ILO konsultasikan prioritas fase baru proyek ACTION/Portugal di Timor-Leste
DILI, 13 Oktober 2026 (TATOLI) – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggelar konsultasi dengan berbagai lembaga nasional dan mitra sosial untuk menentukan prioritas fase baru proyek ACTION/Portugal yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada awal 2027, guna memperkuat sistem perlindungan sosial di Timor-Leste.
Konsultasi tersebut berlangsung melalui seminar yang digelar di Hotel Timor Plaza, Dili, Selasa ini, dengan melibatkan perwakilan Pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, masyarakat sipil, akademisi, serta mitra pembangunan.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, dalam sambutannya melalui konferensi video mengatakan bahwa fase baru proyek ACTION/Portugal harus didasarkan pada prioritas nasional serta pengalaman lembaga-lembaga di Timor-Leste.
“Kami tidak berada di sini untuk mempresentasikan proyek yang telah dirancang dan diselesaikan. Kami hadir untuk bertukar gagasan dan bersama-sama mengidentifikasi prioritas yang harus menjadi fokus dalam fase baru proyek ini,” kata Simrin Singh.
Ia menjelaskan bahwa perlindungan sosial memiliki hubungan erat dengan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, pembangunan ekonomi dan usaha, serta inklusi sosial. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antarsektor untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan melalui diskusi tersebut akan menjadi kontribusi langsung dalam penyusunan dokumen fase baru proyek ACTION/Portugal.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan Proyek ACTION/Portugal, Nuno Castro, menjelaskan bahwa proyek tersebut sepenuhnya didanai oleh Kementerian Tenaga Kerja, Solidaritas dan Jaminan Sosial Portugal, serta mencakup enam negara berbahasa Portugis, yakni Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, serta São Tomé dan Príncipe.
Ia mengatakan seminar konsultasi tersebut bertujuan mengidentifikasi bidang-bidang strategis yang akan menjadi prioritas intervensi dalam beberapa tahun mendatang, dengan mempertimbangkan hubungan antara perlindungan sosial, ketenagakerjaan, pelatihan kejuruan, dan pembangunan sosial ekonomi.
“Ini bukan sekadar kegiatan teoretis. Kami ingin memahami secara konkret apa yang dapat dilakukan oleh proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga Timor-Leste, untuk meningkatkan hak atas perlindungan sosial serta kondisi kehidupan masyarakat dan keluarga di Timor-Leste,” jelas Nuno Castro.
Ia mengungkapkan bahwa dokumen proyek baru tersebut ditargetkan selesai dan dipresentasikan antara akhir November hingga awal Desember 2026, sementara pelaksanaannya direncanakan dimulai pada awal 2027.
Menurutnya, fase baru proyek ACTION/Portugal akan diselaraskan dengan Rencana Strategis Perlindungan Sosial Timor-Leste hingga 2030, yang disusun oleh lembaga-lembaga nasional dengan dukungan ILO melalui proyek ACTION/Portugal.
Terkait anggaran, Nuno Castro menjelaskan bahwa besaran dana untuk fase baru proyek tersebut belum ditetapkan karena akan disesuaikan dengan kegiatan dan prioritas yang diidentifikasi selama proses konsultasi.
Pelaksanaan proyek nantinya akan menjadi tanggung jawab ILO melalui kerja sama dengan Pemerintah Portugal, serta dikoordinasikan dengan berbagai upaya kerja sama bilateral Portugal di bidang perlindungan sosial di Timor-Leste.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kementerian Solidaritas Sosial dan Inklusi (MSSI), Florêncio Gonzaga, menekankan pentingnya memperkuat sistem perlindungan sosial agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Ia mengatakan Timor-Leste terus berupaya mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional dan mengakui kontribusi ILO melalui proyek ACTION/Portugal dalam mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan nasional di sektor tersebut.
Florêncio Gonzaga juga menegaskan pentingnya merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat Timor-Leste agar setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi peningkatan perlindungan sosial di negara tersebut.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
