35 tahun Tragedi Santa Cruz, La’o Hamutuk desak ungkap kebenaran dan tegakkan keadilan bagi para korban

DILI, 12 November 2026 (TATOLI) – Organisasi masyarakat sipil La’o Hamutuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan, serta memenuhi hak reparasi bagi para korban dan keluarga penyintas Pembantaian Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor-Leste.

Desakan tersebut disampaikan La’o Hamutuk melalui siaran pers dalam rangka memperingati 35 tahun tragedi Santa Cruz, yang hingga kini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan terkait pengungkapan jumlah korban, keberadaan orang-orang yang hilang, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Dalam pernyataannya, La’o Hamutuk menegaskan bahwa peringatan tragedi Santa Cruz tidak boleh hanya menjadi kegiatan mengenang sejarah, tetapi harus disertai langkah konkret untuk memastikan kebenaran, keadilan, akuntabilitas, dan reparasi bagi para korban.

“Kebenaran harus diungkap. Keadilan harus ditegakkan. Hak-hak para penyintas dan korban harus dihormati. Impunitas harus diakhiri,” demikian pernyataan La’o Hamutuk yang diterima TATOLI, Kamis ini.

La’o Hamutuk mengingatkan bahwa Pembantaian Santa Cruz terjadi pada 12 November 1991 ketika pasukan keamanan Indonesia melepaskan tembakan terhadap iring-iringan damai warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili.

Peristiwa tersebut berlangsung setelah misa peringatan untuk mengenang Sebastião Gomes, seorang pemuda Timor-Leste yang terbunuh pada 28 Oktober 1991 dalam serangan pasukan keamanan Indonesia terhadap Gereja Motael.

Berdasarkan penyelidikan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai eksekusi di luar proses hukum, sekitar 3.000 hingga 4.000 orang, sebagian besar mahasiswa dan kaum muda, mengikuti iring-iringan tersebut.

Menurut La’o Hamutuk, meskipun pihak berwenang Indonesia saat itu menyatakan bahwa aparat keamanan bertindak untuk membela diri, laporan Pelapor Khusus PBB menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia tidak memberikan dasar untuk membenarkan klaim tersebut.

Rekaman video yang diambil jurnalis Inggris Max Stahl kemudian menjadi salah satu bukti visual penting yang memperlihatkan peristiwa tersebut kepada masyarakat internasional.

Jumlah korban dan orang hilang belum terungkap

La’o Hamutuk menyoroti belum adanya angka pasti mengenai jumlah korban yang meninggal dunia dalam Pembantaian Santa Cruz.

Berdasarkan berbagai penyelidikan yang dikutip organisasi tersebut, pihak berwenang Indonesia melaporkan 19 orang meninggal dunia, sementara Komisi Penyelidikan Nasional Indonesia menemukan dasar kuat untuk meyakini bahwa lebih dari 50 orang terbunuh.

Sementara itu, perkiraan berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan Pelapor Khusus PBB menunjukkan jumlah korban meninggal berkisar antara 150 hingga 270 orang. Sumber lainnya bahkan memperkirakan jumlah korban dapat mencapai 400 orang.

Selain korban meninggal, keberadaan sejumlah orang yang dilaporkan hilang juga belum diketahui.

Pemerintah Indonesia mengakui 66 kasus orang hilang, sedangkan Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela telah menyampaikan 224 dugaan kasus kepada Pemerintah Indonesia.

La’o Hamutuk menilai ketidakjelasan tersebut terus memperpanjang penderitaan keluarga korban yang selama puluhan tahun menantikan informasi mengenai nasib anggota keluarga mereka.

Organisasi itu juga mempertanyakan siapa yang memberikan perintah, merencanakan, dan melaksanakan operasi tersebut, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam rantai komando.

Soroti kegagalan proses peradilan

Dalam pernyataannya, La’o Hamutuk turut menyoroti proses peradilan yang dilakukan Indonesia pada 1992 terhadap sepuluh anggota aparat keamanan, terdiri atas sembilan anggota militer dan satu anggota kepolisian.

Proses persidangan yang berlangsung di Bali pada 26 Mei hingga 6 Juni 1992 tersebut dinilai belum mampu mengungkap secara menyeluruh pertanggungjawaban atas pembantaian.

Menurut La’o Hamutuk, tidak satu pun dari sepuluh personel tersebut didakwa melakukan pembunuhan terkait tragedi Santa Cruz. Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara delapan hingga 18 bulan penjara.

Sebaliknya, sebanyak 13 warga sipil Timor-Leste yang terlibat dalam aksi protes menerima hukuman berat. Salah satunya Gregório da Cunha Saldanha yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 1992 atas tuduhan subversi terkait perannya dalam mengorganisasi iring-iringan menuju Pemakaman Santa Cruz.

La’o Hamutuk menilai kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan dalam penegakan hukum karena warga sipil menerima hukuman berat, sementara pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan belum ditetapkan secara menyeluruh.

Desak Indonesia berikan reparasi

Selain pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum, La’o Hamutuk menekankan pentingnya reparasi bagi para korban, penyintas, dan keluarga mereka.

Organisasi tersebut merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/147 yang mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hak atas pemulihan dan reparasi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia.

Menurut La’o Hamutuk, reparasi tidak hanya berupa kompensasi finansial, tetapi juga mencakup rehabilitasi, pemulihan martabat korban, pengungkapan kebenaran, identifikasi jenazah, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

“Reparasi bukanlah belas kasihan atau kemurahan hati yang dimohonkan oleh para penyintas, korban, dan keluarga mereka. Reparasi adalah hak,” tegas organisasi tersebut.

La’o Hamutuk berpandangan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan reparasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanannya selama pendudukan di Timor-Leste.

Sementara itu, Pemerintah Timor-Leste diminta memastikan para penyintas dan keluarga korban memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, dukungan psikososial, bantuan hukum, serta layanan publik lainnya.

Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Timor-Leste tidak boleh menggantikan tanggung jawab Indonesia dalam memenuhi hak reparasi para korban.

Dorong kerja sama kedua negara

Dalam peringatan 35 tahun tragedi Santa Cruz, La’o Hamutuk juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka arsip militer dan pemerintahan yang relevan, bekerja sama dengan penyelidikan independen, serta mengambil langkah nyata untuk mengungkap nasib orang-orang yang hilang.

Pemerintah Timor-Leste juga didorong terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan reparasi melalui hubungan bilateral dengan Indonesia maupun mekanisme internasional.

Selain itu, masyarakat internasional diharapkan mendukung pelestarian bukti sejarah, penyelidikan forensik, serta proses identifikasi para korban.

La’o Hamutuk turut mengajak lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk terus mendokumentasikan serta menyebarluaskan sejarah Pembantaian Santa Cruz kepada generasi mendatang.

Organisasi tersebut mengakui pentingnya hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah berkembang antara Timor-Leste dan Indonesia. Namun, hubungan bilateral yang baik dinilai harus berjalan seiring dengan upaya penyelesaian persoalan pelanggaran HAM masa lalu.

“Rekonsiliasi sejati tidak dapat dibangun di atas pengabaian masa lalu, pembungkaman, atau impunitas. Rekonsiliasi harus berlandaskan kebenaran, pengakuan, keadilan, akuntabilitas, dan reparasi,” demikian pernyataan La’o Hamutuk.

La’o Hamutuk menegaskan bahwa meskipun 35 tahun telah berlalu, keluarga korban yang meninggal dan hilang tetap memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, sementara para penyintas berhak memperoleh pengakuan, keadilan, dan reparasi.

Organisasi tersebut berharap peringatan tragedi Santa Cruz tahun ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Timor-Leste, dan masyarakat internasional untuk mengubah penghormatan terhadap sejarah menjadi tindakan nyata dalam memenuhi hak-hak para korban.

Reporter : Cidalia Fátima
Editor    : Armandina Moniz