Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Wakil Presiden Filipina Sara Duterte
DILI, 07 September 2026 (TATOLI) – Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius, menurut pengacaranya, Paul Lawrence Lim.
Paul Lawrence Lim pada Jumat (04/09) menegaskan Sara Duterte “tidak akan menghindari” hukum dan akan terus menempuh upaya hukum, menurut harian Manila Times.
Menurut Lawrence, Pengadilan Negeri Quezon City mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menetapkan jaminan sebesar 120.000 peso (sekitar Rp33,7 juta)) untuk setiap dakwaan.
Departemen Kehakiman mengajukan tiga dakwaan “ancaman serius” terhadap Sara Duterte atas pernyataannya tentang “pembunuhan” terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez, menurut Kantor Berita Filipina.
Sara Duterte, 48 tahun, menjadi Wakil Presiden ke-15 dan termuda di negara Asia Tenggara saat terpilih mendampingi Presiden Marcos pada 2022 untuk masa jabatan tetap enam tahun.
Kantor Marcos menyatakan bahwa mereka “menghormati setiap keputusan atau arahan dari pengadilan.”
Wakil presiden juga menghadapi sidang pemakzulan di parlemen.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, memasuki dunia politik pada 2007 ketika ia terpilih sebagai wakil walikota Davao City, dan menjabat hingga 2010.
Ia kemudian kembali terpilih sebagai walikota Davao City pada 2010 dan menjabat hingga tahun 2013.
Sara Duterte kemudian memenangkan pemilihan walikota pada 2016 dan 2019.
Wapres Filipina Duterte dituntut pidana atas ancaman pembunuhan
Sebelumnya, Departemen Kehakiman Filipina pada Selasa (01/09) mengajukan tuntutan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap presiden, ibu negara, dan mantan ketua parlemen.
Tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Regional Quezon City atas ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
“Kami mengonfirmasi bahwa kasus ancaman serius yang diajukan hari ini merupakan perkara yang sama yang dirujuk NBI (Biro Investigasi Nasional) kepada DOJ. Perkara ini juga sama dengan yang diangkat dalam proses pemakzulan,” kata juru bicara DOJ Polo Martinez kepada Kantor Berita Filipina (PNA).
Sebelumnya, NBI mengajukan pengaduan terhadap Duterte atas dugaan hasutan untuk melakukan pemberontakan dan ancaman serius.
Dalam konferensi pers, Duterte dilaporkan mengatakan telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, ibu negara, dan Romualdez jika dirinya dibunuh.
Martinez mengatakan jaksa merekomendasikan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina (sekitar Rp34 juta) untuk pembebasan sementara Duterte.
Sara Duterte saat ini menghadapi persidangan pemakzulan di Senat Filipina. Ancaman tersebut menjadi salah satu dari empat dakwaan terhadapnya.
Tiga dakwaan lainnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Namun, pengacara Duterte menilai perkara pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan selama proses pemakzulan masih berlangsung.
“Sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi pokok perkara pemakzulan,” kata pengacara pembela Paul Lawrence Lim.
TATOLI kutip dari Antaranews dan Anadolu
