DILI, 23 november 2023 (TATOLI)– Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) melalui dukungan mitranya kembali meluncurkan sebuah survei tentang layanan sistem keadilan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Timor-Leste.
Laporan bernama “Persepsaun no Satisfasaun Utilizador no Fornesidor Sira Servisu Sistema Justisa Forma iha Kazu Violensia Bazeia ba Jenéru” atau Persepsi dan Kepuasan Pengguna dan Penyedia Layanan Sistem Keadilan Dalam Bentuk Kasus KBG itu didukung oleh UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan dibiayai oleh KOICA (Badan Kerjasama Internasional Korea).
Direktur JSMP, Ana Paula Marçal mengatakan laporan ini adalah survei pertama yang dilakukan JSMP untuk mengetahui sistem peradilan di Timor-Leste dari berbagai pihak mulai dari Hakim, Jaksa Penuntut, Pembela, Pengacara Pribadi, Petugas Kehakiman, Korban, Terdakwa, Terpidana dan Saksi.
“Survei yang kami lakukan diimbangi dengan bertanya pada berbagai pihak dengan begitu kita bisa mengetahui kontribusi apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan sistem peradilan di dalam negeri ini,” jelas Ana Paula Marçal dalam peluncuran tersebut yang diadakan di Suai Room, Timor Plaza, kamis ini.
Dalam survei itu JSMP melakukan wawancara dengan 32 korban, 50 terdakwa, delapan saksi, tujuh jaksa, tujuh pembela publik, 12 advokat swasta, empat hakim, dan empat pegawai pengadilan di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik di Timor-Leste, termasuk delapan pihak yang mengikuti sidang di pengadilan berjalan (tribunal movel) antara maret dan juni 2023.
Pesan utama dari survei ini menyatakan perlunya koordinasi dan respons kolektif dari pemerintah Timor-Leste, Kementerian Kehakiman, Pengadilan, Kejaksaan, pengacara swasta, dan polisi untuk memberikan dukungan yang tepat dan efisien kepada korban dalam sistem keadilan.
Wakil Kepala Perwakilan (Program dan Operasi) UNDP Timor-Leste, Adeline Carrier mengatakan akses keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar, dan UNDP berkomitmen untuk memperkuat sistem keadilan di Timor-Leste, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita dan anak-anak.
“Upaya kami didukung oleh tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 16, yang bertujuan untuk mencapai akses keadilan universal pada tahun 2030 dengan pendekatan yang terpusat pada manusia. Selama dua dekade terakhir, Timor-Leste telah membangun sistem peradilan yang efektif. Namun, kekerasan berbasis gender tetap menjadi masalah yang mempengaruhi hampir 70% perempuan di Timor-Leste,” ucapnya.
UNDP secara aktif mendukung lembaga negara hukum, memperkuat kapasitas peradilan, mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan, dan menerapkan proyek-proyek seperti “Together for Equality” untuk memerangi kekerasan berbasis gender.
Menurutnya, inisiatif penelitian atau survei tersebut penting untuk mendapatkan pandangan dari publik dan aparat hukum tentang masalah kekerasan berbasis gender di dalam negeri. Hasil dari laporan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, pemahaman, dan aksesibilitas sistem keadilan.
“Rekomendasi rinci dalam laporan ini memberikan arahan bagaimana untuk memastikan agar penghormatan terhadap keadilan terwujud,” katanya.
UNDP tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Timor-Leste dalam mewujudkan sistem keadilan yang adil dan dapat diakses.
Perwakilan Pengadilan Tinggi, Duarte Tilman berterima kasih pada UNDP dan KOICA yang sudah mendukung JSMP dalam menyiapkan laporan yang bisa memberikan pandangan baru bagi sistem peradilan di Timor-Leste.
“Dengan ini kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem peradilan di negara kita, dan kendala yang ada menjadi tantangan bagi kita untuk diperhatikan bersama. Survei ini penting bagi semua kalangan,” ungkap Duarte Tilman.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
