CPLP belum mengambil keputusan terkait situasi di Guinea-Bissau

DILI, 19 Agustus 2026 (TATOLI) – Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) belum mengambil keputusan terkait situasi di Guinea-Bissau.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif CPLP, Maria Fátima Jardim, kepada wartawan dalam joint konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito Freitas usai Pertemuan Biasa ke-31 Dewan Menteri CPLP yang digelar di aula utama Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama di Dili, Rabu ini.

“Kami belum mengambil keputusan (terkait Guinea-Bissau),” ujar pejabat tersebut.

Maria Fátima Jardim menjelaskan bahwa masalah-masalah politik yang memerlukan keputusan strategis harus dibahas oleh badan-badan tertinggi organisasi, khususnya, dalam pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota. ” Pertemuan tingkat tinggi Kepala Negara yang memiliki konsensus tertinggi untuk berbicara soal itu,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan arah politik organisasi—termasuk isu-isu yang memerlukan konsensus di antara negara-negara anggota—akan diserahkan kepada para Kepala Negara dan Pemerintahan untuk dibahas pada waktu yang tepat.

Sekretaris Eksekutif menegaskan kembali bahwa CPLP terus berpedoman pada prinsip-prinsip dialog, koordinasi, dan konsensus di antara negara-negara anggotanya dalam setiap tindakannya.

Xanana serukan penguatan dialog dan  pemulihan supremasi hukum

Sementara itu, terkait situasi di Guinea-Bissau, Perdana Menteri Xanana Gusmão  menegaskan kembali solidaritas Timor-Leste terhadap rakyat Guinea-Bissau serta menyerukan penguatan dialog, stabilitas kelembagaan, dan pemulihan supremasi hukum yang demokratis di negara tersebut.

Kepala Pemerintah menyampaikan hal ini pada pembukaan Pertemuan Biasa ke-31 Dewan Menteri Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP), yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama di Dili, Rabu ini.

“Di tengah situasi yang sangat krusial bagi Guinea-Bissau, saya mengawali dengan menegaskan kembali solidaritas mendalam kami terhadap rakyat Guinea-Bissau serta komitmen teguh Timor-Leste dan CPLP secara keseluruhan untuk mendukung upaya menuju dialog, stabilitas kelembagaan, dan pemulihan supremasi hukum yang demokratis,” ujarnya.

Menurut Xanana Gusmão, Timor-Leste dan CPLP harus terus mendukung Guinea-Bissau agar negara tersebut dapat melangkah maju “dengan ketenangan dan keyakinan di jalan perdamaian, pembangunan, serta penguatan kelembagaannya.”

Perdana Menteri mengaitkan sikap ini dengan prinsip-prinsip pendirian CPLP, yakni pemajuan perdamaian, demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Guinea-Bissau telah ditangguhkan dari partisipasi dalam kegiatan CPLP sejak Desember 2025, menyusul runtuhnya tatanan konstitusional akibat krisis politik-militer pada bulan November tahun tersebut. Kepemimpinan organisasi, yang sebelumnya dipegang oleh Guinea-Bissau, dialihkan ke Timor-Leste.

Xanana Gusmão berpendapat bahwa CPLP harus terus mengupayakan solusi melalui dialog dan konsultasi, serta menekankan bahwa solidaritas antarnegara anggota harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Sikap Kepala Pemerintah tersebut menyusul seruan Timor-Leste agar CPLP dan Uni Afrika melakukan tindakan bersama guna membantu memulihkan tatanan konstitusional dan menormalkan situasi politik di Guinea-Bissau.

Pada bulan Februari tahun ini, sebuah misi jasa baik CPLP ke Guinea-Bissau—yang melibatkan Timor-Leste—telah disiapkan dengan tujuan mendukung pemulihan tatanan konstitusional serta mendorong perdamaian dan stabilitas.

Bagi Kepala Pemerintah, situasi di Guinea-Bissau juga menjadi ujian bagi kemampuan CPLP dalam mewujudkan prinsip-prinsip solidaritas, dialog, dan kerja sama.

“Kita harus mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara kita, dengan bertindak sebagai keluarga sejati sebagaimana yang kita cita-citakan,” pungkasnya.

Tim TATOLI