DILI, 27 januari 2025 (TATOLI)– Komisi C Parlemen Nasional (PN) yang menangani Keuangan Publik menyampaikan 20 rekomendasi kepada Pemerintah tentang Rekening Kas Umum Negara (KUN) Tahun 2023.
Ke- 20 rekomendasi yang diberikan Komisi C PN kepada Pemerintah adalah sebagai berikut :
- Lengkapi sistem akuntansi berbasis kas yang saat ini digunakan oleh entitas sektor publik administratif, dengan memulai persiapan dan penyajian laporan keuangan Negara dan optik akuntansi, termasuk rencana akuntansi kepatuhan standar internasional (ISPAS) yang komprehensif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang saat ini digunakan oleh pemerintah
- Memastikan penyertaan inklusi melengkapi pelaksanaan anggaran jaminan sosial dan entitas publik lainnya yang sampai sekarang dikecualikan dari rekening kas umum Negara di dalam status laporan konsolidasi keuangan Negara
- Kesalahan konsolidasi keuangan harus dikoreksi, seperti yang tercatat dalam penyelesaian saldo kas dan Pendapatan Otoritas Perminyakan dan Mineral Nasional (ANPM) pada tahun 2023 dengan tujuan untuk menambah kepatuhan dalam laporan keuangan yang terkonsolidasi
- Memperbaiki proses perencanaan anggaran tahunan, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah direvisi dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang realistis.
- Tentukan persentase pengeluaran berulang dan modal yang dibiayai dari transfer dana perminyakan dan berkontribusi pada transparansi yang lebih besar
- Melaksanakan dan mempublikasikan kepada PN penilaian dampak yang terperinci mengenai proyek-proyek investasi yang dibiayai oleh dana yang ditransfer dari Dana Perminyakan
- Memperkuat sistem audit internal negara agar pengelolaan keuangan dan anggaran dapat dipantau dan dievaluasi dengan baik dan tepat waktu
- Mencatat dan melaporkan secara transparan penambahan anggaran dan jaminan yang diberikan oleh Pemerintah atas nama Negara saat ini, rincian entitas penerima manfaat dan alasan kegagalan untuk melakukan pembayaran tepat waktu
- Merancang dan memperkenalkan indikator kinerja yang lebih jelas untuk memantau efisiensi program-program pemerintah
- Meninjau dan menyelaraskan kriteria perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil negara, menghindari perubahan sistematis antar program selama periode pelaksanaan anggaran
- Menstimulasi pengumpulan pendapatan domestik dan mendiversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Perminyakan dan menjaga keberlanjutan jangka panjangnya
- Menghindari dilakukannya perubahan pada laporan keuangan tanpa justifikasi yang tepat, untuk mengurangi ketidakkonsistenan data yang diungkapkan yang telah banyak dikritik oleh Chamber of Auditors (Kamar Auditor)
- Menerapkan mekanisme kontrol atas saldo kas yang dilaporkan dalam Rekening Kas Umum Negara untuk memastikan keakuratannya
- Memastikan kriteria transfer publik antar sub-sektor konsisten dengan kepentingan publik
- Memperkuat pengelolaan proyek infrastruktur, memantau dan mengevaluasinya secara terus menerus, terutama dalam hal penggunaan sumber daya publik, memastikan kepatuhan terhadap waktu dan menjamin kualitasnya
- Menjaga nilai-nilai publik dalam anggaran dan akuntansi negara secara umum serta tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan
- Memprioritaskan efisiensi anggaran, mengarahkan sumber daya publik ke bidang-bidang yang memberikan dampak sosial dan keuntungan ekonomi yang lebih besar
- Menerbitkan laporan-laporan keuangan yang terperinci mengenai pelaksanaan semua dana, termasuk Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Memperbaiki dan melaporkan utang publik, termasuk periode amortisasi dan bertanggung jawab atas biaya pengelolaan utang
- Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dana cadangan jaminan sosial, dan melindungi keuangan dari investasi yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara.
Komisi C PN telah mendengarkan pendapat yang baik secara keseluruhan dari Chamber of Auditors (Kamar Auditor) dan menganggap bahwa Rekening KUN tahun 2023 mewakili secara umum dan bentuk yang memadai untuk pelaksanaan anggaran tahun 2023, dan sepenuhnya menjamin cadangan yang ditempatkan oleh Chamber of Auditors untuk Rekening KUN tahun 2023.
Oleh karena itu, tanpa mengurangi pertimbangan dan rekomendasi pendapat yang disampaikan dan dengan mengacu pada Rekening KUN tahun 2023 yang disampaikan oleh Chamber of Auditors, maka Komisi C PN bidang Keuangan Publik mempertimbangkan untuk memenuhi persyaratan konstitusi dan peraturan yang memadai untuk perdebatan dan pemungutan suara mengenai Rekening KUN tahun 2023 yang akan digelar dalam sidang pleno PN.
Dalam laman kamus.hukum.com yang diakses Tatoli menyebutkan, Rekening Kas Umum Negara, atau disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
Reporter : Nelson de Sousa (Penerjemah : Armandina Moniz)
Editor : Julia Chatarina