Inflasi Timor-Leste diproyeksikan 1,8 persen pada 2027, Soroti risiko harga impor
DILI, 14 Oktober 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Keuangan memproyeksikan tingkat inflasi nasional sebesar 1,8 persen pada 2027, masih berada di bawah batas kebijakan Pemerintah sebesar 4 persen. Meski demikian, ketergantungan terhadap barang impor dan fluktuasi harga energi internasional tetap menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus de Sousa, mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian Pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, terutama untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
“Untuk 2027, Pemerintah memproyeksikan inflasi rata-rata sebesar 1,8 persen. Kami akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli rumah tangga,” kata Regina dalam Seminar Panorama Orçamental 2027 di Auditorium Kay Rala Xanana Gusmão, Kementerian Keuangan, Dili, Rabu ini.
Ia menjelaskan bahwa inflasi Timor-Leste mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 8,4 persen pada 2023 menjadi 0,5 persen pada 2025, sementara proyeksi untuk 2026 berada pada kisaran 0,7 persen.
Menurutnya, perkiraan inflasi 2027 juga relatif sejalan dengan proyeksi sekitar 2,0 persen yang disebutkan dalam referensi lembaga keuangan internasional.
Namun, Regina mengingatkan bahwa inflasi yang terkendali tidak serta-merta menghilangkan tekanan biaya hidup masyarakat, mengingat harga makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar masih dipengaruhi perkembangan pasar internasional.
Ia mengatakan sebagian besar konsumsi masyarakat Timor-Leste masih bergantung pada barang impor, sehingga perubahan harga di pasar dunia dapat berdampak langsung terhadap perekonomian domestik.
Kementerian Keuangan mencatat sekitar 64 persen pengeluaran rumah tangga digunakan untuk barang-barang yang harganya dipengaruhi secara langsung oleh pasar internasional.
Regina mencontohkan kenaikan harga bahan bakar internasional pada 2026 yang mendorong Pemerintah menerapkan langkah darurat berupa subsidi dan pembatasan harga bahan bakar.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap biaya transportasi, distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan pengeluaran rumah tangga.
“Jika subsidi dan pembatasan harga tidak diterapkan, harga bahan bakar di pasar domestik dapat meningkat lebih tinggi, bergantung pada harga internasional, nilai tukar, serta biaya impor dan distribusi,” jelasnya.
Berdasarkan materi Kementerian Keuangan, Pemerintah menerapkan batas harga bensin sebesar US$1,50 per liter dan ambang harga solar sebesar US$1,65 per liter dalam mekanisme pengendalian harga bahan bakar pada 2026.
Dokumen tersebut juga mencatat subsidi bahan bakar senilai US$42 juta dan cadangan strategis bahan bakar sebesar US$174,3 juta sebagai bagian dari respons terhadap guncangan harga energi.
Menurut Regina, kebijakan subsidi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen, tetapi juga menimbulkan beban keuangan yang harus dikelola secara hati-hati.
Karena itu, Ia menegaskan bahwa dalam jangka menengah Timor-Leste tidak dapat terus bergantung pada subsidi untuk menghadapi kenaikan harga internasional.
Pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan dalam negeri, mendiversifikasi sumber energi, memperbaiki infrastruktur logistik, serta meningkatkan efisiensi pasar.
“Untuk jangka menengah, kita tidak bisa hanya bergantung pada subsidi. Kita harus meningkatkan produksi pangan nasional, mendiversifikasi energi, serta memperbaiki infrastruktur dan logistik,” tegasnya.
Regina berharap langkah-langkah tersebut dapat mengurangi kerentanan Timor-Leste terhadap perubahan harga internasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
