Guteriano Neves : Ketergantungan pendapatan minyak pengaruhi kualitas pembangunan TL
DILI, 11 November 2026 (TATOLI) – Analis Politik Ekonomi Timor-Leste, Guteriano Neves, menilai ketergantungan negara terhadap pendapatan minyak bumi bukan hanya menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan keuangan negara, tetapi juga memengaruhi kualitas institusi, akuntabilitas pemerintah, hubungan negara dengan masyarakat, serta arah pembangunan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Guteriano dalam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Sosial Maubere di Haburas, Farol, Dili, Rabu ini, dengan topik “Ekonomia Rentista: Ba Ekonomia Post Despendensia Mina” atau ekonomi rentier menuju ekonomi pascaketergantungan minyak.
Menurutnya, pembahasan mengenai masa depan ekonomi Timor-Leste selama ini sering berfokus pada risiko berkurangnya Dana Perminyakan atau fiscal cliff. Padahal, persoalan yang dihadapi negara jauh lebih luas daripada sekadar ketersediaan sumber pembiayaan pemerintah.
“Ketergantungan terhadap minyak bukan hanya persoalan uang. Dampak negatifnya juga bukan semata-mata mengenai uang,” kata Guteriano dalam diskusi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan minyak dapat memengaruhi kualitas institusi, pertumbuhan ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep rentier state atau negara rentier, yaitu negara yang sebagian besar pendapatannya berasal dari sumber eksternal, khususnya eksploitasi sumber daya alam.
Guteriano menilai Timor-Leste mulai memperlihatkan karakteristik negara rentier sejak 2005, ketika pendapatan dari sektor perminyakan menjadi sumber utama pembiayaan negara.
Ia mengatakan bahwa dalam struktur ekonomi seperti ini, pemerintah menjadi aktor dominan dalam kegiatan ekonomi nasional karena sebagian besar sumber daya keuangan terkonsentrasi pada negara.
Akibatnya, aktivitas ekonomi domestik berkembang dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pengeluaran pemerintah, sementara sektor produktif belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan pertumbuhan secara mandiri.
“Dalam struktur ekonomi yang didominasi pendapatan minyak, siklus ekonomi domestik bergantung pada pengeluaran publik. Kondisi inilah yang terjadi di Timor-Leste,” jelasnya.
Guteriano juga menyoroti konsentrasi kegiatan ekonomi di Dili yang menurutnya berkaitan dengan besarnya aktivitas pemerintahan dan perputaran belanja publik di ibu kota.
Kondisi tersebut dinilai turut mendorong perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke Dili, terutama kaum muda yang mencari kesempatan kerja dan penghasilan.
Akibatnya, sektor pertanian di wilayah pedesaan menghadapi tantangan karena berkurangnya tenaga kerja produktif.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan apabila manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan perputaran belanja negara.
Guteriano juga menghubungkan persoalan tersebut dengan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, dalam negara yang pendapatannya terutama berasal dari pajak masyarakat, terdapat hubungan tanggung jawab antara pemerintah dan warga negara untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas.
Namun, ketika pendapatan negara lebih banyak berasal dari sumber eksternal seperti minyak bumi, hubungan tersebut berpotensi melemah karena negara tidak terlalu bergantung pada kontribusi pajak masyarakat.
Ia menilai kondisi itu dapat memengaruhi cara pemerintah menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan.
Guteriano menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam seharusnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya memperbesar kemampuan belanja pemerintah.
“Banyak negara kaya akan sumber daya alam, tetapi miskin dalam pembangunan,” ujarnya.
Dana Perminyakan hadapi tekanan keberlanjutan
Pernyataan Guteriano tersebut muncul ketika Pemerintah Timor-Leste sedang membahas strategi penguatan ekonomi nasional melalui Rancangan APBN 2027.
Sebelumnya, TATOLI pada 09 November 2026 memberitakan bahwa Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão memperingatkan Dana Perminyakan berpotensi habis pada 2039 apabila kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana saat ini terus berlanjut.
Dalam presentasi APBN 2027 di Parlemen Nasional, pemerintah menyampaikan rencana penarikan sekitar US$1,891 miliar dari Dana Perminyakan, jauh melampaui Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (ESI) sebesar US$540,5 juta.
Sementara itu, pendapatan domestik pada 2027 diproyeksikan sebesar US$298,6 juta atau hanya mampu membiayai sekitar 12 persen total belanja negara.
Di sisi lain, laporan Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) menunjukkan saldo Dana Perminyakan turun dari US$18,43 miliar pada kuartal II menjadi US$18,06 miliar pada akhir September 2026.
Selama kuartal III, pemerintah menarik US$303,88 juta dari Dana Perminyakan, termasuk US$300 juta yang ditransfer untuk membiayai APBN.
Sementara itu, Pemerintah Konstitusional Kesembilan telah mengajukan APBN 2027 dengan tema “Memperkuat Ketahanan melalui Transformasi: Diversifikasi Ekonomi untuk Masa Depan Berkelanjutan”.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menempatkan diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sektor produktif, dan penguatan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan nasional.
Rancangan APBN sebesar US$2,568 miliar tersebut telah disetujui Parlemen Nasional pada tahap pembahasan umum, Rabu (11/11), dengan 41 suara mendukung, 23 abstain, dan tidak ada suara menolak. Pembahasan khusus dijadwalkan dimulai pada 24 November 2026.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
