PBB serukan reformasi tatanan dunia seiring pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang
DILI, 14 September 2026 (TATOLI) — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan reformasi mendalam terhadap tatanan dunia, dengan berargumen bahwa lembaga-lembaga multilateral harus mencerminkan realitas ekonomi, demografi, dan geopolitik baru yang dibentuk oleh meningkatnya pengaruh negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang.
Pandangan ini disampaikan Sekjen PBB dalam KTT BRICS yang berlangsung pada tanggal 12 -13 September di New Delhi, India. BRICS sendiri merupakan kelompok yang beranggotakan negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan serta beberapa negara lain yang juga telah bergabung. Dimana BRICS dibentuk untuk memberikan suara yang lebih kuat bagi negara-negara berkembang dengan perekonomian besar dalam sistem global yang telah lama didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat.
Melansir laman PBB, disebutkan bahwa KTT BRICS sendiri berlangsung pada tanggal 12 -13 September di New Delhi, India.
Realitas saat ini berbeda dengan tahun 1945
Di hadapan para pemimpin yang hadir, pejabat tinggi PBB itu menyatakan bahwa lanskap global saat ini menuntut perubahan mendasar pada lembaga-lembaga internasional.
“Realitas ekonomi, demografi, dan geopolitik saat ini tidak sama dengan tahun 1945,” tegasnya, seraya menyatakan bahwa struktur kelembagaan harus mencerminkan kenyataan tersebut.
Menurutnya, negara-negara yang hadir dalam KTT itu sendiri mencerminkan transformasi yang sedang berlangsung. “Kita semakin bergerak menuju dunia multipolar,” tegasnya.
António Guterres meyakini bahwa multipolaritas harus dipandang sebagai peluang untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan yang lebih baik dalam sistem internasional, namun ia memperingatkan bahwa hal ini hanya dapat terwujud melalui reformasi struktural.
Di antara reformasi yang dianggap penting, ia menyoroti perlunya meninjau kembali komposisi dan fungsi Dewan Keamanan PBB serta memperbarui sistem keuangan internasional Bretton Woods yang dibentuk pada tahun 1944.
Empat prioritas untuk pertumbuhan inklusif
Ia juga memaparkan empat bidang prioritas untuk mendorong apa yang ia sebut sebagai pertumbuhan global yang inklusif yaitu, keuangan, teknologi, keadilan iklim, dan perdamaian.
Terkait bidang keuangan, ia menekankan bahwa negara-negara berkembang membutuhkan dukungan internasional yang masif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Terkait hal ini, ia mendorong transformasi bank pembangunan multilateral yang, menurut Sekretaris Jenderal, harus menjadi “lebih besar, lebih baik, dan lebih ambisius.”
Mengenai Kecerdasan Buatan (AI), António Guterres menyatakan kekhawatirannya atas pemusatan manfaat dan kekuatan teknologi pada segelintir perusahaan dan negara.
“Kekuatannya berada di tangan segelintir perusahaan di beberapa negara,” ujarnya, seraya memperingatkan bahwa tanpa mekanisme pengendalian dan tata kelola yang memadai, kesenjangan AI akan memperparah ketimpangan lainnya—baik terkait pendapatan, peluang, keamanan, maupun kedaulatan.
Bagi Sekretaris Jenderal, memastikan akses yang lebih seimbang terhadap manfaat AI telah menjadi isu sentral bagi pembangunan dan kedaulatan negara.
Iklim termasuk tantangan utama
Krisis iklim menjadi tema sentral lainnya dalam pidato tersebut. António Guterres menggunakan bahasa yang sangat tegas untuk menggambarkan risiko yang terkait dengan pemanasan global.
“Panas yang menyengat, mencairnya gletser secara dahsyat, kebakaran hutan hebat, dan banjir yang membawa bencana hanyalah permulaan,” jelasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa fenomena El Niño yang kuat dapat memperparah kondisi iklim, di saat dunia sedang mendekati batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.
Pemimpin tersebut mendesak negara-negara yang lebih kaya untuk memenuhi komitmen keuangan mereka, termasuk memobilisasi dana sebesar 300 miliar dolar AS setiap tahun, meningkatkan pendanaan untuk adaptasi iklim, serta memberikan dukungan yang lebih besar guna mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.
Sekretaris Jenderal juga mengkritik praktik eksploitasi mineral kritis dan menyerukan pendekatan yang lebih adil serta berkelanjutan.
Reformasi sebagai tanggung jawab bersama
Di akhir sambutannya, António Guterres menyatakan bahwa reformasi sistem multilateral harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan sebagai konsesi yang diberikan oleh kekuatan-kekuatan yang ada saat ini.
“Seiring langkah kita yang tak terelakkan menuju dunia multipolar, semua negara harus berupaya memperkuat dan melindungi sistem multilateral yang bermanfaat bagi semua pihak, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai intinya,” tegasnya.
Pesan Sekretaris Jenderal ini disampaikan di tengah meningkatnya pengaruh negara-negara dengan ekonomi berkembang serta adanya tekanan untuk menyesuaikan berbagai lembaga internasional utama dengan realitas baru kekuatan ekonomi dan geopolitik global.
Perlu dicatat bahwa BRICS muncul sebagai konsep ekonomi pada tahun 2001 dan memantapkan posisinya sebagai kelompok politik-diplomatik antara tahun 2006 hingga 2009, dengan tujuan memperkuat pengaruh negara-negara berkembang dalam tata kelola global.
Tim TATOLI
