Timor-Leste tawarkan Insentif Fiskal 25 tahun bagi Investor Strategis
DILI, 21 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri menyetujui rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 15/2017 tertanggal 23 Agustus tentang Investasi Swasta, yang membuka peluang pemberian insentif fiskal 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk 25 tahun lagi, bagi proyek investasi berskala besar dan memiliki kepentingan strategis bagi pembangunan nasional.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat daya tarik Timor-Leste sebagai tujuan investasi sekaligus mendorong masuknya investasi baru dan investasi kembali (reinvestment) yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Berdasarkan rancangan perubahan undang-undang tersebut, pemerintah tetap mempertahankan sistem umum pemberian manfaat fiskal dan insentif kepabeanan, sekaligus memperkenalkan skema khusus bagi proyek investasi yang dikategorikan memiliki kepentingan nasional yang besar.
Melalui skema tersebut, investor yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat fiskal dan insentif kepabeanan selama 25 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan untuk periode yang sama, sehingga total masa pemberian insentif dapat mencapai 50 tahun.
Namun, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh investor. Setiap proyek harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan resmi melalui Resolusi Pemerintah, dengan mempertimbangkan nilai atau karakteristik investasi serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi.
Penetapan proyek investasi strategis juga harus sejalan dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Strategis (Plano Estratégico de Desenvolvimento) Timor-Leste.
Selain menawarkan insentif jangka panjang, rancangan perubahan undang-undang tersebut turut memperjelas ketentuan mengenai perjanjian investasi khusus antara pemerintah dan investor.
Dalam perjanjian tersebut, investor diwajibkan memenuhi sejumlah komitmen, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi warga Timor-Leste, menyediakan pelatihan profesional bagi tenaga kerja nasional, serta mengutamakan pembelian barang dan jasa dari pemasok lokal.
Investor juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan memberikan dukungan terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah pelaksanaan proyek investasi.
Di sisi lain, pemerintah mengusulkan jaminan stabilitas hukum dan fiskal terhadap manfaat yang telah diberikan kepada investor, tanpa mengesampingkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Untuk memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai kesepakatan, pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang memperoleh fasilitas khusus tersebut.
Apabila investor gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, pemerintah dapat mengambil tindakan, termasuk mengakhiri perjanjian investasi dan mencabut manfaat fiskal maupun insentif kepabeanan yang sebelumnya diberikan.
Melalui perubahan regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan kondisi investasi yang lebih menarik sekaligus memastikan proyek-proyek strategis memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Timor-Leste.
Rancangan perubahan Undang-Undang Investasi Swasta tersebut masih harus melalui proses legislasi sebelum ketentuan baru dapat diberlakukan secara resmi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
