial dan fasilitas komersial di wilayah Tasi-Tolu hingga Tibar. Pemerintah sebelumnya menilai perkembangan proyek belum signifikan sejak disetujui.
Pada April 2026, Pemerintah kemudian memberikan waktu 10 hari kepada Pelican Paradise untuk mengosongkan lokasi proyek. Pemerintah saat itu menyebut pengosongan diperlukan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan investor lain, termasuk dalam mendukung persiapan Timor-Leste sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2029.
Berita terkait : Pemerintah beri waktu 10 hari bagi Pelican Paradise kosongkan lokasi
Namun, Pelican Paradise memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut. Perusahaan menyatakan keterlambatan pembangunan berkaitan dengan belum terpenuhinya sejumlah kewajiban Pemerintah berdasarkan Special Investment Agreement (SIA), khususnya penyediaan pasokan air dan listrik yang memadai serta penyelesaian persoalan di lokasi proyek. Perusahaan menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan investasinya.
Pada Mei 2026, Direktur Pelican Paradise Holding Timor-Leste, Samuel Ong, kembali menegaskan bahwa perusahaan belum mengosongkan kawasan proyek di Tasi-Tolu dan Tibar karena menganggap masih memiliki hak hukum atas lahan melalui perjanjian sewa jangka panjang. Perusahaan saat itu mengklaim memegang perjanjian sewa selama 99 tahun atas 22 bidang tanah di kawasan proyek.
Pelican Paradise juga menyatakan telah mengeluarkan investasi selama 17 tahun untuk pengembangan proyek, antara lain untuk konsultasi, kajian lingkungan, survei lahan, pembangunan jalan, pekerjaan tanah hingga pembangunan Show Unit Gallery.
Dengan keputusan terbaru Dewan Menteri, Pemerintah kini secara resmi menetapkan bahwa lahan yang sebelumnya diberikan dalam kerangka AEI Pelican Paradise harus dikembalikan kepada negara karena perjanjian tersebut telah berakhir.
Berita terkait : Pemerintah siap batalkan investasi Pelican Paradise di Tibar
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
