DILI, 12 April 2025 (TATOLI)—Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-VI Kelompok tujuh plus (g7+) yang berlangsung di Dili, Timor-Leste, Kepulauan Solomon terpilih sebagai Ketua organisasi, dengan Wakil dijabat oleh perwakilan dari Republik Kongo dan Liberia.
Sekretaris Jenderal g7+, Helder da Costa, menyampaikan hal ini melalui konferensi pers yang digelar di Hotel Palm Spring, Fatuhada.
Ia menegaskan bahwa pemilihan ini merupakan tonggak penting dalam g7+, yang terdiri dari negara-negara yang terkena dampak konflik yang disatukan oleh visi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di negara mereka dan di seluruh dunia.
“Diskusi dalam pertemuan kali ini, kita telah sepakat bahwa kepemimpinan g7+ akan dipegang oleh Kepulauan Solomon, dengan dukungan dua wakil ketua, yaitu Republik Kongo dan Liberia. Kepemimpinan ini akan dimulai secara resmi pada 1 Januari 2026,” kata Helder da Costa, Sabtu ini.
Berita terkait : PBB apresiasi peran strategis g7+ dan soroti lima agenda penting untuk perdamaian global
Dijelaskan bahwa pemilihan kali ini berbeda dari sebelumnya karena untuk pertama kalinya ditetapkan dua wakil ketua. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan diplomasi g7+, mengingat mayoritas anggota berasal dari benua Afrika.
“Negara-negara Afrika merupakan kelompok terbesar dalam g7+. Dari 20 negara anggota, 14 berasal dari Afrika, sisanya dari Asia, Pasifik, dan Karibia. Maka dari itu, peran wakil ketua ini sangat penting untuk memastikan representasi dan partisipasi yang lebih kuat dalam forum-forum internasional,” katanya.
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Kepulauan Solomon yang terpilih sebagai Ketua g7+, Peter Shanel Agovaka, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat solidaritas antarnegara anggota serta memperjuangkan kepentingan bersama dalam forum global.
“Ketika negara-negara berbicara dengan satu suara, itu mencerminkan tekad untuk bekerja sama menuju masa depan yang lebih kuat, damai, dan bersatu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan bukan merupakan perubahan paradigma, melainkan kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun bersama. Ia juga memastikan bahwa g7+ akan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Kami akan terus mengadvokasi perdamaian, pembangunan negara, ketahanan, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan untuk rakyat kami,” katanya.
Agovaka menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kepulauan Solomon sebagai ketua baru, dan berjanji akan menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Adapun tantangan utama yang dihadapi negara-negara g7+, seperti menjaga persatuan, menghadapi dampak perubahan iklim, dan mencegah kembalinya konflik di negara-negara yang rentan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Sierra Leone, Kenyeh Barlay, yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua g7+ pada 31 Desember 2025, mencatat bahwa selama kepemimpinan negaranya, g7+ telah memainkan peran penting dalam advokasi global.
“Kami telah berbagi pengalaman antarnegara, berdiskusi mengenai kerentanan, dan melakukan advokasi besar, khususnya dalam dua tahun terakhir ini,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kontribusi g7+ dalam isu perubahan iklim dan reformasi sistem keuangan global, guna memberikan perhatian khusus kepada negara-negara terdampak konflik.
Pertemuan Tingkat Menteri ke-VI g7+ diselenggarakan pada 11–12 April 2025 di Dili, Timor-Leste. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 13 negara anggota, dimana enam negara lainnya tidak dapat hadir.
Timor-Leste sebagai tuan rumah dan negara pendiri g7+, berperan penuh dalam memfasilitasi jalannya pertemuan organisasi antar pemerintah ini.
Agenda utama pertemuan adalah meninjau pencapaian g7+ selama 15 tahun terakhir dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh negara-negara anggota.
Selain itu, pertemuan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dalam membangun ketahanan dan mencegah konflik di masa depan.
g7+ terdiri dari 20 negara anggota yang terkena dampak konflik dan kerapuhan mulai dari Asia, Afrika, Pasifik, dan Karibia.
Negara yang tergabung dalam organisasi antar pemerintah ini terdiri dari Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Chad, Kepulauan Komoro, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Republik Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Liberia, Papua Nugini, São Tome e Príncipe, Sierra Leone, Kepulauan Salomon, Republik Federal Somalia, Sudan Selatan, Timor-Leste, Togo dan Yaman.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Julia Chatarina
