Timor-Leste setujui peta jalan integrasi ekonomi ASEAN 2026 – 2030
DILI, 21 Oktober 2026 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri menyetujui Peta Jalan Nasional Implementasi Komitmen Ekonomi ASEAN 2026–2030 sebagai langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan kewajiban ekonomi negara dalam kerangka Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara bertahap, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Menteri yang berlangsung di Kantor Pemerintah, Dili, berdasarkan proposal yang diajukan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito dos Santos Freitas, bersama Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel.
Peta jalan nasional tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan institusi publik dalam menjalankan berbagai komitmen ekonomi Timor-Leste sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi negara ke dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community–AEC).
Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah menyiapkan 19 Rencana Aksi Strategis Sektoral periode 2026–2030 dan 19 Rencana Kerja Sektoral periode 2026–2027, yang memuat prioritas pembangunan, reformasi, serta langkah-langkah konkret di berbagai sektor.
Dokumen tersebut sekaligus menetapkan pembagian tanggung jawab antarinstitusi agar setiap komitmen ekonomi ASEAN dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nasional yang terukur.
Melalui keputusan ini, seluruh kementerian, institusi, dan badan publik terkait diwajibkan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama, di bawah koordinasi Wakil Menteri Urusan ASEAN, bertanggung jawab memastikan koordinasi secara menyeluruh, memantau pelaksanaan, serta mengonsolidasikan kemajuan yang dicapai dalam implementasi peta jalan tersebut.
Pemerintah juga mewajibkan setiap institusi terkait menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan program, termasuk capaian, berbagai hambatan yang ditemukan, serta langkah penyelesaian yang diusulkan.
Selain itu, peta jalan tersebut akan melalui proses pemantauan dan peninjauan berkala untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan komitmen Timor-Leste di ASEAN, keputusan badan-badan terkait di tingkat regional, serta prioritas pembangunan nasional.
Melalui penerapan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa pelaksanaan komitmen ekonomi ASEAN tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian, tetapi melibatkan seluruh institusi terkait melalui koordinasi yang terpadu.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
