Timor-Leste bersama São Tomé Príncipe perkuat kerja sama lawan kejahatan penipuan online

DILI, 27 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste dan São Tomé e Príncipe menyerukan penguatan kerja sama hukum dan peradilan internasional untuk memberantas penipuan online serta berbagai bentuk kejahatan digital lintas negara, terutama melalui peningkatan kapasitas penyelidikan, pertukaran bukti digital, dan perlindungan terhadap korban.

Seruan tersebut disampaikan Menteri Kehakiman Timor-Leste, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, dan Menteri Kehakiman, Urusan Parlemen dan Hak-Hak Perempuan São Tomé e Príncipe, Vera Gomes Cravid, dalam Konferensi Menteri Kehakiman Negara-Negara Berbahasa Portugis (CMJPLOP) ke-19 yang berlangsung di Hotel Palm Spring, Dili, Selasa (27/10).

Konferensi tersebut mengangkat tema “Memerangi Penipuan Online: Perlindungan Warga Negara dan Kerja Sama Hukum Internasional dalam Menghadapi Bentuk Baru Kejahatan Transnasional”, dengan melibatkan perwakilan negara-negara anggota Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP).

Dalam sambutannya, Menteri Sérgio Hornai memperingatkan adanya indikasi perdagangan manusia yang berkaitan dengan praktik penipuan online di Timor-Leste, termasuk perekrutan tenaga kerja melalui informasi palsu dan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan kegiatan ilegal.

“Kita harus mencegah pembentukan dan perluasan jaringan-jaringan ini serta memperkuat kapasitas lembaga negara untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, dan kerja sama,” kata Sérgio Hornai.

Menurutnya, perkembangan kejahatan digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga mengancam keamanan individu dan keberlangsungan aktivitas usaha.

“Sebuah pesan yang menyesatkan dapat menyebabkan satu keluarga kehilangan seluruh tabungannya. Namun, penipuan semacam ini juga merugikan perusahaan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa karakter kejahatan digital yang melintasi batas negara menuntut respons bersama melalui penguatan kerja sama hukum internasional, peningkatan koordinasi antarotoritas, serta kemampuan mengumpulkan dan menjaga bukti elektronik secara tepat waktu.

Menteri Sérgio berharap konferensi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku, menyelidiki tindak pidana, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital.

Sementara itu, Menteri Kehakiman São Tomé e Príncipe, Vera Gomes Cravid, menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi kejahatan digital transnasional secara efektif tanpa dukungan kerja sama internasional.

Menurutnya, para pelaku kejahatan memanfaatkan identitas palsu, platform digital yang beroperasi di berbagai yurisdiksi, serta transaksi keuangan lintas negara untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka.

Ia mengidentifikasi sejumlah bentuk kejahatan yang semakin menjadi perhatian, antara lain penipuan keuangan, pencurian identitas, phishing, manipulasi data, dan penipuan melalui rekayasa sosial atau social engineering. 

Perkuat pertukaran bukti digital

Vera Gomes Cravid menilai penguatan mekanisme bantuan hukum timbal balik antarnegara merupakan langkah penting untuk memastikan proses penyelidikan dan penegakan hukum berjalan efektif.

Kerja sama tersebut mencakup bantuan hukum internasional, ekstradisi, pengalihan proses hukum, serta pelacakan pelaku dan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ia juga menyoroti tantangan dalam memperoleh bukti digital yang tersimpan di luar wilayah negara tempat suatu kejahatan terjadi.

“Bagaimana kita dapat memperoleh secara cepat dan sah menurut hukum sebuah bukti yang berada di bawah yurisdiksi negara lain?” tanyanya.

Menurut Vera, tantangan tersebut membutuhkan mekanisme komunikasi yang lebih cepat, aman, dan efisien antara lembaga penegak hukum di negara-negara anggota CPLP.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan kerja sama harus tetap menghormati prinsip negara hukum, prosedur hukum yang berlaku, perlindungan data pribadi, serta hak-hak fundamental setiap individu.

Kedua menteri juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan profesional di sektor kehakiman, khususnya dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran bukti digital agar dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan.

Literasi digital dan perlindungan korban jadi prioritas

Selain penegakan hukum, kedua negara menilai pencegahan dan perlindungan korban harus menjadi bagian utama dari strategi pemberantasan penipuan online.

Vera Gomes Cravid menegaskan bahwa upaya melawan kejahatan digital tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mencakup pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran mengenai risiko penggunaan teknologi digital.

Menurutnya, penguatan literasi digital, penyebaran informasi tentang modus penipuan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko masyarakat menjadi korban.

Sementara itu, Sérgio Hornai kembali menekankan perlunya mencegah aktivitas jaringan kriminal yang memanfaatkan tawaran pekerjaan palsu untuk merekrut dan memaksa individu terlibat dalam tindakan ilegal.

Ia menilai penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan mitra internasional sangat diperlukan untuk mendeteksi serta menangani kejahatan tersebut sejak dini.

Dorong kerja sama CPLP, ASEAN dan mitra internasional

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sérgio Hornai juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama dengan organisasi regional dan mitra internasional, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa, serta negara-negara ASEAN Plus Three, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

Menurutnya, posisi Timor-Leste sebagai bagian dari komunitas negara berbahasa Portugis dan anggota ASEAN dapat membuka peluang lebih luas untuk pertukaran pengalaman, pelatihan tenaga profesional di sektor kehakiman, serta modernisasi pelayanan hukum.

Sementara itu, Vera Gomes Cravid menilai kesamaan bahasa, tradisi hukum, dan hubungan kelembagaan yang dimiliki negara-negara CPLP merupakan modal penting untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Ia mendorong peningkatan pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, pengembangan kapasitas tenaga profesional, serta peninjauan kesesuaian peraturan nasional dengan perkembangan teknologi digital.

Timor-Leste ambil alih kepemimpinan Konferensi Menteri Kehakiman

Konferensi ke-19 tersebut juga menandai peralihan kepemimpinan CMJPLOP dari São Tomé e Príncipe kepada Timor-Leste.

Vera Gomes Cravid menjelaskan bahwa negaranya sebelumnya menerima kepemimpinan konferensi dari Angola pada Konferensi ke-18 yang berlangsung di São Tomé pada 09 April 2024.

Selama masa kepemimpinannya, São Tomé e Príncipe mengusung tema penguatan sistem kenotariatan guna meningkatkan keandalan dan kepastian hukum dokumen di kawasan CPLP.

Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama negara-negara anggota selama masa kepemimpinan tersebut dan berharap Timor-Leste dapat melanjutkan penguatan kerja sama di bidang hukum dan peradilan.

Di sisi lain, Sérgio Hornai menegaskan pentingnya penguatan mekanisme peredaran dan verifikasi dokumen notaris antarnegara, termasuk melalui persiapan aksesi Timor-Leste terhadap Konvensi Apostille.

Konvensi tersebut bertujuan menyederhanakan prosedur autentikasi dokumen publik yang akan digunakan di negara-negara peserta, sehingga dapat mengurangi hambatan administratif dalam penggunaan dokumen resmi di luar negeri.

Menteri Sérgio juga menekankan pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami untuk memperkuat kepastian hukum serta mempermudah penerapannya oleh lembaga negara dan masyarakat.

Melalui konferensi tersebut, Timor-Leste dan negara-negara anggota CPLP diharapkan dapat memperkuat koordinasi hukum internasional, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan, serta mengembangkan langkah bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman penipuan online dan kejahatan transnasional. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz