DILI, 19 Desember 2025 (TATOLI)—Pemerintah Timor-Leste menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam Konferensi Negara-Negara Pihak ke-11 (Conference of the States Parties/COSP11) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Korupsi yang digelar di Doha, Qatar, pada 15–19 Desember 2025.
Timor-Leste diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito dos Santos Freitas, bersama delegasi nasional yang turut ambil bagian dalam rangkaian pertemuan pleno, dialog tingkat tinggi, serta berbagai acara sampingan yang membahas penguatan kerja sama internasional dalam memerangi korupsi.
Dalam siaran pers resmi yang diakses Tatoli dari Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama (MNEC) dijelaskan, Konferensi tersebut mengusung tema “Membentuk Integritas Masa Depan” dan diselenggarakan oleh Negara Qatar bekerja sama dengan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).
COSP11 mempertemukan Negara-Negara Pihak, penandatangan Konvensi, negara pengamat, organisasi internasional, masyarakat sipil, serta para pakar untuk menilai kemajuan implementasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta mengadopsi resolusi yang akan menjadi panduan prioritas global dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sesi pembukaan konferensi diresmikan oleh Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani. Pada kesempatan tersebut, Ketua Konferensi yang akan mengakhiri masa jabatannya, Christine Cline, secara resmi menyerahkan kepresidenan konferensi kepada Pemerintah Qatar untuk memimpin pelaksanaan COSP11.
Dalam pesan video yang disampaikan pada pembukaan konferensi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, menyerukan pemanfaatan teknologi baru dalam memerangi korupsi, kejahatan terorganisir, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Ia menegaskan bahwa korupsi bukanlah kejahatan tanpa korban karena berdampak langsung pada meningkatnya konflik, ketidaksetaraan, serta berkurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi umat manusia dan lingkungan.
Dilain pihak, Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Annalena Baerbock, dalam pernyataannya juga menekankan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara dan pemangku kepentingan, demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Mencegah dan memberantas korupsi adalah tugas bersama. Kita berhutang budi kepada mereka yang menawarkan pekerjaan kepada kita,” ucapnya.
Sebagai Negara Pihak Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi, Timor-Leste juga diwakili oleh Parlemen Nasional Timor-Leste melalui Anggota Parlemen Virgínia Ana Belo, serta tim dari Komisi Anti-Korupsi yang turut berpartisipasi dalam konferensi tersebut.
Sesi ke-11 COSP PBB ini akan berlangsung hingga 19 Desember 2025, dengan fokus pada penguatan kerja sama internasional dan tindakan kolektif untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan di tingkat global.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
