Indonesia dan Jepang hadirkan pelatihan teknis guna perkuat bea cukai Timor-Leste

DILI, 19 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Jepang menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas Otoritas Kepabeanan Timor-Leste (Autoridade Aduaneira) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat pemahaman terhadap aturan perdagangan bebas, serta mempersiapkan sistem kepabeanan nasional menghadapi integrasi pasar ASEAN pada Januari 2028.

Program bertajuk Capacity-Building Programme on Free Trade Agreements (FTA) and Rules of Origin (ROO) for the Timor-Leste Customs Authority tersebut resmi dibuka di Pusat Budaya Indonesia, Dili, Senin ini, dengan menghadirkan sekitar 10 ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia dan dua tenaga pelatih dari Jepang.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Raden Sakunto Paksi, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung peningkatan kemampuan teknis petugas kepabeanan Timor-Leste, khususnya untuk menyesuaikan sistem perdagangan nasional dengan ketentuan yang berlaku di ASEAN.

“Hari ini adalah pembukaan program peningkatan kapasitas mengenai Free Trade Agreement dan Rules of Origin untuk Bea Cukai Timor-Leste. Kami mendatangkan kurang lebih 10 ahli Bea Cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia,” kata Raden Sakunto Paksi.

Ia menjelaskan kerja sama antara otoritas kepabeanan Indonesia dan Timor-Leste telah berlangsung selama sekitar tiga tahun dan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas.

Menurutnya, Indonesia dan Timor-Leste menyadari bahwa proses integrasi ekonomi ASEAN membutuhkan berbagai penyesuaian, terutama dalam penerapan perjanjian perdagangan bebas dan prosedur kepabeanan yang sesuai dengan standar regional.

“Disadari oleh Timor-Leste dan Indonesia bahwa dalam proses integrasi Timor-Leste ke ASEAN, banyak hal yang harus disesuaikan dengan sistem yang ada di ASEAN, khususnya untuk perdagangan bebas. Ini adalah salah satu upaya Indonesia dan Timor-Leste untuk menyiapkan Timor-Leste agar siap pada Januari 2028 untuk integrasi pasar ASEAN,” jelasnya.

Selain Indonesia, Pemerintah Jepang turut mendukung kegiatan tersebut dengan mengirimkan dua tenaga ahli untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik kepabeanan internasional.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Kepabeanan dan Cukai Internasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, Anita Iskandar, menjelaskan bahwa pelatihan yang berlangsung sekitar dua minggu tersebut bertujuan memperkuat keahlian teknis petugas Otoritas Kepabeanan Timor-Leste dalam memahami berbagai ketentuan perdagangan lintas negara.

“Kami ingin membangun kapasitas institusi di Timor-Leste Customs Authority, khususnya mempersiapkan keahlian teknis. Kami ingin membantu teman-teman memahami dengan lebih baik sehingga nantinya dapat memperlancar proses integrasi penuh ke dalam ASEAN,” ungkapnya.

Menurut Anita, salah satu aspek penting dalam integrasi ekonomi ASEAN adalah pemahaman terhadap Rules of Origin atau aturan asal barang, yang menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan tertentu.

Ia menjelaskan ASEAN memiliki kesepakatan perdagangan barang yang mengatur mekanisme tarif preferensial, sementara ketentuan asal barang dapat berbeda dalam setiap perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra.

“Untuk memahami perjanjian tersebut, salah satu hal yang sangat penting adalah Rules of Origin, yaitu menentukan dari mana asal suatu barang sehingga dapat diakui sebagai barang yang berasal dari ASEAN. Itu memiliki aturan tersendiri,” jelasnya.

Anita menambahkan bahwa ASEAN juga memiliki perjanjian perdagangan dengan sejumlah mitra, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, dan India, yang masing-masing menerapkan ketentuan asal barang berbeda.

Karena itu, peserta pelatihan akan mempelajari prinsip dasar aturan asal barang hingga persyaratan khusus yang berlaku dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, sehingga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas kepabeanan.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Timor-Leste, Regina de Jesus de Sousa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dan Jepang atas dukungan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas institusi kepabeanan nasional.

Regina menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam memperkuat institusi publik, memfasilitasi perdagangan, dan mempersiapkan Timor-Leste berpartisipasi secara kompeten dalam perekonomian regional dan internasional.

“Program peningkatan kapasitas ini bukan hanya kegiatan pelatihan teknis, tetapi juga investasi strategis untuk memperkuat institusi publik, memfasilitasi perdagangan, dan mempersiapkan Timor-Leste berpartisipasi dengan percaya diri, kompetensi, serta tanggung jawab dalam perekonomian regional dan internasional,” kata Regina dalam sambutannya.

Menurutnya, Otoritas Kepabeanan mempunyai peran strategis dalam proses integrasi ekonomi ASEAN, tidak hanya dalam pengawasan perbatasan dan pemungutan penerimaan negara, tetapi juga dalam memfasilitasi perdagangan yang sah, melindungi perekonomian nasional, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan.

Karena itu, penguatan kapasitas teknis, digitalisasi, integritas kelembagaan, serta peningkatan efisiensi pelayanan kepabeanan menjadi kebutuhan penting agar Timor-Leste mampu memenuhi standar dan tanggung jawab perdagangan regional.

Regina juga meminta Indonesia melanjutkan dukungan dalam modernisasi sistem administrasi kepabeanan, penyederhanaan prosedur ekspor-impor, peningkatan penerimaan domestik, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antara otoritas kepabeanan kedua negara.

Ia menekankan bahwa kesiapan menghadapi integrasi ekonomi ASEAN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk memperluas peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produksi dan mengekspor produk lokal.

“Pemerintah harus memastikan perusahaan lokal tidak hanya menjadi konsumen produk impor, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mengekspor produk Timor-Leste ke pasar regional maupun internasional,” tegasnya.

Regina juga mengingatkan peserta agar memanfaatkan pelatihan selama dua minggu secara aktif, dengan menggali pengalaman dan pengetahuan dari para ahli Indonesia dan Jepang untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Timor-Leste, Yamamoto Yasushi, menyatakan Jepang berkomitmen memperluas kerja sama teknis di bidang kepabeanan seiring meningkatnya kebutuhan Timor-Leste dalam proses integrasi ekonomi ASEAN.

Ia menjelaskan keterlibatan Jepang dalam pelatihan tersebut bermula dari pembicaraan antara pejabat Kementerian Keuangan Jepang dan Atase Bea Cukai Indonesia di Tokyo yang mengusulkan kerja sama bersama dalam mendukung Timor-Leste.

Yamamoto mengungkapkan bahwa Jepang sebelumnya telah memberikan dukungan langsung kepada Otoritas Kepabeanan Timor-Leste melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) yang bekerja sama dengan Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization atau WCO).

Selain itu, Kementerian Keuangan Jepang juga telah menyelenggarakan lokakarya mengenai pengetahuan dasar kepabeanan di Timor-Leste serta program pelatihan bagi petugas kepabeanan di Jepang.

“Jepang menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dalam kerja sama teknis di bidang kepabeanan. Seiring perjalanan integrasi Timor-Leste ke ASEAN, Jepang secara aktif menjajaki berbagai cara untuk memperluas dukungannya sesuai kebutuhan yang terus berkembang,” ujar Yamamoto.

Ia berharap pelatihan bersama tersebut memberikan wawasan praktis yang bermanfaat bagi petugas kepabeanan Timor-Leste, sekaligus mempererat kemitraan antara ketiga negara.

“Jepang tetap menjadi mitra yang berkomitmen dan siap berkembang bersama Timor-Leste serta Indonesia untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz