Timor-Leste perkuat kesiapsiagaan hadapi El Niño dan ancaman Tsunami

DILI, 28 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Niño pada periode 2026–2027, termasuk ancaman kekeringan dan krisis air bersih, sekaligus mengembangkan sistem peringatan dini tsunami melalui kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia.

Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan Forum Monsun ke-12 dan Persiapan El Niño 2026–2027 yang diselenggarakan di aula Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MTK), Dili, dengan melibatkan otoritas terkait untuk memperkuat penyebaran informasi iklim dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

Direktur Nasional Meteorologi dan Geofisika (DNMG), Terêncio Fernandes Moniz, mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan kerja sama dengan BMKG Indonesia dalam penyusunan Peta Jalan Nasional Sistem Peringatan Dini Tsunami.

“Kami baru saja melaksanakan kegiatan di bidang meteorologi melalui kerja sama dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)  Indonesia mengenai Peta Jalan Nasional untuk sistem peringatan dini tsunami yang telah kami selesaikan,” kata Terêncio Fernandes Moniz.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan tingkat nasional tersebut bertujuan mempersiapkan rencana aksi nasional, terutama terkait pengembangan mekanisme peringatan dini tsunami yang hingga kini belum dimiliki Timor-Leste sebagai sebuah sistem yang memadai.

Menurutnya, melalui serangkaian pertemuan dengan para mitra dan konsultan, pemerintah sedang menghimpun berbagai informasi serta rekomendasi teknis yang akan dituangkan dalam laporan untuk disampaikan kepada kementerian terkait.

“Melalui pertemuan ini, seluruh informasi dari para mitra dan konsultan akan dirampungkan dalam sebuah laporan, kemudian disampaikan kepada kementerian,” jelasnya.

Terêncio menambahkan bahwa setelah laporan tersebut diselesaikan, DNMG akan melaksanakan kegiatan lanjutan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan otoritas munisipal di seluruh wilayah Timor-Leste.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional dengan mengambil pelajaran dari berbagai bencana alam yang pernah terjadi di kawasan, termasuk peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Flores, Indonesia.

“Kita telah belajar dari bencana alam yang terjadi di Flores. Hal ini menjadi referensi penting bagi kebijakan kementerian untuk membangun sistem yang memadai guna melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak tsunami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Otoritas Kotamadya Manatuto, Luís Inácio Henriques Fernandes, mengungkapkan bahwa wilayahnya mulai menghadapi tantangan ketersediaan air bersih akibat musim kemarau panjang, terutama di kawasan yang bergantung pada sumber mata air.

Ia mengatakan partisipasi pemerintah munisipal dalam forum tersebut sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan kondisi iklim dan potensi dampak El Niño.

“Bagi kami, ini merupakan partisipasi pertama dalam forum tersebut. Informasi mengenai El Niño dan musim kemarau panjang sangat penting agar pemerintah munisipal dapat meneruskannya kepada para pemimpin komunitas dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, penyebaran informasi iklim yang tepat juga diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman dan kepanikan masyarakat dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Luís menjelaskan bahwa musim kemarau berkepanjangan telah menyebabkan sejumlah sumber air mulai berkurang, sehingga pemerintah munisipal mengambil langkah antisipatif melalui koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran.

“Ketika musim kemarau panjang terjadi, kami mulai menghadapi masalah air bersih karena sumber mata air mulai mengering. Saat ini kami bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran untuk mengerahkan kendaraan tangki dalam mendistribusikan air kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah pesisir, termasuk Behau dan Fatumetan, menghadapi tantangan dalam memperoleh pasokan air yang mencukupi.

Sebagian warga bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi ini menjadi beban bagi masyarakat karena sebagian pendapatan mereka yang terbatas harus digunakan untuk membeli air. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah suku untuk membantu masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air,” ujarnya.

Selain kebutuhan konsumsi rumah tangga, Luís juga menyoroti dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, terutama bagi petani yang bergantung pada curah hujan.

Menurutnya, lahan persawahan di Manatuto relatif masih terbantu oleh ketersediaan air sungai dan perbaikan jaringan irigasi. Namun, petani yang mengandalkan sistem pertanian tadah hujan menghadapi kesulitan lebih besar.

Ia menjelaskan bahwa petani jagung dan kacang-kacangan merupakan kelompok yang rentan terdampak kemarau panjang karena kegiatan pertanian mereka sangat bergantung pada ketersediaan air hujan.

“Untuk persawahan, persoalan utama adalah irigasi yang saat ini mulai membaik melalui rehabilitasi. Namun, bagi petani ladang, ketika kemarau panjang terjadi, mereka mengalami kesulitan menanam jagung dan kacang-kacangan karena kekurangan hujan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipatif melalui penyesuaian kegiatan pertanian dan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air.

Pemerintah siapkan sumur bor untuk menjaga pasokan air

Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Otoritas Manatuto juga memanfaatkan fasilitas sumur bor yang tersedia untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Luís mengungkapkan bahwa terdapat satu sumber mata air yang telah mengering, sementara sejumlah sumur bor masih dapat digunakan sebagai sumber pasokan alternatif.

Ia menjelaskan bahwa di wilayah Behau terdapat sekitar dua hingga tiga sumur bor, termasuk fasilitas yang dibangun dengan dukungan sebuah yayasan dari China.

Namun, pengoperasian fasilitas tersebut memerlukan pengelolaan bersama antara masyarakat dan otoritas lokal, terutama untuk memastikan ketersediaan listrik bagi pompa air serta pemeliharaan peralatan.

“Sumur bor membutuhkan listrik untuk mengoperasikan pompa. Karena itu, masyarakat perlu mengatur pengelolaannya bersama agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Luís mengatakan bahwa jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, pemerintah munisipal akan mendorong pengelolaan bersama oleh masyarakat, termasuk pengaturan kontribusi biaya listrik untuk menjaga operasional pompa air.

Ia menambahkan bahwa sumur bor tersebut berada di kawasan Behau, bukan di pusat Kota Manatuto, sedangkan masyarakat di Fatumetan mulai mengalami kesulitan akibat berkurangnya pasokan air.

Melalui Forum Monsun ke-12 dan Persiapan El Niño 2026–2027, pemerintah berharap koordinasi antara lembaga meteorologi, otoritas munisipal, dan masyarakat dapat diperkuat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana alam di Timor-Leste. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz