DILI, 29 mei 2023 (TATOLI)– Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (CFP -portugis), Faustino Cardoso Gomes menegaskan bahwa dengan adanya pergantian Pemerintahan yang akan berlangsung pada akhir Juni 2023 akan berdampak langsung pada rancangan usulan aturan tentang batas usia kerja pegawai yang tidak dapat dilanjutkan.
“Batas waktu Pemerintahan konstitusi ke-VIII yang sangat pendek ini akan sangat sulit. Kita tunggu keputusan Pemerintahan ke-IX untuk dilanjutkan tetapi harus dimulai dari awal, karena jika sebuah usulan rancangan belum disahkan maka disebut kadaluwarsa atau sudah melewati masa berlaku,” ungkap Faustino Cardoso Gomes di Kementerian Keuangan, senin ini.
Sebelumnya pada 6 juli 2022, Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri, menyetujui rancangan usulan aturan yang diajukan Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhães tentang penetapan batasan usia kerja pada pegawai negeri dan pegawai administrasi publik.
Berita terkait : Pemerintah setujui rancangan usulan aturan tentang batas usai kerja pegawai
Rancangan usulan aturan tersebut untuk meminta persetujuan Parlemen Nasional agar pemerintah dapat mengeksekusi aturan tentang batasan usia hubungan kerja untuk pegawai negeri dan pegawai administrasi publik.
Faustino Cardoso mengatakan pihaknya telah mengajukan satu pasal pada rancangan usulan aturan pemerintah tentang reformasi. Dimana, bunyi pasal itu menyatakan, pegawai negeri dan pegawai administrasi publik yang telah berusia 60 tahun harus direformasi.
Ia berharap Pemerintah dan Parlamen Nasional yang baru mampu untuk memberikan prioritas pada reformasi pegawai agar bisa mempekerjakan kaum muda baru dan institusi Pemerintah memiliki nuansa baru.
“10% dari total Pegawai Negeri Sipil kita sudah mencapai usia batas kerja atau melebihi 60 tahun dan ini harusnya sudah mendapatkan dana pensiun mereka agar bia merekrut kembali pegawai muda baru,” katanya.
Ketua CFP itu pun meyakini dengan adanya PNS muda maka akan mendukung proses aksesi Timor-Leste ke ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang mengharuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kita tidak memungkiri kualitas para PNS kita yang sudah lebih dari 60 tahun tetapi seperti yang kita ketahui jika bertambah usia juga akan berdampak pada kesehatan dan serta pekerjaan setiap hari,” ucapnya.
Disebutkan PNS dan Lembaga Administrasi Publik yang terdaftar di CFP berjumlah lebih dari 36.000, tetapi jika digabungkan dengan sektor publik lainnya seperti PNTL (Kepolisian Nasional Timor Leste), F-FDTL (Pasukan Pertahanan Bersenjata Timor-Leste), aparat penegak hukum dan lainnya berjumlah lebih dari 50.000.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
