DILI, 10 Desember 2025 (TATOLI) – Dewan Menteri Timor-Leste menyetujui kerangka kerja sama pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Timor-Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026–2030, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito dos Santos Freitas.
“Kerangka kerja sama ini menetapkan kemitraan strategis yang akan memandu dukungan PBB terhadap prioritas pembangunan nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Strategis 2011–2030, Program Pemerintah Konstitusional IX, dan Agenda 2030,” tulisan hasil laporan Dewan Menteri yang diakses Tatoli, Rabu ini.
Dokumen tersebut merupakan hasil proses konsultasi yang luas dan menetapkan visi bersama untuk membangun negara yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kerja sama ini berfokus pada empat poros utama yaitu :
- Meningkatkan akses ke layanan inklusif bagi seluruh warga
- Mendorong pembangunan ekonomi yang terdiversifikasi
- Memperkuat ketahanan iklim dan infrastruktur untuk menghadapi tantangan perubahan iklim
- Mengonsolidasikan tata kelola demokrasi, termasuk transparansi dan partisipasi publik.
Selain itu, poros-poros ini juga mengintegrasikan prioritas lintas sektoral, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, inklusi penyandang disabilitas, serta prinsip tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Kerangka kerja sama ini juga bertujuan mendukung persiapan Timor-Leste untuk bergabung dengan ASEAN, memperkuat daya saing ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan sistem perlindungan serta ketahanan sosial.
Implementasinya akan dilakukan melalui mekanisme koordinasi bersama antara Pemerintah dan PBB, guna memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dan melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan yang dicapai.
Langkah ini menegaskan komitmen Timor-Leste untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi masa depan, sambil memperkuat hubungan strategis dengan komunitas internasional.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
