iklan

KEADILAN, DILI

Yayasan HAK minta Pemerintah percepat pembentukan Komisi Pencarian Orang Hilang  

Yayasan HAK minta Pemerintah percepat pembentukan Komisi Pencarian Orang Hilang  

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan HAK, Xisto dos Santos. Foto TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 25 Agustus 2022 (TATOLI) – Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan  HAK, Xisto dos Santos, meminta   Pemerintah mempercepat proses pembentukan Komisi Pencarian Orang Hilang, guna menemukan warga Timor Leste (WNTL) yang hilang selama kependudukan Indonesia di Timor-Leste (TL).

“Kami menyarankan kepada Pemerintah agar membentuk komisi tersebut  untuk mencari orang hilang. Karena, mereka yang hilang merupakan WNTL  pada masa kependudukan Indonesia.  Untuk itu,  pembentukan komisi ini untuk mendukung dan memperkuat kerja LSM  antara TL dan Indonesia”, kata Xisto dos Santos, pada Tatoli, di Farol Dili.

Dia  meminta Komisi Hak Asasi Manusia di Indonesia, seperti, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Indonesia dan TL, khususnya Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan agar melakukan  komunikasi yang baik untuk memperkuat  pembentukan komisi tersebut.

Ia juga  menginformasikan bahwa masyarakat sipil dari Timor-Leste dan Indonesia, selama lima tahun berhasil menemukan  100 WNTL yang hilang, namun 1000 lebih belum dicari.

Xisto mengingatkan berdasarkan aturan semuanya merupakan kompetensi Negara, dan bukan tanggung jawab Asia Justice and Rights (AJAR), Palang Merah Timor-Leste (CVTL) dan Asosiasi Chega ba Ita (ACBIT).

“Kami menilai upaya ini bukan tanggung jawab masyarakat sipil. Karena itu, negara perlu mempercepat pembentukan komisi tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa, berdasarkan  rekomendasi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan TL, yang telah dibentuk tahun 2005.

“Untuk itu, pada  2008, kami merekomendasikan kedua negara untuk membentuk komisi mencari keberadaan warga TL, namun  sudah satu dekade tidak ada upaya dari Pemerintah,” ujarnya.

Direktur itupun menyarankan kepada Pemerintah agar Timor-Leste dan Indonesia membentuk komisi untuk memfasilitasi kerja LSM di dua negara  seperti, AJAR, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) untuk mencari WNTL yang hilang.

“Kami berharap TL melalui Presiden Republik, bersedia menyelesaikan masalah yang dimaksud”, harapnya.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!