DILI, 17 Februari 2025 (TATOLI)— Parlemen Nasional (PN), senin ini melalui sidang pleno memberikan 31 suara setuju kepada Presiden Republik, José Ramos Horta untuk melakukan kunjungan kerja ke Vietnam.
Pengajuan rancangan resolusi tentang permintaan Presiden Republik ke Vietnam disetujui dengan hasil pemilihan 31 suara setuju, 12 suara menentang dan lima suara abstein.
“Jadi, PN memberikan persetujuan pada kunjungan Presiden Republik ke Vietnam,” kata Ketua Parlamen Nasional, Maria Fernanda Lay di ruang sidang pleno PN.
Berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 80 ayat 1 dalam Konstitusi RDTL menyatakan bahwa, Presiden Republik tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah negara tanpa disetujui terlebih dahulu oleh Parlemen Nasional atau Komite Tetap, bila Parlemen Nasional sedang tidak bersidang.
Begitu juga, yang tertera dalam pasal 95 ayat 3 alinea h dalam Konstitusi RDTL berbunyi Parlemen Nasional juga berwewenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan lawatan Presiden Republik dalam rangka kunjungan kenegaraan ke luar negeri.
Presiden Republik akan bertolak ke Vietnam atas undangan dari Perdana Menteri Vietnam, Phạm Minh Chính untuk berpartisipasi dalam forum kedua untuk masa depan ASEAN pada tanggal 25 – 26 Februari 2025 di Hanoi, Vietnam dengan subtema “Membangun ASEAN yang Bersatu, Inklusif, dan Tangguh dalam Konteks Transformasi Global”.
Persetujuan untuk kunjungan Kepala Negara ke Vietnam dijadwalkan pada 24 – 27 Februari 2025.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
