DILI, 09 Juni 2025 (TATOLI)— Menteri Kehakiman, Sergio Hornai bersama delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) membahas masalah mobilitas orang masuk dan keluar dari yurisdiksi Timor-Leste dan Indonesia serta negara-negara Asia lainnya termasuk memerangi kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah Timor-Leste dan RI.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Menteri Kehakiman, Sergio Hornai, dan delegasi dari Kemenko Polhukam Republik Indonesia yang dipimpin Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Luar Negeri, Mohammad K. Koba. Pertemuan tersebut diadakan di Kantor Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Dili, Senin ini.
“Delegasi Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan datang untuk membicarakan bagaimana kita dapat memperkuat kerja sama di bidang layanan bilateral kedua negara,” kata Menteri Sergio kepada wartawan usai pertemuan.
Ia mengatakan dalam pertemuan ini juga dibicarakan masalah migrasi, suaka politik, yang saat ini menjadi isu relevan di Kementerian Kehakiman Timor-Leste, demikian pula kepada Kemenko Polhukam. Oleh karena itu dari Kemenko Polhukam mencoba mengidentifikasi bersama untuk bekerja sama.
Menteri Sergio menjelaskan, bahwa melalui pertemuan ini juga dibicarakan mengenai aksesi permanen Timor-Leste ke ASEAN pada bulan Oktober tahun ini. Karena itu, melalui pertemuan ini penekanan terutama pada mobilitas masyarakat di kawasan ASEAN.
Dikatakan, Timor-Leste jika sudah bergabung dengan ASEAN maka ke depannya akan ada mobilitas penduduk bukan hanya warga negara Timor-Leste saja tetapi Timor-Leste sebagai negara anggota ASEAN, negara-negara ASEAN juga akan melakukan mobilitasnya ke Timor-Leste. Jadi, bagaimana juga berbicara tentang mobilitas penduduk di kawasan ASEAN kalau Timor-Leste sudah menjadi anggota tetap ASEAN.
Dijelaskan, delegasi Indonesia juga membahas masalah pelayanan perbatasan, khususnya pengawasan dari Dinas Imigrasi, sehingga dapat mengawasi mobilitas penduduk di wilayah hukum Timor-Leste dan Indonesia untuk mengenali semua dokumen dari kedua negara yang terkait dengan mobilitas orang dari kedua negara.
Melalui pertemuan bilateral ini, ia meminta Kemenko Polhukam untuk menawarkan pertukaran studi banding kepada Dinas Migrasi Timor-Leste agar dapat melihat layanan yang baik dari masing-masing negara di kawasan ASEAN sehingga dapat memberikan layanan yang berkualitas.
Ia mengatakan, juga menyinggung soal kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Kepolisian Investigasi Kriminal Ilmiah (PCIC) yang belum lama ini kedua belah pihak telah menandatangani nota kerja sama di bidang Interpol terkait kejahatan perdagangan manusia, kejahatan nasional, dan kejahatan narkoba kompleks lainnya termasuk peredaran narkoba.
Menteri Sergio juga mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung Timor-Leste dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan hukum.
Di tempat yang sama, Deputy Bidang Koordinasi Kebijakan Luar Negeri, Mohammad K. Koba, mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mendukung pelatihan peningkatan kapasitas bagi PCIC dan Layanan Migrasi guna meningkatkan layanan mereka dan melalui pertemuan ini juga membicarakan isu-isu kerja sama digital dan teknologi tingkat ASEAN, khususnya kerja sama trilateral di masa mendatang.
TATOLI
