ADB dan UNODC dukung Timor-Leste berantas kejahatan pencucian uang
DILI, 20 Oktober 2026 (TATOLI) – Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB) dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) mendukung Pemerintah Timor-Leste dalam memperkuat kapasitas nasional untuk mendeteksi dan memberantas praktik kejahatan pencucian uang melalui perdagangan internasional.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan lokakarya nasional selama dua hari di Palm Spring Hotel Dili, mulai Selasa (20/10), dengan tema “Memperkuat Respons Nasional terhadap Pencucian Uang Berbasis Perdagangan: Dari Deteksi hingga Tindakan.”
Kegiatan ini melibatkan perwakilan Otoritas Bea Cukai, Kepolisian Ilmiah Investigasi Kriminal (PCIC), Kejaksaan Agung, bank komersial, sektor swasta, serta berbagai lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam mencegah kejahatan keuangan.
Menteri Kehakiman sekaligus Wakil Ketua Komisi Nasional untuk Pelaksanaan Langkah-Langkah Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (CNCBC), Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, mengatakan pencucian uang berbasis perdagangan (Trade-Based Money Laundering – TBML) merupakan kejahatan kompleks karena memanfaatkan transaksi komersial yang terlihat sah untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal.
“Pelaku kejahatan dapat menggunakan berbagai modus, termasuk pemalsuan faktur, manipulasi harga barang dengan mencantumkan nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sebenarnya, serta pemalsuan dokumen perdagangan untuk memindahkan dana ilegal antarnegara,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya mendeteksi transaksi mencurigakan masih menghadapi tantangan karena informasi perdagangan dan keuangan tersebar di berbagai lembaga, termasuk perbankan, otoritas bea cukai, kepolisian, dan lembaga peradilan.
Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat kerja sama antarlembaga melalui penyusunan pedoman nasional pemberantasan pencucian uang berbasis perdagangan serta penyempurnaan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reports – STR).
Sérgio Hornai berharap kedua instrumen tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi kelembagaan Timor-Leste sehingga transaksi yang terindikasi mencurigakan dapat ditindaklanjuti melalui tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan sistem pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan dengan standar internasional yang ditetapkan Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force – FATF).
Sementara itu, Direktur ADB di Timor-Leste, Artur Andrysiak, mengatakan perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, semakin kompleksnya transaksi lintas negara juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
“Pemberantasan pencucian uang melalui perdagangan membutuhkan koordinasi yang efektif, pertukaran informasi, serta komitmen bersama antara lembaga pemerintah, institusi keuangan, dan sektor swasta,” katanya.
Artur menjelaskan bahwa lokakarya tersebut merupakan bagian dari inisiatif regional ADB dan UNODC untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi kejahatan pencucian uang.
Di kesempatan yang sama, perwakilan Program Global Pemberantasan Pencucian Uang UNODC, Woody Tan, menjelaskan bahwa pelaku kejahatan dapat memanipulasi informasi mengenai harga, jumlah, maupun kualitas barang untuk memindahkan dana ilegal melalui perdagangan internasional.
“Pemisahan informasi antara perusahaan perdagangan, lembaga perbankan, otoritas bea cukai, dan lembaga pencatatan perdagangan menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi keseluruhan transaksi yang mencurigakan,” kata Woody Tan.
Karena itu, Woody menekankan pentingnya peningkatan kemampuan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tanpa menciptakan hambatan yang tidak diperlukan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah.
Ia juga menegaskan bahwa UNODC terus memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota melalui perangkat penilaian risiko dan mekanisme pertukaran informasi guna memperkuat pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan.
Selama dua hari pelaksanaan lokakarya, peserta akan mempelajari berbagai modus pencucian uang berbasis perdagangan, berbagi pengalaman, menganalisis kasus praktis, serta mengidentifikasi langkah untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
