PM Xanana : Pemerintah harus terbuka terhadap kritik yang berdasarkan fakta

DILI, 16 Oktober 2026 (TATOLI) — Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menegaskan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap pertanyaan dan kritik konstruktif yang didasarkan pada fakta, karena kebebasan pers memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Xanana Gusmão dalam pidatonya pada peringatan Hari Kebebasan Pers Nasional keempat  yang dirangkaikan dengan peringatan 51 tahun Tragedi Balibo Five di Pusat Konvensi Dili, Jumat (16/10).

Menurut Kepala Pemerintahan Konstitusional ke-IX itu, media massa merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sarana bagi warga negara untuk mengetahui berbagai program pembangunan, keputusan Parlemen Nasional, dan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Pemerintah harus menerima pertanyaan dan kritik yang berdasarkan fakta. Kritik konstruktif dapat membantu pemerintah memperbaiki pekerjaan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Perdana Menteri Xanana Gusmão.

Ia menegaskan, keterbukaan pemerintah terhadap kritik harus diimbangi dengan tanggung jawab jurnalis dalam memverifikasi informasi, menghormati kode etik profesi, dan menyampaikan pemberitaan secara akurat.

Menurutnya, pembangunan negara tidak hanya membutuhkan institusi pemerintahan yang kuat, tetapi juga masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi yang benar dan dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik yang transparan, kredibel, dan tersedia tepat waktu. 

Pemberantasan hoaks tidak boleh membatasi kritik

Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Xanana juga menyoroti meningkatnya penyebaran berita bohong atau fake news, disinformasi, serta konten manipulatif di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial.

Ia mengatakan, Pemerintah Konstitusional ke-IX mengakui pentingnya kerja sama antara pemerintah, Sekretariat Negara Komunikasi Sosial (SEKOMS), Dewan Pers, lembaga media, organisasi jurnalis, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemberantasan berita bohong tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam masyarakat atau membatasi kritik terhadap pemerintah.

“Memerangi berita bohong bukan berarti membungkam masyarakat atau membatasi kritik terhadap pemerintah. Kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat harus dihormati,” tegasnya.

Ia menambahkan, tujuan utama pemberantasan disinformasi adalah membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan informasi palsu, bukan membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. 

AI tidak dapat menggantikan verifikasi fakta

Selain menyoroti kebebasan pers, Perdana Menteri Xanana juga mengingatkan para jurnalis agar tetap mengutamakan akurasi dan kredibilitas di tengah perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI).

Menurutnya, teknologi digital memberikan berbagai peluang kepada jurnalis untuk melakukan penelitian, menganalisis data, serta memperoleh informasi secara lebih cepat.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, termasuk penyebaran video manipulatif, berita palsu, dan informasi yang dihasilkan AI untuk menyesatkan masyarakat.

“AI dapat membantu pekerjaan jurnalistik, tetapi tidak dapat menggantikan verifikasi fakta dan penilaian profesional jurnalis. Dimana, Jurnalis harus mengonfirmasi informasi sebelum dipublikasikan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar jurnalis tidak hanya mengejar kecepatan dalam menyampaikan informasi, tetapi tetap menjadikan kredibilitas, kebenaran, dan tanggung jawab sebagai prioritas utama. 

Pemerintah wajib menghormati independensi redaksi

Lebih lanjut, Perdana Menteri Xanana menegaskan bahwa pemerintah harus menghormati independensi redaksi setiap lembaga media, sementara jurnalis dan perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Ia mendorong SEKOMS, Dewan Pers, perusahaan media, dan mitra pembangunan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pelatihan jurnalistik, keselamatan kerja, penguasaan teknologi, dan keberlanjutan ekonomi media.

Pemerintah, katanya, juga perlu mendorong pengembangan kapasitas jurnalis muda agar mereka memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan profesional dan menjalankan pekerjaan secara independen.

Sementara itu, dalam laporan Komite Penyelenggara Bersama peringatan Hari Kebebasan Pers Nasional, Dewan Pers menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor pers di Timor-Leste, antara lain keterbatasan akses informasi publik, tekanan, intimidasi, ancaman terhadap keselamatan jurnalis, dan keberlanjutan ekonomi perusahaan media.

Menghadapi Pemilihan Presiden 2027, Dewan Pers juga menekankan pentingnya perlindungan keselamatan jurnalis dan kebebasan melakukan peliputan pemilu.

Perlindungan tersebut dinilai harus menjadi tanggung jawab bersama lembaga pemerintah yang berwenang, otoritas pemilihan umum, kandidat, partai politik, perusahaan media, dan masyarakat.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Nasional keempat tahun ini mengusung tema “Média Livre, Demokrásia Metin” atau “Media Bebas, Demokrasi Kokoh”.

Peringatan yang jatuh setiap 16 Oktober tersebut ditetapkan melalui Resolusi Parlemen Nasional Nomor 95/IV pada 24 Mei 2022, sebagai penghormatan terhadap lima jurnalis yang tewas di Balibo pada 16 Oktober 1975.

Perdana Menteri Xanana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jurnalis dan pekerja media yang terus menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan berbagai tantangan.

“Teruslah membela fakta, menghormati etika, dan mengutamakan kepentingan publik. Pers yang kuat membantu membangun negara yang kuat. Jurnalis profesional membantu memperkuat demokrasi dan persatuan nasional,” pungkasnya. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz