Konferensi Menteri Kehakiman CPLP : Bahas sejumlah agenda strategis termasuk kejahatan penipuan online 

DILI, 26 Oktober 2026 (TATOLI) – Konferensi XIX Menteri Kehakiman Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) yang berlangsung di Dili, Timor-Leste, pada 26–27 Oktober 2026, dan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pemberantasan kejahatan penipuan online, penguatan kerja sama hukum internasional, serta penyederhanaan mobilitas dokumen notaris antarnegara anggota.

Pembahasan tersebut diawali melalui pertemuan teknis para koresponden nasional negara-negara anggota CPLP yang diselenggarakan di Palm Springs Hotel, Dili, Senin (26/10), sebagai persiapan untuk konferensi tingkat menteri yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (27/10).

Ketua Komisi Penyelenggara Konferensi, Nelinho Vital mengatakan pertemuan teknis tersebut bertujuan membahas dan menyelesaikan sejumlah rancangan dokumen serta deklarasi yang akan diajukan kepada para Menteri Kehakiman CPLP untuk mendapatkan persetujuan.

“Hari ini, para koresponden nasional dari negara-negara anggota CPLP berkumpul untuk membahas sejumlah agenda penting yang besok akan diajukan kepada para Menteri Kehakiman untuk disetujui,” kata Nelinho kepada wartawan di Palm Springs Hotel, Senin.

Ia menjelaskan, sejumlah agenda yang dibahas mencakup rancangan deklarasi mengenai mobilitas dokumen notaris, penyelarasan standar penyusunan peraturan perundang-undangan, serta rencana aksi Timor-Leste dalam memimpin kerja sama pemberantasan penipuan online selama masa kepemimpinannya dalam konferensi tersebut.

Menurutnya, penipuan online merupakan tantangan bersama yang tidak hanya dihadapi Timor-Leste, tetapi juga negara-negara anggota CPLP lainnya. Karena itu, diperlukan pendekatan kolektif melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama antarnegara, khususnya di bidang penegakan hukum.

“Kejahatan ini tidak hanya terjadi di Timor-Leste, tetapi juga di negara-negara anggota CPLP lainnya. Karena itu, kita perlu membangun pemahaman bersama dan memperkuat kerja sama antarlembaga penegak hukum untuk memerangi penipuan online,” ujarnya.

Nelinho menegaskan, Timor-Leste akan mempresentasikan rencana aksi yang mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kerja sama penegakan hukum untuk mencegah dan menangani kejahatan digital lintas negara.

Rencana tersebut akan menjadi salah satu prioritas selama kepemimpinan Timor-Leste dalam Konferensi Menteri Kehakiman CPLP untuk dua tahun mendatang.

“Kami akan memasukkan berbagai aspek, mulai dari legislasi, peningkatan kapasitas hingga kerja sama, ke dalam satu paket rencana aksi yang harus dilaksanakan selama masa kepemimpinan Timor-Leste,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kepresidenan Konferensi dari São Tomé dan Príncipe, Erdman Capela, menyampaikan bahwa kepemimpinan negaranya selama dua tahun terakhir telah mencapai sekitar 80 persen dari target program kerja yang berfokus pada penguatan sistem dokumentasi dan mobilitas dokumen notaris di kawasan CPLP.

Menurutnya, pencapaian tersebut meliputi pembentukan repositori dokumen serta upaya standardisasi dokumen notaris dan catatan kriminal, dengan dukungan serta kerja sama dari lembaga terkait di Portugal.

“Kami dapat mengatakan bahwa hasil kepemimpinan selama dua tahun terakhir cukup positif. Sekitar 80 persen pekerjaan telah diselesaikan, termasuk pembentukan repositori dan upaya penyeragaman dokumen notaris serta catatan kriminal,” kata Erdman Capela.

Ia menjelaskan, negara-negara CPLP juga tengah mengembangkan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pertukaran dokumen secara digital dengan tingkat keamanan dan keandalan yang lebih baik.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan dokumen resmi saat berpindah, bekerja, atau menetap di negara anggota CPLP lainnya.

Menurut Capela, meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara menuntut sistem administrasi yang lebih sederhana, mengingat masyarakat masih menghadapi berbagai prosedur birokrasi untuk memperoleh dan mengesahkan dokumen resmi.

“Ketika masyarakat berpindah ke negara lain, mereka tetap membutuhkan dokumen. Namun, proses untuk memperoleh dokumen tersebut masih menghadapi hambatan birokrasi. Jika tujuan ini tercapai, mobilitas dokumen akan menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Capela juga menilai tema pemberantasan penipuan online yang diangkat Timor-Leste sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital saat ini.

Ia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak hanya membawa kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk aktivitas peretas dan penipuan berbasis teknologi.

Karena itu, menurutnya, upaya menghadapi ancaman tersebut tidak dapat dilakukan secara individual oleh masing-masing negara, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang terkoordinasi.

“Dunia terus bergerak menuju sistem digital. Namun, di balik perkembangan tersebut terdapat pula pelaku kejahatan dan peretas. Karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk menghadapinya secara bersama-sama melalui kerja sama,” tegasnya.

Timor-Leste Dorong Penyederhanaan Pengakuan Dokumen

Selain pemberantasan kejahatan digital, Nelinho mengungkapkan bahwa Timor-Leste juga mendorong pembahasan mengenai ratifikasi Konvensi Apostille sebagai salah satu langkah untuk mempermudah pengakuan dokumen publik di luar negeri.

Ia mengatakan, Timor-Leste hingga kini belum meratifikasi konvensi tersebut, sehingga sejumlah dokumen yang akan digunakan di luar negeri masih memerlukan proses legalisasi melalui kedutaan besar atau konsulat.

Menurutnya, apabila Timor-Leste meratifikasi Konvensi Apostille, dokumen publik yang memenuhi persyaratan dapat digunakan di negara-negara peserta konvensi tanpa harus melalui proses legalisasi diplomatik atau konsuler tambahan.

“Jika Timor-Leste meratifikasi Konvensi Apostille, dokumen seperti akta kelahiran yang telah memperoleh pengesahan sesuai mekanisme konvensi dapat digunakan di negara peserta lainnya tanpa perlu lagi mendapatkan legalisasi dari kedutaan atau konsulat,” jelasnya.

Nelinho menilai langkah tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat Timor-Leste, terutama mereka yang membutuhkan dokumen resmi untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas administratif lainnya di luar negeri.

Ia menambahkan bahwa kerja sama mobilitas dokumen notaris yang telah dikembangkan pada masa kepemimpinan São Tomé dan Príncipe akan terus dilanjutkan, mengingat sistem kenotariatan di sejumlah negara CPLP memiliki kesamaan dengan sistem yang diterapkan di Portugal.

Konferensi XIX Menteri Kehakiman CPLP mengangkat tema “Pemberantasan Penipuan Online: Perlindungan Warga Negara dan Kerja Sama Hukum Internasional dalam Menghadapi Bentuk Baru Kejahatan Transnasional.”

Berdasarkan agenda konferensi, pertemuan tingkat menteri pada 27 Oktober akan dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama hukum, serah terima kepemimpinan konferensi dari São Tomé dan Príncipe kepada Timor-Leste, serta penandatanganan dokumen hasil konferensi.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor: Armandina Moniz