PM Xanana Gusmão serukan kerja sama CPLP berantas kejahatan penipuan online

DILI, 27 Oktober 2026 (TATOLI) – Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menyerukan penguatan kerja sama hukum dan peradilan internasional antara negara-negara anggota Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) untuk memberantas kejahatan penipuan online, melindungi masyarakat, serta mencegah jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan batas negara untuk menghindari proses hukum.

Seruan tersebut disampaikan Xanana Gusmão saat membuka Konferensi Menteri Kehakiman CPLP ke-19 di Hotel Palm Spring, Dili, Selasa (27/10), yang mengangkat tema “Memerangi Penipuan Online: Perlindungan Warga Negara dan Kerja Sama Hukum Internasional dalam Menghadapi Bentuk Baru Kejahatan Transnasional”.

Konferensi tersebut mempertemukan para perwakilan negara anggota CPLP untuk membahas langkah pencegahan, penguatan sistem hukum, serta mekanisme kerja sama dalam menghadapi kejahatan yang semakin berkembang melalui platform digital.

Dalam sambutannya, Xanana Gusmão menegaskan bahwa penipuan online tidak hanya mengancam keamanan finansial masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan martabat manusia, terutama ketika berkaitan dengan jaringan perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi.

“Di balik sebuah penipuan, terdapat seseorang, keluarga, atau perusahaan yang telah memberikan kepercayaan. Yang dipertaruhkan bisa jadi adalah uang hasil kerja keras dan tabungan selama bertahun-tahun. Bahkan, seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan dapat berakhir dalam situasi eksploitasi,” kata Xanana Gusmão.

Menurutnya, karakter kejahatan digital yang melintasi batas negara menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku dapat beroperasi dari berbagai wilayah, memindahkan dana melalui sistem keuangan internasional, serta menyembunyikan bukti kejahatan di sejumlah negara.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada satu negara pun yang mampu menangani kejahatan transnasional secara efektif tanpa dukungan dan pertukaran informasi dengan negara lain.

“Ketika kegiatan ini diorganisasi dari berbagai negara, tidak ada satu otoritas pun yang memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan. Negara harus siap melindungi, menyelidiki, dan bekerja sama dengan tetap menghormati hukum serta martabat setiap manusia,” tegasnya.

Perdana Menteri juga mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi digital, meningkatnya penggunaan media sosial, dan semakin luasnya pemanfaatan aplikasi pembayaran elektronik memberikan peluang baru bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama memperbesar risiko menjadi korban penipuan.

Ia mencontohkan penawaran pekerjaan melalui pesan singkat maupun platform digital yang berpotensi digunakan jaringan kriminal untuk menjebak korban ke dalam praktik perdagangan manusia.

“Satu transfer uang akibat penipuan dapat menghancurkan hasil kerja keras sepanjang hidup hanya dalam satu menit. Janji pekerjaan yang diterima melalui pesan atau platform digital dapat menjadi pintu masuk perdagangan manusia maupun bentuk eksploitasi serius lainnya,” ungkapnya.

Perkuat koordinasi penegakan hukum antarnegara

Xanana Gusmão menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum yang memungkinkan organisasi kriminal bergerak lebih cepat dibandingkan lembaga negara yang bertanggung jawab melindungi masyarakat.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, ia menyerukan penguatan koordinasi antara kementerian kehakiman, lembaga peradilan, kepolisian kriminal, serta otoritas regulator di negara-negara anggota CPLP.

Menurutnya, kerja sama tersebut harus mencakup pencegahan, penyelidikan, pengumpulan bukti digital, hingga penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan.

Selain itu, Perdana Menteri mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehakiman melalui pelatihan profesional, pertukaran pengalaman, serta pengembangan kemampuan dalam menangani bukti elektronik.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan literasi digital, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai penggunaan teknologi secara aman.

Dalam konteks kerja sama CPLP, Xanana Gusmão menilai Jaringan Kerja Sama Hukum dan Peradilan Negara-Negara Berbahasa Portugis memiliki peran penting dalam mempermudah komunikasi serta pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum di berbagai negara.

“Saya berharap pertemuan di Dili ini dapat membantu otoritas kita menemukan mitra yang tepat di negara lain dengan lebih cepat, mempersiapkan permintaan kerja sama secara lebih baik, dan mencegah hilangnya informasi penting yang diperlukan dalam penyelidikan,” ujarnya.

Ia berharap hasil konferensi tidak berhenti pada pertukaran pandangan, melainkan menghasilkan langkah konkret dengan prioritas yang jelas, mekanisme komunikasi yang berfungsi, serta sistem evaluasi untuk memantau pelaksanaan komitmen bersama. 

Timor-Leste persiapkan aksesi Konvensi Apostille

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Xanana Gusmão mengumumkan bahwa Pemerintah Timor-Leste sedang mempersiapkan proses aksesi terhadap Konvensi Apostille, yaitu perjanjian internasional yang bertujuan menyederhanakan proses autentikasi dokumen publik untuk digunakan di negara-negara peserta konvensi.

Menurutnya, keikutsertaan dalam konvensi tersebut diharapkan dapat mempermudah peredaran dokumen resmi antarnegara, mengurangi biaya dan keterlambatan administrasi, serta meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan legalisasi dokumen.

Namun, ia menekankan bahwa proses persiapan juga harus mencakup peningkatan kapasitas lembaga terkait agar mekanisme tersebut dapat diterapkan secara efektif dan mudah dipahami masyarakat.

Selain pemberantasan kejahatan penipuan online, Konferensi Menteri Kehakiman CPLP ke-19 turut membahas kerja sama terkait dokumen notaris dan peningkatan kualitas legislasi di negara-negara berbahasa Portugis.

Pertemuan tersebut juga mengagendakan serah terima kepemimpinan Konferensi Menteri Kehakiman CPLP dari São Tomé dan Príncipe kepada Timor-Leste.

Sejumlah perwakilan negara anggota hadir dalam konferensi tersebut, termasuk Menteri Kehakiman Portugal, Rita Alarcão Júdice, Menteri Kehakiman, Urusan Parlemen dan Hak-Hak Perempuan São Tomé dan Príncipe, Vera Maria Gomes Cravid, serta perwakilan Angola, Brasil, Cabo Verde, dan Mozambik.

Agenda konferensi juga mencakup pembahasan kerja sama hukum dan peradilan oleh Sekretaris Jenderal Jaringan Kerja Sama Hukum dan Peradilan Negara-Negara Berbahasa Portugis, Júlio Mascarenhas, serta penandatanganan dokumen akhir konferensi. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz