Pertemuan Dewan Menteri ke-31, CPLP akan bahas pemulihan Guinea-Bissau
DILI, 11 Agustus 2026 (TATOLI) – Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) akan membahas upaya pemulihan tatanan konstitusional Guinea-Bissau serta penentuan negara yang akan memegang Kepresidenan CPLP periode 2027–2029 dalam Pertemuan Biasa Dewan Menteri ke-31 yang berlangsung pada 12 hingga 19 Agustus di Dili.
Koordinator Jenderal Komisi Kepresidenan Pro Tempore Timor-Leste untuk CPLP pada Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEK), Joaquim Fernandes, mengatakan kedua isu tersebut menjadi bagian dari agenda yang akan dibahas negara-negara anggota.
Joaquim menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di sela-sela konferensi pers di ruang Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama, Pantai Kelapa, Dili, Selasa, ini.
Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Guinea-Bissau setelah partisipasinya dalam kegiatan CPLP ditangguhkan, Joaquim menegaskan bahwa negara tersebut tetap menjadi bagian penting dari organisasi karena merupakan salah satu anggota pendiri CPLP.
“Guinea-Bissau adalah anggota yang sangat penting. Negara itu merupakan salah satu anggota pendiri,” kata Joaquim.
Menurutnya, penangguhan Guinea-Bissau dari berbagai kegiatan CPLP tidak dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai langkah untuk memberikan ruang bagi negara-negara anggota melanjutkan dialog dan berbagai upaya guna memulihkan tatanan konstitusional di negara tersebut.
“Penangguhan bukanlah sebuah hukuman. Ini untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota agar terus berdialog dan melakukan segala upaya supaya terjadi normalisasi tatanan konstitusional dan, terutama, membawa kembali saudara-saudara kita dari Guinea-Bissau ke dalam organisasi,” jelasnya.
Joaquim mengatakan negara-negara anggota CPLP terus mencari cara dan strategi agar Guinea-Bissau dapat kembali berpartisipasi dalam organisasi, dengan tetap mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pemulihan tatanan konstitusional.
Guinea-Bissau ditangguhkan dari seluruh kegiatan CPLP pada Desember 2025 menyusul terputusnya tatanan konstitusional setelah kudeta pada 26 November 2025.
Keputusan tersebut diambil dalam Konferensi Luar Biasa Kepala Negara dan Pemerintahan CPLP pertama pada 16 Desember 2025 berdasarkan Pasal 7 Statuta CPLP yang memungkinkan penerapan tindakan sanksi apabila terjadi pelanggaran serius terhadap tatanan konstitusional.
Penangguhan akan tetap berlaku hingga tatanan konstitusional di Guinea-Bissau dipulihkan.
Dalam keputusan yang sama, para Kepala Negara dan Pemerintahan CPLP memilih Timor-Leste untuk menjalankan Kepresidenan Pro Tempore organisasi tersebut.
Situasi Guinea-Bissau hingga kini tetap menjadi perhatian CPLP. Pada Juli 2026, organisasi tersebut menyerukan pemulihan segera tatanan konstitusional serta pembebasan Domingos Simões Pereira, Presiden Majelis Nasional Rakyat sekaligus Presiden Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cabo Verde (PAIGC), yang berada dalam penahanan sementara.
Kepresidenan CPLP 2027–2029
Selain situasi Guinea-Bissau, negara-negara anggota akan membahas penentuan Kepresidenan CPLP untuk periode 2027–2029.
Joaquim membenarkan isu tersebut akan dibicarakan dalam Pertemuan Dewan Menteri CPLP di Dili, setelah negara-negara anggota sebelumnya belum mencapai konsensus mengenai negara yang akan memimpin organisasi pada periode berikutnya.
Ketika ditanya mengenai perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota terkait pencalonan Brasil dan Guinea Khatulistiwa, Joaquim menyebut persoalan tersebut sebagai isu sensitif.
“Ini adalah persoalan sensitif, tetapi saya dapat mengatakan bahwa dalam Pertemuan Dewan Menteri ini mereka juga akan membahasnya,” ujarnya.
Pembahasan mengenai kepresidenan berikutnya berlanjut setelah negara-negara anggota belum mencapai kesepakatan pada Konferensi Kepala Negara dan Pemerintahan CPLP ke-15 pada Juli 2025.
Saat itu, Guinea Khatulistiwa mengklaim hak untuk memegang Kepresidenan CPLP periode 2027–2029, sementara Brasil juga mengajukan pencalonan untuk periode yang sama. Karena belum tercapai konsensus, keputusan mengenai kepemimpinan berikutnya ditunda.
Persoalan tersebut akan kembali dibahas dalam rangkaian Pertemuan Biasa Dewan Menteri CPLP ke-31 di Dili.
Timor-Leste saat ini memegang Kepresidenan Pro Tempore CPLP dengan mengusung tema “Konsolidasi Negara Hukum Demokratis: Tantangan bagi CPLP.”
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
