DILI, 30 Januari 2026 (TATOLI) — Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri menyetujui dua rancangan Keputusan-Undang-Undang yang diajukan oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, dan Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, terkait pembaruan Statuta Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) serta Dana Pembangunan Khusus Oe-Cusse Ambeno.
Rancangan Keputusan-Undang-Undang pertama bertujuan meninjau dan memperbarui kerangka peraturan yang mengatur organisasi dan operasional RAEOA, setelah lebih dari satu dekade sejak pembentukannya.
Langkah ini diambil untuk memperbaiki disfungsi yang teridentifikasi dalam penerapannya secara praktis, sekaligus menyesuaikan model kelembagaan dengan pedoman terkini mengenai desentralisasi administratif dan penguatan kekuasaan lokal di Timor-Leste.
Reformasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan rezim wilayah RAEOA dengan model Otoritas Kota dan Otoritas Administratif Ataúro, memperjelas mekanisme pengawasan pemerintah, serta menetapkan periode transisi guna pembangunan kapasitas kelembagaan.
Selain itu, reformasi ini juga bertujuan memperkuat kerja sama antara Administrasi Pusat dan Regional, serta meningkatkan mekanisme pengendalian, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik demi menjamin kemajuan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat Oe-Cusse Ambeno.
Sementara itu, rancangan Keputusan-Undang-Undang kedua mencakup amandemen kedua terhadap rezim hukum Dana Pembangunan Khusus Oe-Cusse Ambeno. Amandemen ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola dana, meningkatkan disiplin dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengeluaran, serta memperkuat mekanisme pengendalian dan pemantauan terhadap proyek-proyek yang didanai.
Salah satu perubahan utama dalam rancangan tersebut adalah penggantian Dewan Direksi dengan Dewan Administrasi kolektif, dengan tetap mempertahankan Auditor Tunggal sebagai badan pengawasan ekonomi dan keuangan. Selain itu, dibentuk Sekretariat Proyek RAEOA untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam proses persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan investasi.
Dekret ini juga bertujuan memperjelas rezim sumber daya manusia Dana Pembangunan Khusus, dengan menyelaraskannya dengan rezim layanan publik umum yang berlaku di RAEOA. Pemerintah berharap pembaruan ini dapat menjamin transisi yang tertib menuju model manajemen baru, menjaga keberlanjutan proses, kontrak, dan kewajiban yang sedang berjalan, serta mendorong pengelolaan pembangunan ekonomi dan sosial Oe-Cusse Ambeno yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
