DILI, 19 februari 2024 (TATOLI)– Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peradilan, Lúcia Lobato pagi ini bersama timnya secara resmi menemui Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão untuk melaporkan kesiapan mereka untuk mulai menganalisis masalah sistem peradilan di Timor-Leste.
“Untuk analisis yang lebih lengkap, kita mendapatkan dukungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang telah merekrut akademisi, ahli hukum, hakim, dan para ahli PBB yang tiba kemarin,” jelas Lúcia Lobato di Kantor Pemerintah, senin ini.
Ia menjelaskan, misi ini akan memulai pekerjaanya hingga maret 2024 untuk melakukan kontak dan mengadakan pertemuan dan kemudian mempresentasikan laporan awal dan proposal konkret kepada Perdana Menteri.
Disebutkan, yang masuk dalam misi ini juga termasuk mantan Ketua Pengadilan Tinggi Timor-Leste, Cláudio Ximenes yang saat ini menjabat sebagai hakim, para Konsultan UNDP seperti, Sahe da Silva, Miguel Lemos, Bruno Lencastre serta ahli dari Pusat Studi Sosial Universitas Coimbra Portugal, Paula Fernando.
Berita terkait : Reformasi yudisial, Pemerintah Timor-Leste dan UNDP tandatangani kesepakatan
“Perdana Menteri mengatakan untuk tidak perlu terburu-buru hingga mengacaukan semuanya tetapi jangan juga memperpanjang prosesnya karena ini komitmen Pemerintah untuk menyelesaikkan pada maret tahun ini. Karena, ini akan sangat membantu mereformasi sektor peradilan dan dengan begitu akses peradilan bisa untuk semua kalangan,” jelasnya.
Koordinator itu, menambahkan bahwa kelompok kerja ini akan mengadakan berbagai pertemuan minggu ini, termasuk dengan masyarakat sipil, akademisi, pengusaha, kelompok perempuan, Parlemen Nasional dan lainnya.
Dikatakan bahwa, dalam pertemuan tersebut PM Xanana merekomendasikan agar Kelompok Kerja itu melihat beberapa masalah sistem peradilan seperti Sumber Daya Manusia, Undang-Undang Dasar serta infrastruktur dalam pelayanan di sektor peradilan.
“Sumber daya manusia adalah masalah terbesar yang dihadapi sektor peradilan. Kami juga telah bertemu Ketua Pengadilan Tinggi (TR), Deolindo dos Santos, Ia juga merekomendasikan hal yang sama dengan PM Xanana, karena sebagian hukum Undang-Undang kita banyak yang harus dipebaiki dan sebagian tidak sama dengan aspek dan situasi di Timor-Leste sendiri,” ungkapnya.
Mantan Menteri Kehakiman Timor-Leste itu yang telah memimpin kabinet yang dibentuk untuk mereformasi sektor peradilan di Timor-Leste sejak Agustus 2023, setelah Perdana Menteri Timor-Leste, Xanana Gusmão, menganggap bahwa sektor peradilan di Timor-Leste menghadapi beberapa masalah.
Ia menambahkan, sejak kemerdekaan Timor-Leste, Pemerintah telah menghabiskan $50 juta untuk membangun sektor keadilan, tetapi sektor ini terus berjalan tidak baik, dan bersama dukungan dari Menteri Kehakiman saat ini, Sergio Hornai mampu melancarkan kinerja kelompok kerja dalam mereformasi sektor peradilan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
