Top

Persiapan Keketuaan ASEAN 2029, Pemerintah TL akan rehabilitasi sembilan ruas jalan di Dili

Para pekerja sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan raya disalah satu area di Dili. Foto Dokumen TATOLI/ Antonio Daciparu

DILI, 28 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri menyetujui rancangan Dekreit Undang-Undang (UU) tentang Rezim Khusus Pengadaan untuk Pembangunan Infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas dan merehabilitasi ruas jalan di Kota Dili, sebagai bagian dari persiapan menjadi Ketua ASEAN pada 2029.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Menteri yang berlangsung di Istana Pemerintah, Dili, Rabu (28/10), berdasarkan rancangan yang diajukan Menteri Pekerjaan Umum, Samuel Marçal.

Peraturan tersebut menetapkan mekanisme khusus pengadaan barang dan jasa untuk menyederhanakan prosedur pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas di ibu kota, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum dimulainya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Keketuaan Timor-Leste di ASEAN pada 2029.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan melaksanakan rehabilitasi pada sembilan ruas jalan dan jaringan jalan perkotaan di Dili, termasuk perbaikan infrastruktur jalan raya, jalur pejalan kaki, serta ruang publik.

Selain rehabilitasi jalan, proyek tersebut juga mencakup penggantian jaringan listrik publik yang saat ini menggunakan kabel udara menjadi sistem jaringan bawah tanah.

Pemerintah juga merencanakan pemasangan maupun persiapan instalasi infrastruktur publik untuk sistem sanitasi, penyediaan air bersih, dan jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tercakup dalam proyek rehabilitasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, dekret tersebut memungkinkan penggunaan prosedur permintaan penawaran harga maupun penunjukan langsung, tanpa bergantung pada nilai kontrak.

Meski demikian, pelaksanaan pengadaan tetap harus mematuhi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku terkait pengadaan publik serta penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan proyek rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum bersama perusahaan-perusahaan publik yang berada di bawah pengawasannya.

Sementara itu, Komisi Nasional Pengadaan (Comissão Nacional de Aprovisionamento/CNA, I.P.) akan bertanggung jawab menjalankan prosedur pengadaan untuk proyek-proyek tersebut.

Adapun Badan Pembangunan Nasional (Agência de Desenvolvimento Nacional/ADN, I.P.) tetap menjalankan kewenangannya dalam melakukan verifikasi teknis dan keuangan serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penerapan mekanisme pengadaan khusus ini, pemerintah berupaya memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur prioritas dapat dilaksanakan sesuai jadwal dalam rangka mempersiapkan Dili sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan terkait Keketuaan ASEAN 2029.

Selain mendukung kesiapan Timor-Leste dalam menjalankan tanggung jawab regional tersebut, proyek rehabilitasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, memperbaiki penataan ruang perkotaan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik di ibu kota. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

Publisidade

Leave a Reply

Latest Post

error: Content is protected !!