DILI, 22 Juli 2026 (TATOLI) – Negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan akan meninjau secara komprehensif pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC) yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut sejak kudeta militer terhadap pemerintah terpilih di Myanmar pada 2021.
Konsultasi Informal mengenai Implementasi Konsensus Lima Poin itu dibahas oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam Pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) di Manila, Filipina, Selasa (21/07/2026).
Melansir laman Kementerian Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEC), disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Republik Demokratik Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas didampingi Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Rangel, juga turut serta dalam pertemuan pembahasan mengenai Implementasi Konsensus Lima Poin tersebut.
Berita terkait : TL unjuk solidaritas kepada ASEAN tentang eskalasi konflik di Myanmar
Konsultasi tersebut memberikan kesempatan bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk bertukar pandangan mengenai situasi yang terus berkembang di Myanmar serta meninjau upaya-upaya untuk memajukan pelaksanaan Konsensus Lima Poin.

Melanjutkan konsultasi informal yang baru-baru ini diselenggarakan di Bangkok, pembahasan difokuskan pada bantuan kemanusiaan, pengurangan permusuhan, penguatan keterlibatan ASEAN dengan Myanmar, serta penjajakan pendekatan praktis untuk menilai kemajuan pelaksanaan Konsensus Lima Poin.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga membahas usulan mengenai mekanisme Utusan Khusus ASEAN untuk jangka panjang, dengan tujuan memastikan keberlanjutan dan efektivitas yang lebih baik dalam keterlibatan ASEAN.
Menteri Bendito sendiri menegaskan kembali dukungan kuat Timor-Leste terhadap upaya kolektif ASEAN untuk memfasilitasi penyelesaian damai atas krisis tersebut, yang dipimpin dan didorong oleh Myanmar.
Ia menggarisbawahi pentingnya dialog, bantuan kemanusiaan, dan implementasi penuh Konsensus Lima Poin, serta menekankan bahwa persatuan, sentralitas, dan keterlibatan konstruktif ASEAN tetap menjadi hal mendasar dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran yang langgeng bagi rakyat Myanmar dan seluruh kawasan.
Lima Poin Konsensus ASEAN soal Myanmar disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 24 April 2021 atau kurang dari 2 bulan setelah junta militer Myanmar mengudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada tanggal 1 Februari 2021.
Berita terkait : Upayakan perdamaian, ASEAN lanjutkan dialog intensif dengan Myanmar
Sementara itu, melansir laman ASEAN, isi Lima Poin Konsensus yaitu :
- Penghentian Kekerasan : Meminta agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan semua pihak menahan diri sepenuhnya
- Dialog Konstruktif: Memulai dialog yang membangun di antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai
- Mediasi Utusan Khusus: Menunjuk utusan khusus Ketua ASEAN untuk memfasilitasi proses mediasi dialog
- Bantuan Kemanusiaan: Memberikan bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui lembaga-lembaga terkait ASEAN
- Kunjungan Utusan Khusus: Mengizinkan utusan khusus dan delegasi berkunjung ke Myanmar untuk menemui semua pihak terkait
Tim TATOLI




