Dili siap jadi tuan rumah Konferensi Kehakiman CPLP
DILI, 19 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Konferensi Menteri Kehakiman Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP) ke-19 yang akan berlangsung di Dili pada 26–27 Oktober 2026, dengan fokus utama pada upaya pemberantasan kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk praktik perjudian ilegal.
Menteri Kehakiman Timor-Leste, Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, menyampaikan kesiapan tersebut setelah bertemu Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão di Kantor Pemerintah, Dili, Senin (19/10).
Pertemuan itu membahas perkembangan persiapan teknis, koordinasi antarlembaga, serta sejumlah agenda penting yang akan menjadi perhatian para menteri kehakiman negara anggota CPLP.
“Saya berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Xanana Gusmão untuk menyampaikan perkembangan sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan Timor-Leste, khususnya Pemerintah Konstitusional IX di sektor kehakiman, berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Menteri Kehakiman CPLP ke-19 pada 26 dan 27 Oktober,” kata Menteri Sérgio Hornai.
Menurutnya, Kementerian Kehakiman bersama lembaga pemerintah terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, sekaligus mendukung tanggung jawab Timor-Leste dalam menjalankan kepemimpinan bergilir CPLP.
“Saat ini kami terus melakukan berbagai persiapan dan melaporkan kepada Perdana Menteri mengenai kesiapan serta kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Kementerian Kehakiman bersama tim, melalui koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menyelenggarakan konferensi tersebut,” jelasnya.
Konferensi tingkat menteri ini akan memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya tantangan kejahatan terorganisir, termasuk perjudian ilegal, yang dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan efektivitas sistem peradilan di negara-negara anggota.
Kejahatan transnasional menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan kerja sama internasional karena jaringan kriminal dapat beroperasi melintasi batas negara dan melibatkan berbagai yurisdiksi hukum.
Melalui pertemuan tersebut, para menteri kehakiman CPLP diharapkan dapat bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan bersama, serta membahas penguatan mekanisme hukum dan pertukaran informasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antarnegara dalam menghadapi aktivitas kriminal yang semakin kompleks dan tidak dapat ditangani oleh satu negara secara terpisah.
Dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman, Perdana Menteri Xanana Gusmão turut memberikan arahan agar seluruh institusi terkait memperkuat koordinasi dan menyelesaikan persiapan guna memastikan konferensi internasional tersebut berlangsung sukses.
Selain membahas kerja sama penegakan hukum, Konferensi Menteri Kehakiman CPLP ke-19 juga diharapkan menghasilkan Deklarasi Dili, yakni dokumen bersama yang mencerminkan komitmen negara-negara anggota dalam memperkuat sistem peradilan dan menangani kejahatan transnasional.
Isi deklarasi tersebut akan bergantung pada kesepakatan yang dicapai para delegasi selama konferensi berlangsung.
Dokumen itu diharapkan menjadi acuan bagi penguatan kerja sama hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan respons bersama terhadap berbagai tantangan kejahatan lintas negara.
Sebagai tuan rumah, Timor-Leste akan menyambut delegasi dari negara-negara anggota CPLP, yaitu Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Khatulistiwa, Mozambik, Portugal, serta São Tomé dan Príncipe.
Penyelenggaraan konferensi ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Timor-Leste untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama internasional di bidang kehakiman, serta berperan sebagai fasilitator dialog mengenai keamanan dan penegakan hukum di antara negara-negara berbahasa Portugis.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
