Dewan Konsultatif peringatkan pentingnya perkuat disiplin fiskal dalam pengelolaan Dana Perminyakan
DILI, 08 Oktober 2026 (TATOLI) – Dewan Konsultatif Dana Perminyakan Timor-Leste mengingatkan Pemerintah akan pentingnya memperkuat disiplin fiskal dalam pengelolaan Dana Perminyakan guna mengantisipasi risiko terhadap keberlanjutan keuangan negara dan menjamin ketersediaan dana bagi generasi mendatang.
Peringatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam seminar internasional mengenai pengelolaan Dana Perminyakan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bersama Bank Sentral Timor-Leste (BCTL) di Bangkok, Thailand, dan dihadiri Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.
Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso, mengatakan Dewan Konsultatif memiliki peran penting dalam memberikan analisis, rekomendasi, serta mengingatkan Pemerintah mengenai berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan Dana Perminyakan.
“Partisipasi Perdana Menteri Xanana Gusmão dalam seminar selama dua hari ini dapat memberikan arahan tambahan kepada Kementerian Keuangan dan tim teknis untuk melihat bagaimana Dana Perminyakan dikelola dengan lebih baik, sekaligus memberikan kesempatan kepada tim penasihat untuk mengingatkan Pemerintah agar lebih berhati-hati dan meningkatkan disiplin demi mencapai keberlanjutan fiskal yang lebih baik pada masa depan,” kata Menteri Santina Cardoso.
Menurutnya, seminar tersebut diselenggarakan dua kali setiap tahun, masing-masing di dalam dan luar negeri, sebagai wadah bagi Dewan Konsultatif untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi mengenai pengelolaan Dana Perminyakan.
Pada hari kedua, pembahasan difokuskan pada strategi investasi Dana Perminyakan, termasuk pengelolaan risiko investasi dan tingkat pengembalian yang dapat mendukung keberlanjutan dana tersebut.
Selain mengevaluasi perkembangan investasi, Dewan Konsultatif juga memberikan analisis mengenai pengeluaran publik tahunan serta dampak pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pendapatan Dana Perminyakan.
Menteri Santina menegaskan bahwa rekomendasi Dewan Konsultatif tidak hanya bertujuan mengidentifikasi risiko, tetapi juga memberikan berbagai pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan Dana Perminyakan.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan anggaran negara terhadap Dana Perminyakan masih sangat tinggi, sehingga setiap keputusan mengenai belanja publik perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal.
“Keputusan yang kita ambil dalam anggaran negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada Dana Perminyakan karena sekitar 80 persen pembiayaan APBN berasal dari Dana Perminyakan,” tegasnya.
Dorong Pengurangan Ketergantungan pada Dana Perminyakan
Untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, Menteri Santina menekankan pentingnya melanjutkan berbagai kajian dan pembaruan model ekonomi yang dapat menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBN.
Menurutnya, pengelolaan Dana Perminyakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan kepentingan generasi mendatang.
Pemerintah juga berupaya memastikan penggunaan Dana Perminyakan dapat mendukung investasi pada sektor-sektor produktif guna mempercepat diversifikasi ekonomi nasional dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan minyak dan gas bumi.
Dengan demikian, pengeluaran dari Dana Perminyakan diharapkan tidak hanya membiayai kebutuhan rutin negara, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi yang mampu menghasilkan sumber pendapatan baru.
Langkah tersebut dinilai penting agar Dana Perminyakan tetap dapat memberikan hasil investasi untuk mendukung pembiayaan APBN pada masa depan, termasuk selama Timor-Leste menantikan potensi pendapatan baru dari pengembangan ladang minyak dan gas bumi lainnya.
Sementara itu, seminar internasional di Bangkok juga menjadi kesempatan bagi Timor-Leste untuk mempelajari pengalaman negara lain dalam pengelolaan dana investasi, termasuk dari Thailand dan Bank Negara Malaysia.
“Para ahli tersebut berbagi pengalaman mengenai bagaimana mereka mengelola dana di negara masing-masing. Hal ini sangat baik untuk meningkatkan kapasitas internal Bank Sentral dan tim Kementerian Keuangan agar dapat mempelajari praktik pengelolaan dana di negara lain,” jelasnya.
Seminar tersebut turut dihadiri Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Menteri Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Masyarakat, Mariano Assanami Sabino; Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel; Duta Besar Timor-Leste, Francisco Tilman Cepeda; serta Kepala Kantor Perdana Menteri, Elizabeth Exposto.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
