Implikasi Merokok Di Ruang Publik Dan Tempat Kerja di Timor-Leste : Tinjauan Etika Kesehatan Masyarakat Dan Hukum Kesehatan

Oleh: Egídio De Carvalho Freitas Pinto

Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Merokok di ruang publik dan tempat kerja bukan semata-mata kebiasaan pribadi. ketika orang lain menghirup asap rokok, paparannya  turut mengenai pekerja, anak-anak, pasien, pelanggan dan keluarga yang tidak memilih untuk merokok. di Timor-Leste, pengguna tembakau masih umum dan hukum telah membatasi merokok di banyak tempat bersama. karena itu, perlindungan dari asap rokok orang lain perlu dinilai dari dua sisi yang saling berkaitan: apakah kebijakan tersebut adil dan etis, serta apakah pelaksanaannya sesuai dengan kerangka hukum kesehatan.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa survei Demografi dan kesehatan Timor-Leste menemukan 55,7% laki-laki berusia 15-49 tahun merupakan perokok aktif. Survei Tembakau Global pada remaja 2019 menemukan 22,5% siswa berusia 13-15 tahun merupakan perokok aktif. Angka tersebut berasal dari survei, tahun dan kelompok usia yang berbeda menunjukkan luasnya penggunaan tembakau dan pentingnya pencegahan paparan bagi orang lain (WHO, 2023; WHO, 2019).

Hukum dan kondisi pelaksanaan di Timor-Leste

Decreto-Lei No.14/2016 tentang Rezim Pengendalian Tembakau melarang merokok di ruang  publik tertutup, tempat kerja, dan transportasi umum. Tempat yang tercakup antara lainnya antara lain fasilitas kesehatan, sekolah, kantor pemerintah, restoran, bar, pasar, terminal tertutup, taksi dan kendaraan penumpang lainnya. Pasal 4 menyatakan tujuan pembatasan itu adalah melindungi masyarakat dari paparan asap tembakau tanpa persetujuan. Pasal 5 menetapkan larangan, sedangkan Pasal 7 dan 8 mengatur tandan larangan dan tanggung jawab pengelola untuk memastikan kepatuhan (Timor-Leste, 2016).

Undang-undang tersebut juga memuat pengecualian terbatas. Pasal 6 memungkinkan area khusus merokok pada sejumlah tempat dan syarat tertentu, dan luasnya tidak boleh melampaui 30% area yang diperuntukkan bagi publik. Pengecualian perlu diterapkan dengan hati-hati agar asap tidak menyebar ke pekerja maupun pengguna lain dan tidak menghilangkan tujuan perlindungan. Dalam profil WHO 2023 berdasarkan informasi hingga 2022, kantor dan tempat kerja dalam ruang belum digolongkan sebagai tempat dengan perlindungan bebas asap rokok yang menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa cakupan dan pelaksanaan kebijakan masih perlu ditinjau (WHO, 2023).

Kesengajaan pelaksanaan pernah disoroti Tatoli pada 2020. Survei Aliansi Nasional Pengendalian Tembakau di Dili dan Ermera yang melibatkan lebih  dari 1.700 responden melaporkan bahwa 74% merokok di tempat publik yang diteliti, termasuk transportasi, gedung publik, pasar serta tempat olahraga atau rekreasi. Hasil itu berasal dari dua munisipalitas, bukan survei nasional yang representatif dan bukan ukuran kepatuhan saat ini. Meski demikian, laporan tersebut menegaskan perlunya edukasi, pemantauan, dan penegakan yang lebih konsisten (Tatoli, 2020).

Dampak kesehatan, hak, dan kepentingan bersama

Alasan kesehatan untuk mencegah paparan asap rokok sangat kuat. WHO menjelaskan bahwa asap rokok menyebabkan penyakit serius dan tidak ada tingkat paparan asap rokok orang lain yang aman. Di kantor tertutup, restoran, ruang tunggu, atau kendaraan, seseorang mungkin tidak leluasa menjauh. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan atau kardiovaskular dapat lebih rentan. Namun, semua orang berhak memperoleh perlindungan yang wajar di ruang dalam yang digunakan bersama (WHO, 2025).^[4]

Pekerja menghadapi persoalan khusus karena mereka mungkin berada berjam-jam di tempat yang sama dan tidak bebas meninggalkan pekerjaannya ketika seseorang merokok. Pelanggan dapat pergi dari restoran atau toko, sedangkan pekerja mungkin khawatir kehilangan penghasilan atau menghadapi konflik bila menyampaikan keberatan. Pengguna pelayanan kesehatan, transportasi, sekolah, dan kantor pemerintah pun bisa memiliki sedikit pilihan untuk mencari tempat lain. Karena itu, mengandalkan individu untuk menegur perokok tidak cukup; tanggung jawab perlindungan perlu berada juga pada pengelola dan otoritas.

Analisis berdasarkan prinsip etika kesehatan masyarakat

Pertama, prinsip pencegahan bahaya harm principle mendukung larangan merokok di ruang bersama ketika asap membahayakan orang lain tidak memilih untuk terpapar. Kebebasan seseorang untuk merokok tidak menghapus kewajiban mencegah bahaya terhadap pekerja, anak, pasien, dan masyarakat. Kebijakan bebas asap rokok karena itu dapat dibenarkan sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga, selama didasarkan pada bukti dan diterapkan secara jelas (Upshur, 2002).^[5]

Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut perhatian pada siapa yang paling banyak menanggung beban paparan. Pekerja berupah rendah, staf layanan, pedagang, dan pengguna transportasi publik mungkin tidak dapat menjauh atau memilih lingkungan lain. Jika perlindungan hanya tersedia di gedung tertentu atau hanya ditegakkan bagi sebagian kelompok, beban kesehatan akan terbagi secara tidak adil. Kebijakan perlu melindungi semua orang secara setara, dengan perhatian khusus pada kelompok yang memiliki pilihan paling sedikit (Lee et al., 2020).^[6]

Ketiga, kebijakan harus menghormati otonomi dan martabat tanpa mestigma orang yang merokok atau mengalami ketergantungan nikotin. Pembatasan di ruang publik dan tempat kerja dapat dibenarkan untuk mencegah paparan orang lain, tetapi pemerintah juga perlu menyediakan edukasi, konseling, dan dukungan berhenti merokok. Dengan demikian, perlindungan masyarakat berjalan seiring dengan penghormatan kepada individu yang membutuhkan bantuan.

Keempat, prinsip proporsionalitas dan cara yang paling sedikit membatasi least restrictive means menghentikan agar pembatasan sesuai dengan tujuan kesehatan dan tidak lebih luas dari yang diperlukan. larangan pada ruang bersama yang diatur undang-undang merupakan cara yang terarah untuk melindungi orang lain. Penegakan denda tetap harus jelas, konsisten, tidak diskriminatif, dan sebanding dengan pelanggaran. Otoritas juga perlu meninjau apakah pengecualian area merokok benar-benar melindungi orang yang berada di tempat tersebut (Upshur, 2002; Lee at al., 2020).

Kelima, prinsip timbal balik, transparansi, dan partisipasi publik mengharuskan pemerintah menjelaskan alasan dan aturan kebijakan, melibatkan pekerja serta pengelola tempat, dan memberi dukungan kepada orang yang terdampak. Pekerja perlu saluran aman untuk menyampaikan keluhan; perlu usaha perlu panduan yang mudah dipahami; masyarakat perlu mengetahui hasil inspeksi dan penindakan. Prinsip-prinsip ini membangun kepercayaan dan membuat kebijakan lebih dapat diterima serta dijalankan (Lee et al., 2020).

KERANGKA HUKUM KESEHATAN

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Pasal 57 memberikan landasan bagi perlindungan dan mengakui hak setiap orang atas kesehatan dan perawatan medis serta kewajiban untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan. Pasal 50 ayat (2) mengakui hak pekerja atas keselamatan dan higiene kerja. Pasal 61 mengakui hak atas lingkungan yang manusiawi, sehat, dan seimbang secara ekologis. Ketentuan ini mendukung pencegahan dini pencegahan paparan asap di tempat kerja maupun ruang bersama, tetapi penilaian atas dugaan pelanggaran tertentu tetap harus melihat fakta dan aturan yang berlaku (Konstitusi Timor-Leste, 2002).

Landasan khususnya adalah Dekretu-Lei No.14/2016. selain larangan di Pasal 5 dan ketentuan area merokok pada Pasal 6, Pasal 8 mewajibkan pengelola memastikan kepatuhan, meminta bagi orang berhenti merokok, dan menghubungi otoritas administratif atau kepolisian jika perintah tersebut tidak dipatuhi. Pengguna tempat yang dicakup juga berhak meminta perokok berhenti dan meminta intervensi pihak berwenang. Pasal 26 menetapkan dendam administratif bagi pelanggaran, sementara Pasal 28 memberikan kewenangan penjatuhan saksi kepada Inspektorat Jenderal Kesehatan dan otoritas kesehatan di setiap munisipalitas (Dekretu Lei No.14/2016).

Pada tingkat Internasional, Timor-Leste meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau pada 22 Desember 2004; Konvensi mulai berlaku bagi Timor-Leste pada 22 Maret 2005. Pasal 8 mengatur perlindungan dari paparan asap tembakau dan panduan pelaksanaannya mendorong perlindungan efektif di tempat kerja dalam ruang, transportasi umum, dan ruang publik tertutup. Kerangka ini memperkuat dasar kebijakan nasional sekaligus menggarisbawahi perlunya pelaksanaan yang efektif (WHO FCTC, 2003, 2007; WHO FCTC, n.d.).^[7]

keberadaan paparan asap rokok saja tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh institusi tertentu. Penilaian hukum perlu mempertimbangkan lokasi, cakupan pasal yang berlaku, tanggung jawab pengelola, tindakan otoritas,  dan fakta yang dapat dibuktikan. Namun, jika pelanggaran berulang dibiarkan tanpa respons, persoalannya bukan lagi sekadar perilaku individu; hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pemenuhan kewajiban pengawasan dan perlindungan.

Tanggung Jawab Institusi dan Masyarakat

Kementerian Kesehatan perlu memimpin edukasi publik, menerbitkan panduan pelaksanaan, dan layanan berhenti merokok. Inspektorat Kesehatan dan Otoritas munisipal perlu melakukan pemeriksaan, menanggapi laporan, dan menerapkan sanksi secara adil. Aliansi Nasional Pengendalian Tembakau dapat menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor. koordinasi yang jelas akan mengurangi ketergantungan pada kampanye sesekali atau inisiatif satu pengelola. Pemberi kerja dan pengelola tempat perlu memasang tanda larangan yang terlihat, memberi tahu staf dan pelanggan, menindaklanjuti pelanggaran, serta memastikan pekerja tidak harus menghadapi pelanggar seorang diri. Pemberitahuan sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dipahami masyarakat, termasuk bahasa Lokal, Tetun dan Portugis. Sekolah, rumah sakit, kantor publik, restoran, pasar, dan penyedia transportasi dapat menetapkan prosedur sederhana untuk mencegah merokok dan melaporkan pelanggaran.

Setiap orang bertanggung jawab menghormati aturan dan hak orang lain untuk menghirup udara bebas asap. pada saat yang sama, pendekatan kesehatan masyarakat harus menghindari penghukuman yang merendahkan atau diskriminatif terhadap orang yang merokok. Penegak aturan perlu disertai informasi, konseling dan bantu berhenti merokok agar perlindungan berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan individu.

Langka untuk memperkuat perlindungan

Pertama, Kementerian Kesehatan perlu menerbitkan panduan publik yang menjelaskan lokasi larangan, pengecualian yang berlaku, tanggung jawab pengelola, sanksi, dan saluran pengaduan. Panduan harus sederhana, mudah ditemukan, dan tersedia dalam bahasa Lokal,  Tetun serta Portugis.

Kedua, otoritas kesehatan munisipal perlu melakukan inspeksi rutin berbasis risiko di fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, restoran, kantor pemerintah, tempat kerja, dan transportasi umum. Pemeriksaan perlu menilai keberadaan tanda larangan, praktik merokok, respons pengelola, dan keamanan area khusus merokok bila diizinkan.

Ketiga, Pemerintah perlu menerbitkan data penegakan secara berkala: jumlah inspeksi, pengaduan, teguran, denda, pelanggaran berulang, dan tindak lanjut menurut munisipalitas serta jenis lokasi. Data tersebut mendukung transparansi dan membantu mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkan perlindungan.

Keempat, Pemerintah perlu meninjau pengecualian hukum dan tingkat perlindungan di tempat kerja berdasarkan bukti kesehatan dan pengalaman pekerja. Peninjauan sebaiknya melibatkan serikat atau perwakilan pekerja, pelaku usaha, masyarakat, dan petugas kesehatan. Setiap perubahan harus mempertimbangkan efektivitas, proporsionalitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum nasional serta Konvensi WHO.

Kelima, kebijakan perlu menyediakan bantuan berhenti merokok yang mudah diakses dan tanpa stigma. Edukasi masyarakat dan dukungan konseling melengkapi dengan penegakan aturan: yang pertama membantu orang memahami risiko dan haknya, sedangkan yang kedua mendukung orang yang ingin berhenti menggunakan tembakau.

KESIMPULAN

Perlindungan dari asap rokok di ruang publik dan tempat kerja dapat dibenarkan secara etika kesehatan masyarakat. Pertama, larangan itu mencegah bahaya terhadap orang yang tidak memilih untuk terpapar, seperti pekerja, anak, dan pasien (Upshur, 2002). Kedua, ia memperhatikan keadilan, karena beban paparan paling berat ditanggung orang yang pilihannya paling sedikit, misalnya pelayan, pedagang, dan pengguna angkutan umum. Ketiga, kebijakan ini lebih etis jika proporsional, ditegakkan tanpa diskriminasi, dijelaskan secara terbuka, melibatkan pekerja dan pengelola, serta disertai bantuan bagi orang yang ingin berhenti merokok tanpa menstigma mereka (Lee et al., 2020).

Dasar hukumnya juga sudah ada di Timor-Leste. Konstitusi mengakui hak atas kesehatan (Pasal 57), hak atas lingkungan yang sehat (Pasal 61), dan hak pekerja atas keselamatan dan higiene kerja (Pasal 50). Decreto Lei No. 14/2016 menetapkan larangan, kewajiban pengelola, dan saksi. Undang-undang No.11/2023 tentang keselamatan, kesehatan, dan higiene kerja berlaku di semua tempat kerja, dan konvensi kerangka kerja WHO memperkuat komitmen perlindungan dari asap tembakau. Adanya paparan asap  saja tidak otomatis membuktikan pelanggaran oleh pihak tertentu, karena penilaian hukum harus melihat lokasi, pasal yang berlaku, tanggung jawab pengelola, dan fakta yang dapat dibuktikan. Namun jika pelanggaran berulang di biarkan tanpa respons, persoalannya  bukan lagi sekadar individu, melainkan juga pemenuhan kewajiban pengawasan dan perlindungan.

Yang tersisa adalah memastikan aturan itu terasa di restoran, pasar, kantor, sekolah, dan angkutan umum. Itu berarti pedoman yang jelas, satu pintu pengaduan, perlindungan bagi pelapor, data penegakan yang terbuka, dan bantuan berhenti merokok. Larangan merokok di ruang bersama bukan upaya melawan perokok. Ini upaya memastikan pelayan, sopir, pasien, dan murid dapat berada di ruang yang sama tanpa dipaksa menghirup asap orang lain.

DAFTAR  PUSTAKA

Lee, L. M., Ortiz, S. E., Pavela, G., & Jennings, B. (2020). Public health code of ethics: Deliberative decision-making and reflective practice. American Journal of Public Health, 110(4), 489–491. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305568

National Collaborating Centre for Healthy Public Policy. (2015). Summary of the ethics framework by Upshur (2002): Principles for the justification of public health intervention. https://www.ncchpp.ca/docs/2015_eth_frame_upshur_En.pdf

TATOLI. (2025, 13 Oktober). Bahaya merokok serta prevalensi, faktor penentu potensial, dan peluang untuk pencegahan dan pengendalian. https://id.tatoli.tl/2025/10/13/bahaya-merokok-serta-prevalensi-faktor-penentu-potensial-dan-peluang-untuk-pencegahan-dan-pengendalian/

Timor-Leste Ministry of Commerce and Industry. (n.d.). Tobacco Control Regime Decree Law 14/2016. Trade Information Portal of Timor-Leste. https://www.tip.mci.gov.tl/id-id/site/display/803

World Health Organization. (2021). The WHO Framework Convention on Tobacco Control: An overview. https://fctc.who.int/convention/the-who-framework-convention-on-tobacco-control-an-overview

World Health Organization. (2021). WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: Country profile—Timor-Leste. [Terjemahan dokumen profil negara yang diakses melalui Scribd]. https://id.scribd.com/document/803357173/Indo-who-report-2021-timor-leste-id

World Health Organization. (2025). WHO report on the global tobacco epidemic, 2025: Warning about the dangers of tobacco. https://www.who.int/publications/i/item/9789240112063 

^[1] https://id.scribd.com/document/803357173/Indo-who-report-2021-timor-leste-id

^[2] https://www.tip.mci.gov.tl/id-id/site/display/803

^[3]https://id.tatoli.tl/2025/10/13/bahaya-merokok-serta-prevalensi-faktor-penentu-potensial-dan-peluang-untuk-pencegahan-dan-pengendalian/

^[4] https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2025

^[5] http://www.ncchpp.ca/docs/2015_eth_frame_upshur_En.pdf

^[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159973/

^[7] https://fctc.who.int/who-fctc/overview?utm_source=chatgpt.com