Fernando Ximenes soroti rendahnya kredit pertanian dan ketergantungan ekonomi TL

DILI, 11 November 2026 (TATOLI) – Perwakilan Komité Esperansa, Fernando Ximenes, menilai struktur ekonomi Timor-Leste masih sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah, sementara investasi dan pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya pertanian dan industri domestik, belum mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Fernando dalam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Sosial Maubere di Haburas, Farol, Dili, Rabu ini, melalui pemaparan bertajuk “Dezenvolvimentu ba Maldezenvolvimentu: TL Nu’udar Estadu Lumpedezenvolvimentu” atau pembangunan menuju pembangunan yang tidak seimbang: Timor-Leste sebagai negara dengan pembangunan terdistorsi.

Fernando menjelaskan bahwa persoalan pembangunan Timor-Leste tidak hanya berkaitan dengan ketergantungan terhadap pendapatan minyak bumi, tetapi juga menyangkut model ekonomi yang belum mampu menciptakan akumulasi modal domestik untuk mendukung kegiatan produktif.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep lumpen development dalam teori ketergantungan ekonomi, yang antara lain dikembangkan oleh pemikir ekonomi politik Samir Amin dan André Gunder Frank.

Ia menjelaskan bahwa salah satu karakteristik model pembangunan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai akumulasi modal produktif di dalam negeri.

“Timor-Leste mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi belum memiliki akumulasi modal domestik yang memadai untuk diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan produktif,” kata Fernando dalam diskusi tersebut.

Ia menilai besarnya pengeluaran negara belum otomatis menghasilkan penguatan sektor industri, manufaktur, dan pertanian yang mampu menopang perekonomian nasional secara mandiri.

Sebaliknya, kegiatan ekonomi domestik masih banyak ditentukan oleh besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fernando mencontohkan kondisi ekonomi pada periode ketika Timor-Leste menghadapi kebuntuan anggaran dan pandemi COVID-19.

Menurutnya, pada periode ketika belanja pemerintah mengalami hambatan, pertumbuhan ekonomi nonmigas turut menghadapi tekanan. Sementara ketika belanja publik meningkat, kegiatan ekonomi domestik menunjukkan perbaikan.

“Tanpa APBN, ekonomi kita akan terus menghadapi kontraksi. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara masih menjadi penggerak utama kegiatan ekonomi domestik,” jelasnya.

Ia menilai ketergantungan tersebut membuat perkembangan sektor swasta menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal dan kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan. 

Kredit pertanian dinilai masih sangat rendah

Fernando juga menyoroti distribusi kredit perbankan yang menurutnya belum memberikan dukungan memadai bagi pengembangan sektor pertanian.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data kredit yang dianalisisnya, pembiayaan untuk pertanian pada periode 2020 hingga 2025 hanya berkisar antara 0,3 hingga 0,5 persen.

Menurut Fernando, rendahnya pembiayaan tersebut menjadi salah satu hambatan bagi petani, koperasi, serta pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produksi dan memperluas kegiatan ekonomi.

“Bagaimana kita dapat mendorong ekonomi petani atau koperasi apabila kredit bagi sektor pertanian hanya sekitar 0,3 hingga 0,5 persen?” ujarnya.

Ia menilai sistem pembiayaan ekonomi lebih banyak diarahkan kepada kegiatan konsumsi, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi, sementara sektor yang berpotensi memperkuat produksi pangan dan industri domestik belum memperoleh dukungan yang seimbang.

Data terbaru Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) juga menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian masih relatif kecil. Berdasarkan laporan Timor-Leste Mid Term Economic Review 2026, total kredit perbankan mencapai US$768 juta hingga Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, sektor pertanian hanya memperoleh sekitar US$11,5 juta atau 1,5 persen. Sementara itu, kredit kepada individu mencapai 43,9 persen, perdagangan dan keuangan 26,9 persen, serta konstruksi 20,7 persen. Sektor manufaktur juga hanya memperoleh sekitar US$6,7 juta atau 0,9 persen dari total kredit perbankan.

Perbedaan antara angka yang dipaparkan Fernando untuk periode 2020–2025 dan data BCTL pada Juni 2026 menunjukkan pentingnya memperhatikan periode serta dasar penghitungan dalam menilai perkembangan pembiayaan sektor pertanian.

Fernando menilai keterbatasan akses pembiayaan produktif dapat memperpanjang ketergantungan nasional terhadap impor karena kemampuan produksi dalam negeri belum berkembang secara optimal.

Ia juga menyoroti berkurangnya tenaga kerja muda di wilayah pedesaan dan meningkatnya kecenderungan masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. 

Soroti aliran uang ke luar negeri

Selain kredit pertanian, Fernando mengangkat persoalan perputaran modal yang dinilainya lebih banyak mengalir ke luar negeri dibandingkan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik.

Menurutnya, sebagian pengeluaran masyarakat untuk barang impor serta penempatan aset keuangan di luar negeri mencerminkan terbatasnya peluang investasi produktif di dalam negeri.

Ia mengemukakan bahwa sebagian besar aset perbankan ditempatkan di luar negeri dan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan ekonomi.

“Timor-Leste memiliki uang, tetapi sistem ekonomi yang ada membuat sebagian besar uang terus mengalir ke luar negeri dan tidak berputar untuk memperkuat produksi domestik,” katanya.

Fernando berpendapat bahwa investasi domestik yang lebih besar pada pertanian, manufaktur, dan industri pengolahan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Ia juga menyoroti peran remitansi pekerja Timor-Leste di luar negeri sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi keluarga.

Menurutnya, pengiriman uang dari pekerja di luar negeri memberikan manfaat bagi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah, dan konsumsi keluarga. Namun, remitansi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ketergantungan ekonomi nasional.

Data BCTL menunjukkan bahwa remitansi dari pekerja Timor-Leste di luar negeri mencapai US$104,5 juta selama semester pertama 2026. Inggris menyumbang 40,5 persen dari total remitansi masuk, diikuti Australia sebesar 33 persen dan Korea Selatan 11 persen.

Sementara itu, remitansi keluar dari Timor-Leste selama periode yang sama mencapai US$47,64 juta, sehingga negara mencatat saldo bersih remitansi pekerja yang positif sebesar US$56,86 juta.

Fernando mengakui kontribusi ekonomi para pekerja migran bagi keluarga mereka, tetapi menilai pemerintah tetap perlu memperkuat kemampuan ekonomi domestik agar masyarakat tidak terus bergantung pada kesempatan kerja di negara lain.

“Remitansi memang membantu keluarga, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketergantungan, ketimpangan, dan keberlanjutan ekonomi nasional,” tegasnya.

Pandangan Fernando tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi melalui Rancangan APBN 2027 yang telah disetujui Parlemen Nasional pada tahap pembahasan umum, Rabu (11/11).

Rancangan anggaran sebesar US$2,568 miliar itu menempatkan peningkatan produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor swasta, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan US$37,8 juta bagi sektor pertanian dan US$13,1 juta bagi pariwisata, masing-masing meningkat 21 persen dan 31 persen dibandingkan anggaran sebelumnya.

Pemerintah juga menyediakan US$345,7 juta untuk pembangunan jalan dan jembatan serta US$23,5 juta bagi penyediaan air dan sanitasi, sebagai bagian dari investasi pembangunan dan penguatan aktivitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan Industri (MKI) telah menyiapkan lima prioritas untuk periode 2027–2029 guna mengurangi ketergantungan Timor-Leste pada barang impor melalui penguatan kemampuan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk dalam negeri.

Namun, Fernando menilai transformasi ekonomi membutuhkan perubahan yang lebih mendasar dalam orientasi kebijakan negara, terutama untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dapat mendukung kegiatan produktif dan memberikan manfaat bagi mayoritas masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perhatian kepada pekerja sektor informal, petani, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, organisasi masyarakat sipil dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi kelompok-kelompok tersebut agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz