DILI, 05 Agustus 2025 (TATOLI) — Secara global, satu dari delapan orang hidup dengan kondisi kesehatan mental, dan sebagian besar tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Karena itu, Pemerintah Timor-Leste dinilai perlu memiliki strategi nasional yang kuat untuk memastikan kesehatan mental diperlakukan sebagai hak asasi manusia yang mendasar.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Timor-Leste, Arvind Mathur, dalam Workshop konsultatif kedua tentang Rencana Strategis Nasional Kesehatan Mental 2026–2030, yang berlangsung di Caicoli, Dili, Selasa ini.
“Saya meminta Kementerian Kesehatan untuk terus memprioritaskan kesehatan mental sebagai pilar utama dalam sistem kesehatan masyarakat di Timor-Leste,” ujar Arvind Mathur dalam sambutannya.
Menurutnya, strategi nasional akan menjadi fondasi untuk memastikan transisi dari pengabaian menuju tindakan nyata, dengan membangun sistem yang responsif, adil, dan inklusif. Langkah ini, katanya, akan membantu mengubah niat baik menjadi dampak konkret dalam sistem layanan kesehatan nasional.
“Di Timor-Leste, kami menyaksikan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental, khususnya di kalangan anak muda, perempuan, penyintas trauma, dan penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dikatakan, dengan situasi saat ini yang dihadapi Timor-Leste, ia mengatakan pertemuan ini merupakan langkah penting menuju sistem kesehatan yang penuh kasih sayang dan inklusif.
“Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang mewah atau isu sekunder. Ini adalah hak asasi manusia, prioritas pembangunan, dan pondasi penting bagi sistem kesehatan masyarakat yang tangguh,” tegas Mathur.
Ia menambahkan, rencana strategis yang tengah disusun ini mencerminkan suara rakyat Timor-Leste, menggambarkan realitas hidup masyarakat, dan menyuarakan harapan akan masa depan yang penuh martabat dan kepedulian.
Lokakarya konsultatif pertama, yang telah diselenggarakan pada November 2024, disebut sebagai tonggak awal dalam penyusunan dokumen strategis ini. Mathur menyambut baik karena banyak masukan dari pemangku kepentingan telah diintegrasikan ke dalam rancangan terbaru.
Sementara itu, Kepala Departemen Penyakit Tidak Menular di Kementerian Kesehatan, Mateus Hornai, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam rencana strategis ini adalah investasi pada sumber daya manusia, terutama dalam bidang pelatihan dan spesialisasi psikiatri, yang saat ini jumlahnya masih terbatas.
“Kami memprioritaskan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, terutama dalam hal diagnosis, penanganan pasien, dan sistem rujukan yang efektif,” ujarnya.
Selain sumber daya manusia, fokus lain yang juga menjadi perhatian adalah penguatan fasilitas layanan kesehatan mental, baik di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV) maupun rumah sakit rujukan lainnya yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan di bidang tersebut.
Reporter : Felicidade Ximenes (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
