iklan

EKONOMI, INTERNASIONAL, HEADLINE

Proyek bandara internasional Comoro, JICA akan dukung $37,5 juta

Proyek bandara internasional Comoro, JICA akan dukung $37,5 juta

Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato Comoro, Dili. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 25 januari 2023 (TATOLI)— Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) akan memberikan dukungan dana hibah sebesar $4,9 miliar yen Jepang (sekitar $37,5 juta dolar Amerika Serikat). Tujuannya, untuk mendukung proyek pembangunan Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato Comoro.

Dewan Menteri memutuskan untuk mengesahkan penandatanganan Perjanjian antara Pemerintah Timor-Leste dan JICA, dengan  menunjuk Menteri Keuangan, Rui Augusto Gomes untuk menandatangani perjanjian tersebut.

“Penandatanganan ini mengenai kontribusi keuangan sebesar 4,9 miliar yen Jepang (sekitar 37,5 juta dolar AS) di bawah proyek rekualifikasi Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato,” kata Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhães kepada wartawan usai rapat Dewan Menteri, di Kantor Pemerintah, Dili, rabu ini.

Berita terkait : Perluasan Bandara Internasional Nicolau Lobato, Pemerintah TL siapkan $30 juta  

Sebelumnya, menurut laporan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dukungan dana tersebut akan digunakan untuk konstruksi terminal baru dan instalasi fasilitas tertentu yang mendukung Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato.

“Dengan penandatanganan dukungan dari JICA ini artinya kita memiliki empat fondasi pendanaan dari ADB (Bank Pembangunan Asia) $135 juta, Australia $73,4 juta, JICA $37,5 juta dan juga dari Pemerintah. Dengan begitu kita bisa memulai proses pengadaan tender untuk memulai proyek tersebut,” jelas Menteri Keuangan, Rui Gomes.

Dijelaskan, acara penandatangan akan diadakan dalam waktu dekat dan peluncuran batu pertama untuk Proyek Pembangunan Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato, direncanakan akan dimulai pada maret tahun ini.

Berita terkait : Menteri Rui : Bandara standar internasional berkontribusi pada ekonomi negara

Proyek tersebut memilih mode “hybrid PPP” (Public-private partnership/ Kemitraan publik-swasta) adalah bentuk alternatif penyampaian layanan publik oleh sektor swasta dan menjadi cara yang paling layak untuk melaksanakan proyek pembangunan karena pemerintah dapat meminjam uang.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!