DILI, 03 Juni 2026 (TATOLI) – Dewan Menteri menyetujui metodologi baru dalam proses penyusunan anggaran negara yang akan mulai diterapkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 guna memperkuat disiplin fiskal dan meningkatkan keselarasan antara prioritas politik pemerintah dengan alokasi sumber daya publik.
Metodologi baru tersebut dipresentasikan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, dan akan menjadi kerangka utama dalam seluruh proses penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Reformasi ini merupakan implementasi dari Dekrit Undang-Undang n.º 42/2025, tertanggal 30 Juli, yang bertujuan memperkuat perencanaan keuangan jangka menengah dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dalam model baru tersebut, setiap kementerian diwajibkan menyusun proposal anggaran berdasarkan prioritas politik yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan batas anggaran serta estimasi pembiayaan untuk beberapa tahun ke depan.
Pemerintah menilai pendekatan ini penting untuk meningkatkan prediktabilitas belanja publik sekaligus mempermudah evaluasi terhadap biaya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam presentasi kepada Dewan Menteri, turut dibahas sejumlah perubahan utama dalam proses penyusunan anggaran, termasuk pembentukan Comité de Revisão Política atau Komite Peninjau Kebijakan yang menggantikan Komite Peninjau Anggaran sebelumnya.
Komite baru tersebut nantinya bertugas mengkaji dan memverifikasi prioritas dalam proposal yang diajukan kementerian-kementerian.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan model standar dalam penyusunan proposal anggaran serta memperkuat sistem pemantauan terhadap pelaksanaan dan kinerja program-program publik.
Pemerintah juga memaparkan jadwal persiapan APBN 2027 yang akan berlangsung antara Juni hingga September 2026, mencakup penetapan prioritas politik, pengajuan dan evaluasi proposal kementerian, pelaksanaan pembahasan anggaran, hingga persetujuan rancangan anggaran oleh Dewan Menteri.
Sesuai jadwal, proposal APBN 2027 akan diserahkan kepada Parlemen Nasional paling lambat pada 01 Oktober 2026.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
