DILI, 18 januari 2022 (TATOLI)— Institusi Kualitas Timor-Leste (IQTL- Instituto Qualidade Timor-Leste) bekerjasama dengan Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) pada 2022 ini akan melakukan survei untuk implementasi proyek infrastruktur yang berkualitas di Timor-Leste (TL).
IQTL telah menandatangani persetujuan dengan UNIDO untuk mengimplementasikan proyek sistem kualitas infrastuktur di TL senilai $1 juta dengan durasi tiga hingga empat tahun.
UNIDO adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional.
Ketua IQTL, Rosito de Sousa Monteiro, mengatakan pihaknya telah menandatangani persetujuan dengan UNIDO untuk mengimplementasikan proyek sistem kualitas infrastuktur di TL senilai $1 juta. Proyek itu akan dimulai dengan mendirikan sebuah infrastuktur berkualitas yang menjamin kualitas laboratorium pangan di TL.
“Kami masih menunggu pihak UNIDO yang akan tiba pada februari atau awal Mareta nanti, untuk memulai survei pada infrastruktur berkualitas yang akan kita dirikan,” kata Rosito pada Tatoli di kantornya Comoro, Dili, senin ini.
Ia menjelaskan, tim dari UNIDO akan melakukan identifikasi sebelum mendirikan laboratorium tersebut. Identifikasi akan dimulai dari model yang akan diiplementasikan di TL. Proyek ini akan dilakukan selama tiga tahun mulai dari 2022 hingga 2024.
Laboratorium Nasional untuk Kualitas Produk ini sangat penting untuk menganalisis semua produk di dalam negeri agar menjamin kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Dikatakan, selama ini di TL tidak memiliki infrastuktur yang berkualitas untuk membantu kinerja institusi dan sekarang melalui IQTL bekerjasama dengan UNIDO akan memulai mendirikan sistem infrastuktur berkualitas untuk menjaga kualitas produk yang diekspor ke luar negeri.
Menurutnya, IQTL memiliki kompetensi untuk memberi standar nasional untuk TL dan nantinya akan disetujui melalui konsensus dan harus selaras dengan standar internasional agar bisa menjamin bahan ekspor.
Untuk sertifikasi produk sendiri, Ketua IQTL melihat bahwa masalah tersebut masih membutuhkan pihak hukum yang bisa membuat peraturan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menjamin kegiatan IQTL.
“Pada tahun ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 unutuk IQTL senilai $1,38 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk merekrut para layanan hukum untuk membuat peraturan RUU yang berhubungan dengan kompetensi IQTL khususnya pada tiga bidang seperti metereologi, normalisasi dan re-kualifikasi,” ungkapnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
