DILI, 22 agustus 2023 (TATOLI)— Parlemen Nasional (PN) hari ini mulai menggelar sesi debat umum pada usulan Revisi Anggaran tahun 2023 dengan Pemerintah Konstitusional ke-IX. Sesi debat digelar di ruang sidang Pleno Parlemen Nasional, selasa ini.
Berdasarkan agenda yang diakses Tatoli dari Parlemen, menjelaskan debat dan pemungutan suara dalam sesi debat umum untuk tiga paket yang bersifat urgensi berdasarkan proposal aturan pemerintah No. 1/VI(1a), pada perubahan pertama atas proposal aturan pemerintah No.15/2022, 21 desember. Selanjutnya, pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, dan aturan pemerintah No. 2/2022 tanggal 10 februari, dengan Kerangka APBN dan Pengelolaan Keuangan Publik, serta pada perubahan kedua aturan pemerintah No. 8/2008 tanggal 30 Juni, tentang undang-undang Perpajakan.
Dalam sesi debat usulan Revisi Anggaran 2023 tersebut Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão mengatakan, sistem keuangan sejak di Pemerintahan ke-IV hingga saat ini, harus di perkuat lagi, karena sistem keuangan ini mengalami banyak perubahan, sehingga melanggar prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik.
“Dengan usulan Revisi Anggaran, total biaya pengeluaran sebesar $1.771.867.112, yang diperoleh dari pendapatan domestik, dan Pendapatan Berkelanjutan. Karena itu, kami juga mengurangi jumlah transfer dari Dana Perminyakan dari $1.346.090.000 menjadi $1.208.194.889,” kata PM Xanana Gusmão pada dalam sesi debat umum di Parlemen Nasional Dili, selasa ini.
Dijelaskan, revisi anggaran pada administrasi pusat senilai $1.633.000.000. Sementara, untuk dana Jaminan Sosial tidak termasuk dari Dana Cadangan senilai $130.965.306 (dari total konsolidasi, sebesar $75.860.306 yang merupakan saldo Jaminan Sosial yang diterima dari transfer administrasi pusat, agar tidak terjadi penghitungan ganda atau, dua kali). Sedangkan, dana untuk Wilayah Administratif Spesial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) memperoleh perkiraan sebesar $83.762.112.
“Pemerintah ke-IX berkomitmen sepenuhnya dengan kebijakan politik, akan membawa pembangunan ekonomi negara, serta mengelola pengeluaran dan pendapatan kita dengan cara yang cermat dan efisien, untuk memulihkan kepercayaan bukan hanya dari rakyat negara kita, tetapi juga dari para investor,” tegas Xanana.
Xanana menegaskan bahwa, Pemerintah Konstitusional ke-IX mengajukan usulan revisi Anggaran tahun 2023 dengan perubahan untuk menyelaraskan sistem keuangan yang saat ini dianggap melanggar pengelolaan keuangan publik.
Dalam debat itu Perdana Menteri Xanana juga mengatakan bahwa dalam usulan Revisi anggaran 2023, akan membiayai lima kategori, dan sub program.
“Pemerintah ke-IX akan menjalankan kembali norma-norma sebelumnya, dengan hanya dengan membiayai lima kategori yang diperlukan yaitu, Gaji, Barang dan Jasa, Modal Kecil, Transfer Publik, dan dana pengembangan modal. Namun, meskipun usulan Revisi Anggaran 2023 ini, Pemerintah ke-IX akan terus menjalankan sub-program yang sedang berlangsung, karena sangat sulit untuk mengubah semuanya sekarang,” kata Xanana Gusmão.
Menurutnya, dengan berbagai faktor sehingga Pemerintah ke-IX mengubah banyak peraturan dalam usulan revisi anggaran tersebut, salah satunya, Portal de Transparência de Timor-Leste (Portal Transparansi Timor Leste) tidak menunjukkan informasi lengkap tentang anggaran dan perencanaan.
“Hanya pada tahun berikutnya, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, kami akan menjalankan kembali sistem keuangan sebelumnya yang lebih baik lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Parlemen Maria Rangel dari Fraksi FRETILIN, mengutarkan bahwa, usulan revisi anggaran tersebut pemerintah ke-IX mengurangi banyak biaya APBN 2023, yang telah disetujui oleh Pemerintahan ke-VIII.
“Dalam mengurangi biaya, kita juga harus melihat apa yang pemerintah sebelumnya telah lakukan, misalnya dalam intervensi Perdana Menteri Xanana mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan menghentikan beberapa kontrak yang telah disetujui pemerintah ke-VIII. Maka ini dapat berdampak pada perjanjian kontrak dengan Perusahaan yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, menurut Anggota Parlemen, Luis Roberto dari Fraksi KHUNTO, mengatakan, undang-undang perpajakan dengan mengurangi biaya pajak untuk minuman manis dan lainnya dari 5% menjadi 2,5%, harus perketat agar tidak adanya penjualan secara ilegal.
“Saya ingin menyampaikan kepada Perdana Menteri Xanana dan semua anggota Pemerintahnya, dampak besar di Timor-Leste yaitu, pasar gelap biasa disebut ilegal, paling banyak di Timor-Leste, dan itu harus diawasi secara maksimal karena inilah yang berdampak pada investor domestik,” jelasnya.
Sesi debat umum usulan Revisi Anggaran tahun 2023 akan berlangsung satu hari, dan dilanjutkan dengan debat proposal usulan revisi anggaran 2023 dalam sesi khusus yang akan digelar pada 23-24 agustus 2023. Dalam debat sesi khusus akan dibahas lebih spesifik pada setiap bab dalam aturan hukum tersebut.
Usulan revisi anggaran tahun 2023 dengan total $1,7 miliar. Usulan revisi anggaran tersebut dengan karakter urgensi berdasarkan rencana dan keperluan yang telah pemerintah tetapkan.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
