DILI, 15 september 2023 (TATOLI)—Perdana Menteri, Xanana Gusmão menegaskan kembali tiga prioritas utama yang harus diterapakan pada sektor keamanan dan hukum dalam perencanaan persiapan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2024.
Untuk menegaskan hal tersbeut, pagi ini Perdana Menteri Xanana mengadakan pertemuan langsung dengan tiga anggota pemerintah seperti Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário Gomes, Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, Menteri Kehakiman, Amândio Deságua Benevides, dan juga termasuk Direktur Jenderal Badan Intelijen Nasional (SNI -tetun), Diretór Longuinhos Monteiro.
“Rencana prioritas yang disampaikkan PM Xanana adalah infrastruktur(Infrastructure), peralatan (Equipment) dan pelatihan sumber daya manusia (Human Resource Training). Jadi kami dan Perdana Menteri membahas perencanaan persiapan APBN 2024,” ungkap Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres di Kantor Pemerintah, jumat ini.
Ia menjelaskan khusus untuk Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 akan berfokus pada perekrutan anggota Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), restrukturisasi Kementerian sesuai peraturan organik yang baru.
Selain itu akan dilakukan dengan mengatur ulang kepolisian untuk memperkuat kapasitas investigasi kriminal, meningkatkan kapasitas investigasi dan menaikkan status anggota kepolisian untuk memperkuat dan memberikan kinerja yang lebih baik.
Menteri Francisco berkomitmen untuk memperbaiki kondisi Layanan Migrasi serta Satuan Patroli Perbatasan (UPF) untuk memberikan layanan yang lebih baik di pusat perbatasan khususnya Timor-Leste dan Indonesia.
“Perdana Menteri Xanana ingin kami siapkan yang terbaik dan prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita sesunguhnya,” katanya.
Sesuai dengan laporan dari Kementerian Keuangan tentang batas anggaran untuk 2024 juga menyebutkan prioritas di sektor pertahanan dan keamana seperti implementasi konsep sektor pertahanan dan keamanan dan Revisi Rencana Strategis Keamanan Dalam Negeri tahun 2030.
Selain itu, untuk Kementerian Kehakiman berfokus pada Revisi Rencana Strategis di Sektor Kehakiman termasuk pembentukan Mahkamah Agung dan pelatihan yang memadai bagi para hakim dan pengacara, serta menyelesaikan pembangunan gedung Pengadilan Banding di Pengadilan Yudisial Tingkat Pertama.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
