La’o Hamutuk nilai APBN 2027 belum menjawab persoalan struktural Timor-Leste

DILI, 11 November 2026 (TATOLI) – Peneliti organisasi masyarakat sipil La’o Hamutuk, Marta da Silva, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi Timor-Leste, terutama tingginya ketergantungan terhadap Dana Perminyakan dan impor, keterbatasan sektor produktif, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Penilaian tersebut disampaikan Marta dalam diskusi publik Forum Sosial Maubere bertajuk “Polítika Fiskal no Proposta OJE 2027: Osan Ba Minoria ka Povu Maioria” atau kebijakan fiskal dan rancangan APBN 2027: anggaran untuk kelompok minoritas atau mayoritas rakyat, di Haburas, Farol, Dili, Rabu ini.

Menurut Marta, meskipun pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar, kebijakan belanja negara belum mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, air bersih, sanitasi, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Selama ini, anggaran yang dialokasikan setiap tahun belum menjadi kesempatan untuk menyelesaikan persoalan struktural yang sedang dihadapi Timor-Leste,” kata Marta dalam diskusi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama terletak pada orientasi pembangunan infrastruktur yang dinilainya masih terlalu berfokus pada proyek-proyek besar, sementara kebutuhan langsung masyarakat belum memperoleh perhatian yang memadai.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk sistem irigasi pertanian, penyediaan air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan.

Marta menilai infrastruktur seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan apakah distribusi anggaran pembangunan selama ini lebih banyak memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat tertentu dibandingkan mayoritas penduduk.

“Sering kali, manfaat pembangunan hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, termasuk kelompok elite,” ujarnya.

Sektor pelayanan dasar dinilai masih membutuhkan dukungan

Berdasarkan analisis La’o Hamutuk yang disampaikan Marta, alokasi untuk sektor pertanian, air dan sanitasi, pendidikan, serta kesehatan secara keseluruhan hanya sekitar 18 persen dari rancangan anggaran negara.

Ia mengakui adanya peningkatan alokasi untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum cukup apabila tidak disertai perubahan prioritas belanja dan peningkatan kapasitas pelaksanaan program.

Marta mengatakan bahwa persoalan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana yang disediakan, tetapi juga kemampuan kementerian dan lembaga negara untuk melaksanakan program secara efektif.

“Persoalannya bukan hanya jumlah anggaran, tetapi juga kapasitas institusi dalam melaksanakan program dan memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai rendahnya kapasitas pelaksanaan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan, termasuk kekurangan gizi, keterbatasan pelayanan dasar, dan rendahnya produktivitas ekonomi.

Sementara itu, berdasarkan rincian rancangan APBN 2027 yang sebelumnya dipaparkan pemerintah, sektor pendidikan memperoleh US$194,2 juta atau meningkat 11 persen, sedangkan kesehatan mendapatkan US$182,6 juta atau meningkat 17 persen dibandingkan 2026.

Pemerintah juga mengalokasikan US$37,8 juta untuk pertanian, meningkat 21 persen, serta US$23,5 juta untuk penyediaan air dan sanitasi.

Marta menilai sektor pertanian membutuhkan perhatian lebih besar karena merupakan salah satu sektor yang berpotensi memperkuat produksi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Ia mengungkapkan bahwa penelitian La’o Hamutuk di sejumlah kotamadya menemukan keterbatasan partisipasi kaum muda dalam kegiatan pertanian, sementara banyak petani masih mengandalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Menurutnya, beberapa hambatan yang dihadapi petani meliputi kerusakan jaringan irigasi, keterbatasan mekanisasi, akses benih, persoalan lahan, perubahan iklim, serta kurang optimalnya dukungan penyuluhan pertanian.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan subsidi dan dukungan yang lebih terarah bagi petani agar produk lokal mampu bersaing dengan barang impor.

“Jika diversifikasi ekonomi menjadi prioritas nasional, maka investasi pada sektor produktif seperti pertanian juga harus menjadi prioritas,” katanya.

Soroti kemiskinan dan kebijakan perpajakan

Dalam pemaparannya, Marta juga menyoroti kondisi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi Timor-Leste.

Ia mengatakan bahwa penurunan persentase kemiskinan tidak selalu berarti seluruh persoalan sosial ekonomi telah teratasi, terutama ketika pertumbuhan penduduk dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan.

Berdasarkan Laporan Ringkasan Kemiskinan Nasional 2024 yang diluncurkan pemerintah, tingkat kemiskinan nasional turun dari 48,4 persen pada 2014 menjadi 37 persen pada 2024.

Meski demikian, sebanyak 522.927 penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kemiskinan di pedesaan mencapai 44,5 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 18,4 persen.

Laporan tersebut juga menunjukkan peningkatan koefisien Gini dari 0,31 pada 2014 menjadi 0,36 pada 2024, yang menandakan meningkatnya ketimpangan ekonomi.

Marta turut mendorong penerapan sistem perpajakan yang lebih adil melalui pendekatan pajak progresif, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga mengingatkan agar rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menambah beban keluarga miskin dan kelompok rentan.

Menurutnya, barang-barang kebutuhan pokok perlu dipertimbangkan untuk memperoleh pengecualian, sementara kebijakan pajak dapat diarahkan secara lebih besar terhadap konsumsi barang mewah.

“Pajak progresif berarti kelompok masyarakat kaya membayar lebih besar dibandingkan masyarakat miskin. Tidak seharusnya semua kelompok menanggung beban yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam presentasi APBN 2027 di Parlemen Nasional pada 09 November, Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão menyampaikan rencana pemerintah memperkenalkan PPN sebesar lima persen mulai 2028, yang masih memerlukan persetujuan Parlemen Nasional.

Pemerintah juga menyatakan bahwa reformasi perpajakan perlu memperhatikan perlindungan keluarga berpenghasilan rendah dan perlakuan terhadap barang kebutuhan pokok.

Diskusi mengenai kebijakan fiskal tersebut berlangsung pada hari yang sama ketika Parlemen Nasional menyetujui Rancangan APBN 2027 sebesar US$2,568 miliar dalam tahap pembahasan umum.

Persetujuan diberikan melalui 41 suara mendukung, 23 abstain dari anggota Fraksi FRETILIN dan PLP, serta tidak ada suara menolak.

Berdasarkan proposal pemerintah, anggaran tersebut antara lain mencakup US$520,7 juta untuk gaji dan tunjangan, US$548,5 juta untuk barang dan jasa, US$901,2 juta untuk transfer publik, serta US$505,8 juta untuk modal pembangunan.

Pemerintah juga menyediakan US$24,7 juta bagi program makanan sekolah, US$11,7 juta untuk Bolsa da Mãe, dan US$156,2 juta bagi dukungan kepada veteran, pejuang pembebasan nasional, serta keluarga martir.

Marta mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan apabila hasil pelaksanaannya belum memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga perlu disertai peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor swasta agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

“Konsep yang bagus tidak menjamin pelaksanaannya juga akan bagus seperti yang direncanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 14 Oktober 2026, La’o Hamutuk juga telah meminta agar pembahasan Rancangan APBN 2027 dilakukan secara transparan, inklusif, dan bertanggung jawab, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap penggunaan keuangan negara.

Rancangan APBN 2027 selanjutnya akan memasuki pembahasan khusus di Parlemen Nasional mulai 24 November 2026 sebelum menjalani pemungutan suara akhir. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz