Uni Eropa dukung TradeInvest perkuat kapasitas hukum investasi internasional

DILI, 09 November 2026 (TATOLI)–Uni Eropa (UE) melalui International Trade Centre (ITC) mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia Badan Promosi Investasi dan Ekspor Timor-Leste (TradeInvest) dalam memahami hukum dan perjanjian investasi internasional, guna memperkuat iklim investasi yang transparan, adil, dan mampu menarik investasi asing berkualitas untuk mendorong transformasi ekonomi nasional.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan bertajuk Training on the Law and Practice of Investment Treaties for TradeInvest, yang berlangsung pada 09 hingga 11 November 2026 di Timor Plaza, dengan menghadirkan pakar hukum investasi internasional dari National University of Singapore, Profesor Jansen Calamita.

Direktur Eksekutif TradeInvest, Duilio Marino Gusmão Araújo da Silva, menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa atas dukungan teknis yang diberikan melalui ITC untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat TradeInvest, khususnya terkait kewajiban hukum dalam perjanjian investasi internasional.

“Kami berterima kasih kepada UE yang melalui ITC telah memberikan dukungan teknis dengan menghadirkan Profesor Jansen Calamita dari National University of Singapore untuk berbagi pengetahuan sekaligus meningkatkan kapasitas kami mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan perjanjian investasi,” kata Duilio dalam kegiatan pelatihan yang berlangsung di TradeInvest, CBD 10 Timor Plaza, Senin ini.

Berita terkait : TradeInvest perkuat kesiapan ekspor melalui pelatihan Sertifikasi Internasional

Menurutnya, pemahaman terhadap hukum investasi internasional sangat penting bagi TradeInvest sebagai lembaga yang bertanggung jawab mempromosikan investasi dan ekspor, sekaligus memfasilitasi masuknya investasi ke Timor-Leste.

Ia menjelaskan, setiap kesepakatan investasi yang melibatkan negara dan investor harus mempertimbangkan berbagai ketentuan hukum serta kewajiban internasional yang telah disepakati Timor-Leste.

“Pelatihan ini sangat penting bagi TradeInvest karena kami merupakan lembaga yang mempromosikan investasi dan ekspor serta memfasilitasi investasi. Ketika negara membuat perjanjian dengan investor, kami perlu memahami kewajiban internasional yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Duilio menambahkan bahwa peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya ditujukan bagi pejabat TradeInvest, tetapi juga akan melibatkan berbagai lembaga pemerintah terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan investasi.

Langkah ini dinilai semakin relevan seiring dengan integrasi Timor-Leste ke dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang membawa berbagai komitmen baru dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi regional.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kami. Selanjutnya, kami juga akan melibatkan lembaga-lembaga terkait lainnya karena Timor-Leste sedang melanjutkan proses integrasi ke ASEAN dan perlu memenuhi kewajiban internasional sesuai komitmen ekonomi ASEAN periode 2026–2030,” ujarnya.

Memembangun ekonomi

Sementara itu, Manajer Program Delegasi Uni Eropa untuk Timor-Leste, Seth Van Doorn, menegaskan bahwa investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) memiliki peran penting dalam mendukung masa depan pembangunan ekonomi Timor-Leste.

Menurutnya, upaya menarik investasi asing tidak seharusnya hanya berfokus pada pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi, tetapi juga perlu diperluas ke berbagai sektor produktif lainnya.

“Menarik investasi asing, terutama investasi asing yang berkualitas, sangat penting bagi masa depan Timor-Leste. Kita mengetahui adanya kebutuhan investasi untuk mengembangkan sumber daya minyak dan gas di selatan Timor, tetapi sama pentingnya untuk menarik investasi langsung ke sektor lain seperti pengolahan, manufaktur, pertanian, dan jasa,” kata Seth.

Ia menilai Timor-Leste masih memiliki berbagai peluang investasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar sektor minyak dan gas.

Namun, untuk menarik investasi tersebut, Timor-Leste perlu menyediakan sistem dan kerangka hukum investasi yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus menjamin manfaat bagi negara.

“Penting untuk menyediakan sistem investasi yang adil, transparan, dan dapat diprediksi bagi investor asing. Pada saat yang sama, kita juga harus menarik investor yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap pembangunan struktural ekonomi Timor-Leste karena itulah yang sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Seth juga mengajak seluruh peserta pelatihan agar berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan investasi internasional.

Ia berharap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dapat berkontribusi terhadap proses transformasi ekonomi Timor-Leste dalam jangka panjang.

Dalam wawancara dengan TATOLI, Seth menjelaskan bahwa Uni Eropa telah memberikan dukungan terhadap integrasi ekonomi Timor-Leste ke dalam perekonomian global selama beberapa tahun, termasuk melalui proses aksesi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan ASEAN.

Menurutnya, keberhasilan integrasi ekonomi tidak cukup hanya dengan memperoleh status keanggotaan dalam organisasi internasional, tetapi harus diikuti pelaksanaan reformasi ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

“Uni Eropa telah mendukung integrasi ekonomi Timor-Leste ke dalam perekonomian dunia selama beberapa tahun, pertama melalui aksesi WTO dan baru-baru ini melalui aksesi ASEAN,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa proses tersebut harus menjadi momentum bagi Timor-Leste untuk meningkatkan perdagangan, memperkuat investasi, serta mengubah struktur perekonomian menuju pembangunan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar persoalan menjadi anggota, tetapi tentang melaksanakan program reformasi ekonomi yang ambisius, dengan tujuan akhir mengembangkan Timor-Leste serta mengubah struktur dan masa depan ekonominya melalui peningkatan perdagangan dan investasi,” ungkapnya.

Seth menambahkan, reformasi tersebut mencakup peningkatan ekspor, pengaturan arus masuk barang dan jasa, serta pengembangan sistem investasi yang mampu menarik investor asing dengan tetap melindungi kepentingan nasional.

“Hal ini mencakup ekspor, pengaturan barang dan jasa yang masuk, serta pengembangan sistem investasi yang menarik bagi investor asing, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi Timor-Leste,” katanya.

Berdasarkan dokumen konsep dan agenda pelatihan, sebelum bergabung dengan ASEAN, Timor-Leste hanya memiliki satu perjanjian investasi bilateral, yakni dengan Portugal yang ditandatangani pada 2002.

Setelah bergabung dengan ASEAN, cakupan komitmen investasi internasional Timor-Leste mulai berkembang, termasuk melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang ditetapkan pada 2009.

Selain itu, Timor-Leste diperkirakan akan menjadi pihak dalam tujuh perjanjian investasi lain yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi ASEAN dan sejumlah mitra internasional. Negara ini juga tengah merundingkan perjanjian investasi bilateral dengan Indonesia yang, menurut dokumen pelatihan, telah memasuki tahap akhir.

Perkembangan tersebut menuntut kesiapan pemerintah untuk memahami berbagai ketentuan hukum internasional, mulai dari perlindungan terhadap investor asing, perlakuan yang adil dan setara, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

Perjanjian investasi internasional umumnya juga mengatur perlindungan terhadap diskriminasi dan pengambilalihan aset tanpa kompensasi, serta dapat memberikan akses kepada investor asing untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase internasional.

Karena itu, pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hubungan antara investasi asing dan pembangunan berkelanjutan, kewajiban negara berdasarkan perjanjian investasi, serta strategi pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Pada hari pertama, 09 November, pelatihan berfokus pada investasi asing dan komitmen dalam perjanjian investasi internasional.

Sementara itu, kegiatan pada 10 November dijadwalkan membahas isi perjanjian investasi, implikasinya terhadap pengambilan keputusan pemerintah, serta prinsip tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

Adapun pada 11 November, kegiatan akan diperluas melalui sesi bersama sejumlah lembaga pemerintah untuk membahas tantangan investasi asing, arbitrase internasional, dan pengelolaan kewajiban negara. Agenda juga mencakup sesi khusus dengan hakim dan jaksa terkait penerapan perjanjian investasi dalam sistem hukum Timor-Leste.

Reporter     : Cidalia Fátima

Editor          : Julia Chatarina