Utang publik Timor-Leste diproyeksikan meningkat pada akhir 2027
DILI, 14 Oktober 2026 (TATOLI) – Kementerian Keuangan Timor-Leste memproyeksikan total stok utang publik luar negeri meningkat menjadi US$364,6 juta pada akhir 2027, atau setara dengan sekitar 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), seiring berlanjutnya penggunaan pembiayaan pinjaman untuk mendukung pembangunan nasional.
Proyeksi tersebut tercantum dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan yang dipresentasikan dalam Seminar Panorama Orçamental 2027 yang diselenggarakan Komisi C Parlemen Nasional di Auditorium Kay Rala Xanana Gusmão, Dili, Rabu ini.
Berdasarkan dokumen tersebut, stok utang publik diperkirakan meningkat dari US$307,1 juta pada 2026 menjadi US$364,6 juta pada akhir 2027, atau bertambah sekitar US$57,5 juta.
Meskipun meningkat, rasio utang publik terhadap PDB masih berada di bawah ambang batas pembanding sebesar 40 persen yang digunakan dalam analisis Kementerian Keuangan.
Pemerintah memperkirakan rasio utang dapat mencapai puncak sekitar 20 persen dari PDB pada 2029, sebelum mengalami perubahan sesuai proyeksi pembiayaan dan pembayaran pinjaman.
Dokumen Kementerian Keuangan juga memperlihatkan bahwa biaya pembayaran kewajiban utang diperkirakan mencapai 3,8 persen dari pendapatan negara pada 2027.
Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga mencapai sekitar 5,5 persen pada 2030, tetapi masih berada di bawah ambang batas pembanding sebesar 14 persen.
Dalam portofolio pinjaman publik, Pemerintah mencatat total pinjaman yang telah disetujui mencapai US$804,9 juta dari sejumlah lembaga dan mitra pembangunan internasional.
Dari jumlah tersebut, Bank Pembangunan Asia (ADB) memiliki porsi terbesar senilai US$557 juta, disusul Bank Dunia sebesar US$134,2 juta.
Selain itu, pinjaman dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tercatat sebesar US$68,7 juta, sedangkan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Australia untuk Pasifik (AIFFP) sebesar US$45 juta.
Nilai pinjaman yang telah disetujui tersebut merupakan bagian dari portofolio pembiayaan pemerintah dan tidak sama dengan stok utang yang diproyeksikan masih terutang pada akhir 2027.
Kementerian Keuangan mencatat biaya rata-rata pinjaman sebesar 3,2 persen, sementara rata-rata historis imbal hasil investasi Dana Perminyakan berada pada kisaran 4,7 persen.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen utang publik menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat.
Dalam kebijakan pembiayaan 2027, Pemerintah mengusulkan penarikan pinjaman sebesar US$75 juta sebagai salah satu sumber pembiayaan kebutuhan anggaran Pemerintah Pusat dan Wilayah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA).
Angka tersebut tercantum dalam kerangka pembiayaan usulan APBN 2027, bersama sumber pendapatan domestik, pemanfaatan Dana Perminyakan, saldo kas, dan dukungan anggaran langsung.
Selain itu, presentasi Kementerian Keuangan memuat usulan batas pinjaman khusus untuk infrastruktur strategis perminyakan. Namun, besaran yang tercantum pada slide memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai satuan serta ruang lingkup pembiayaannya sebelum dapat diberitakan sebagai nilai pinjaman yang pasti.
Kementerian Keuangan menekankan pentingnya pengelolaan risiko fiskal, termasuk kewajiban pembayaran utang, jaminan pemerintah, dan kewajiban potensial lainnya yang dapat memengaruhi kondisi keuangan negara.
Dengan demikian, perkembangan utang publik menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai kemampuan Pemerintah membiayai pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka menengah.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
