Timor-Leste siap berkontribusi pada perdamaian dan kerja sama di kawasan ASEAN
DILI, 20 Agustus 2026 (TATOLI) – Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEC), Bendito Freitas, menegaskan bahwa Timor-Leste siap berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan setelah bergabung sebagai negara anggota ASEAN.
Menurut Bendito Freitas, konsultasi ini memiliki arti penting bagi Timor-Leste karena merupakan kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR – ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) setelah Timor-Leste resmi menjadi anggota penuh ASEAN.
“Hal ini mencerminkan tekad Timor-Leste, sejak awal proses aksesi kami, untuk berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan konstruktif dalam memajukan nilai-nilai serta aspirasi Komunitas ASEAN,” ujar Menteri Bendito dalam pidato pembukaannya pada Konferensi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan yang keempat, yang diselenggarakan di Hotel Palm Spring, Fatuhada, Dili, Kamis ini.
Ia mengatakan bahwa aksesi ke ASEAN bukan hanya merupakan perwujudan aspirasi nasional, melainkan juga sebuah tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan serta turut membangun Komunitas ASEAN yang membawa kemajuan bagi masyarakatnya.
Menteri Bendito juga menyoroti peringatan 40 tahun Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pembangunan.
Ia menegaskan bahwa prinsip utamanya tetap relevan yaitu pembangunan haruslah bermanfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak dapat diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, atau infrastruktur fisik. Nilai sejatinya juga harus diukur dari kemampuannya dalam memperluas peluang, melindungi martabat manusia, mengurangi ketimpangan, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka sendiri,” ujarnya.
Bendito Freitas mengatakan bahwa bagi Timor-Leste, prinsip ini memiliki landasan yang kuat pada nilai-nilai konstitusional dan pengalaman nasional. Ia menjelaskan bahwa perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan saling berkaitan erat.
“Pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengurangi ketimpangan, memperkuat kohesi sosial, serta berkontribusi pada perdamaian yang abadi,” jelasnya.
Menteri Bendito juga membahas tantangan yang saling terkait yang dihadapi kawasan ASEAN dan dunia, seperti ketimpangan, perubahan iklim, transformasi teknologi, kecerdasan buatan (AI), ketidakpastian ekonomi, dan ketegangan geopolitik.
Ia mengapresiasi diadopsinya Deklarasi ASEAN tentang Pemajuan Hak atas Pembangunan dan Hak atas Perdamaian untuk Mencapai Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi AICHR, khususnya AICHR Malaysia, atas kepemimpinannya dalam memajukan komitmen regional yang penting ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan saat ini adalah mewujudkan kerangka kerja tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan nyata. Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk beralih dari sekadar pernyataan menuju tindakan, dari prinsip menuju kebijakan, serta dari komitmen regional menuju hasil yang terukur.
“Tujuan kita haruslah memastikan bahwa Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Pembangunan dan Hak atas Perdamaian tidak hanya menjadi pernyataan aspirasi kawasan, melainkan sebuah kerangka kerja nyata bagi tindakan yang berkontribusi pada perbaikan konkret dalam kehidupan masyarakat kita,” ujarnya.
Tim TATOLI
