Dana Perminyakan berpotensi habis pada 2039, Timor-Leste siapkan reformasi pajak
DILI, 09 November 2026 (TATOLI)–Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão mengingatkan bahwa Dana Perminyakan Timor-Leste berpotensi habis pada 2039 apabila pola pengelolaan dan penggunaan dana negara saat ini terus berlanjut.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan tersebut, pemerintah merencanakan reformasi fiskal, termasuk memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen mulai 2028.
Pesan ini disampaikan Kepala Negara diselang mempresentasikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 di Parlemen Nasional, Senin ini.
Menurut PM Xanana, Dana Perminyakan telah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional selama lebih dari satu dekade. Pada periode 2013 hingga 2026, dana tersebut membiayai hampir 80 persen dari total pengeluaran negara.
Namun, berakhirnya produksi minyak dan gas di ladang Bayu-Undan pada Juni 2025 semakin meningkatkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara.
“Proyeksi menunjukkan bahwa apabila kebijakan saat ini terus dipertahankan, Dana Perminyakan dapat habis pada 2039. Ini merupakan peringatan mengenai konsekuensi apabila kita tidak melakukan perubahan,” kata PM Xanana.
Berita terkait : BCTL ungkap gejolak pasar global tekan nilai investasi Dana Perminyakan
Untuk membiayai APBN 2027, pemerintah mengusulkan penarikan sekitar US$1,891 miliar dari Dana Perminyakan. Jumlah tersebut melampaui Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (Estimated Sustainable Income/ESI) sebesar US$540,5 juta, dengan selisih sekitar US$1,350 miliar.
Sementara itu, pendapatan domestik pada 2027 diproyeksikan mencapai US$298,6 juta atau meningkat 10 persen, tetapi hanya mampu membiayai sekitar 12 persen dari keseluruhan pengeluaran negara.
Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat penerimaan domestik melalui reformasi perpajakan sekaligus meningkatkan investasi pada sektor-sektor produktif.
Salah satu kebijakan yang direncanakan adalah penerapan PPN sebesar lima persen mulai 2028, yang masih memerlukan persetujuan Parlemen Nasional.
“Pemerintah berencana memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif yang diusulkan sebesar lima persen mulai 2028, yang tentunya harus mendapat persetujuan Parlemen,” jelasnya.
PM Xanana menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dipersiapkan secara hati-hati, termasuk memberikan waktu kepada perusahaan dan administrasi perpajakan untuk menyesuaikan diri.
Menurutnya, rancangan perpajakan juga harus memperhatikan perlindungan keluarga berpenghasilan rendah dan perlakuan terhadap barang-barang kebutuhan pokok.
Selain reformasi pajak, pemerintah memperkirakan penerapan langkah efisiensi pada 62 entitas negara dapat menghasilkan penghematan sekitar US$53,6 juta setiap tahun.
Pemerintah juga menetapkan batas pengeluaran tahunan sebesar US$250 juta untuk proyek-proyek yang sedang berlangsung melalui Dana Infrastruktur dengan memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang telah dimulai.
PM Xanana menegaskan bahwa penggunaan Dana Perminyakan harus diarahkan pada investasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sumber pendapatan baru bagi negara.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan tabungan nasional memerlukan kebijakan yang konsisten dan bertanggung jawab agar generasi mendatang tetap memperoleh manfaat dari kekayaan negara.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Julia Chatarina
